Articles by "Nasional"

Showing posts with label Nasional. Show all posts

 



G7, PadangPariaman__ Proyek Pembangunan Gedung Asrama C milik Kementrian Perhubungan Sumatera Barat yang berlokasai di Jalan Syekh Burhanudin Nomor 1 Korong Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Privinsi Sumatera Barat yang mana terkontrak Tanggal 18 Mai 2024 dengan anggaran Rp. 36 Millyar sumber dana APBN 2024 di sinyalir pekerjaannya minus, APD tidak lengkap dan alat dukungan yang tertera dalam kontrak tidak kami temukan. 

Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Pulau Bintan Bestari dengan nomor kontrak PL.107/16/10/POLTEKPEL.SBR-2024 yang diawasi oleh Konsultan Pengawas PT. Intimulya Multikencana di duga lamban dalam pelaksanaa Pembangunan Gedung Asrama C dan lemah dalam pengawasan, baik pengawasan Konsultan mau pun prngawasan dari PPK. 

Pasalnya, saat media ini mengunjungi proyek Pembangunan Gedung Asrama C tersebut pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, bobot pekerjaan diduga sangat minim dan alat dukungan seperti Mobilisasi alat Pancang HSDP 350 T tidak terlihat di lokasi, sementara dukungan alat tersebut tertera dalam RAB. 

Sementara, saat media ini melakukan konfirmasi kepada Slamet selaku Wakil Direktur Poltekpel Sumbar menyarankan agar konfirmasikan kepada Arya selaku PPK, namun. Sampai saat ini, Arya selaku PPK tidak mau memberikan keterangan atas pekerjaan yang dia kelola. Ada Apa..? 

Parahnya, kontrak untuk Pembangunan Gedung Asrama C terkontrak sampai 13 Desember tahun 2024, namun. Saat media ini kembali mengunjungi lokasi pembangunan Gedung Asrama C beberapa hari yang lalu didugaan bobot Pembangunan Gedung tersebut diperkirakan masih di angka kurang 50℅. Mungkin kah dalam waktu yang tidak sampai satu bulan akan dapat menyelesai kan Pembangunan ini? 

Dan saat media ini kembali menghubungi Arya selaku PPK masih bungkam, tidak mau memberikan komentar atas Pembangunan Gedung Asrama C Poltekpel Sumbar tersebut. 

Untuk berita selanjutnya, media ini masih mencoba mengkonfirmasikan kepada pihak - pihat yang terkait. (#Md) 

 


G7, Sumbar__ Senin, 18 November 2024 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pesisir Selatan, Dr. Ir. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T., yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi I DPR RI.

Rapat ini difokuskan pada persiapan dan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, yang menjadi agenda penting dalam rangka memperkuat proses demokrasi di Indonesia. Bertempat di Ruang Rapat Komisi II (KK.I), Gedung Nusantara, DPR RI, acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah pusat, daerah, serta instansi terkait lainnya.

Pembahasan meliputi langkah-langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, mulai dari kesiapan regulasi, teknis pelaksanaan, hingga upaya menjamin keamanan dan kelancaran proses demokrasi. Melalui diskusi ini, diharapkan setiap pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Keikutsertaan Dr. Erasukma Munaf dalam rapat ini mencerminkan komitmennya untuk turut sertabmemastikan keberhasilan Pilkada Serentak 2024, tidak hanya untuk Pesisir Selatan tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mendukung pelaksanaan Demokrasi Secara Nasional. Rel

 


G7,Jakarta__ Kementerian PU dan Kementerian pertanian kembali melakukan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi Pertanian di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat (15/11/2024).

Pelaksanaan program swasembada panganakan dilakukan melalui 2 langkah yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, untuk memastikan kebutuhan pasokan air untuk irigasi terpenuhi, dilakukan pula pengoptimalan pengoperasian bendungan-bendungan yang sudah terbangun. Serta adanya intervensi bendungan akan dapat memastikan pasokan air hingga 3 musim tanam, sementara jika tanpa intervensi bendungan hanya optimal untuk mencukupi 1 musim tanam.

Menteri Pertanian @a.amran_sulaiman menjelaskan Kementerian Pertanian akan melakukan optimalisasi produksi pangan diantaranya melalui penyediaan pupuk dan benih unggul, pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah hingga 3 juta hektar, dan revitalisasi sistem irigasi.

"Kami juga akan melibatkan petani milenial dan melakukan transformasi pertanian tradisional ke modern yang dapat menekan biaya produksi hingga 50% dan meningkatkan produksi hingga 100%. Intinya Kementerian PU akan memastikan pasokan airnya, sedangkan kami akan mengoptimalkan sarana dan budidaya taninya" ujar Menteri Andi Amran. Rel

 


G7,Jakarta__ kementerianpu Wamen PU @dianakst_ bertemu dengan Deputi Kepala BPKP Aryanto Wibowo untuk membahas sinkronisasi perencanaan program kerja 2025, Kamis (14/11/2024).

Wamen Diana mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk refocussing di mana pembangunan infrastruktur baru harus di-hold.

"Untuk itu saya bersilaturahmi ke BPKP Bapak Menteri PU juga meminta kami bersama BPKP melakukan review yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan di 2025,' tambah Wamen Diana.

Pada 2025, Kementerian PU menerima alokasi anggaran tambahan Rp40,59 triliun, meningkatkan total anggaran menjadi Rp116,23 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, serta renovasi sarana pendidikan.

Deputi Aryanto menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian PU dan lembaga lainnya, karena Kementerian PU lebih berperan sebagai pendukung dalam program-program prioritas, seperti swasembada pangan dan energi. Untuk itu, sinkronisasi antar kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar program yang dilaksanakan lebih efektif.

Wamen Diana menyatakan bahwa Kementerian PU sedang menyusun rencana strategis sesuai RPJMN untuk memastikan target 2025 tercapai tanpa menyimpang dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rel

 


G7, Dharmasraya (Sumbar)__ Aroma tak sedap kembali berhembus di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V), kali ini. Proyek P3A GUGUAK CANDI daerah irigasi BATANG MIMPI dengan nomor PKS KU.02.06/Satker-OPSDA/OPSDA IV/SPKS.P3AI/2024/91 kuat dugaan dikerjakan asal - asalan dan lemah Pengawasan. 

Proyek yang berlokasi di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan anggaran Rp. 195 juta rupiah bersumber dari APBN yang mana ada beberapa titik, disinyalir tidak akan sesuai harapan. 

Parahnya, hasil pantauan media ini dilapangan. Lebar tapak pasangan diduga berkisar -+20 cm saja, batupasangan banyak yang sebesar batu manga (kecil-kecil), adukannya juga terlihat asal - asalan dan tidak ada bak takar. Yang mana dugaan perbandingan adukan semen dan pasir yang tidak sesuai, tentu akan mempengaruhi kekuatan Pasangan batu tersebut. 

Bahkan, pada pengerukan sendiment pada pakerjaan yang berbeda. Hasil pantauan media ini, pembuangan sendiment tidak jelas bahkan tidak ada tanda - tanda pembersihan (disiram). Apakah sudah sesuai SOP..? 

Saat media ini mengkonfirmasikan ke pada Median selaku Satker Op BWSS V Padang mengatakan" bekas galian Sendiment ada permintaan dari masyarakat, dan saya akan tanyakan ke PPK dan petugas Lapangan dan untuk pekerjaan irigasi, terima kasih infonya". Kata Median singkat


#Med

 


G7, Padang__  Pembangunan Perkuatan Tebing dan Prasarana Sungai Batang Ibung Kota Padang pada Dinas Sumber Daya Air Bina Kontruksi (SDABK) Kuat dugaan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis karena dikerjakan asal - asalan pada pasangan batu tersebut.

Proyek yang dikerjakan CV. Arfan Nafisha Pratama berbeda dengan gambar kerja dengan  sumber dana APBD yang nilainya Rp. 1.332.952.500 Nomor kontrak 05.06/PPSDA-SDABK/APBD/V-2024 Masa Pelaksanaan 150 Hari disinyalir lemah dalam pangawasan. 

Buktinya, pasangan batu "asal - asalan" diduga  tidak sesuai Spek karena perbandingan adukan semen dan pasir tidak jelas takarannya. Bahkan, para pekerja dilokasi Perkuatan Tebing tersebut tidak memakai Alat Pelindung Diri ( APD) 

Sementara, Andi Irman selaku Ketua LSM Badan Avokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN) Mengatakan" Jika Pembangunan Perkuatan Tebing dan Prasarana Sungai Batang Ibung ini lemah dalam pengawasan dan tidak jelas takaran semen dan pasirnya akan merugikan masyarakan Batang Ibung kota Padang karena akan berdampak pada mutu pekerjaan". Ungkapnya

" kalau mutu pekerjaan tidak sesuai Spesifikasi Teknis sudah jelas kekuatan Perkuatan Tebing berkurang, yang mana kekuatannya bisa untuk lima atau sepuluh tahun kedepan akan cepat hancur kalau dikerjakan asal - asalan apalagi Alat Pelindung Diri (APD) biasanya tertera dalam Kontrak Kerja. Kalau berita ini tidak direspon oleh Dinas SDABK Sumbar Saya selaku Ketua LSM  Bapan akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH)". Tambahnya

Sementara, Wilman selaku PPK Dinas SDABK Sumbar saat dikonfirmasikan belum bisa di temui karena ada urusan di Inspektorat. Dan untuk pemberitaan selanjutnya media ini akan mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang bersangkutan. 


#MD

 


G7, Padang Pariaman__ Lagi, proyek yang di kelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman yang pimpin oleh El Abdes Arsyam. Kali ini terkait pembangunan Jaringan irigasi yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman D.I Sungai Sariak menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kecamatan Batang Anai disinyalir asal - asalan dalam melakukan kegiatan. Bahkan, informasi dari masyarakat setempat menggunakan batu lokasi dan tampa ada yang mengawasi. 


Proyek yang dikerjakan oleh Cv. Berkah Pincuran  Tui sumber dana APBD (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 530.276.600,_ yang mana waktu Pelaksanaan 120 Hari kerja terggal 27 Juni 2024 disinyalir tidak transparan. Karena perusahaan ini tidak menampilkan nomor kontrak pada plang Proyek yang dipasang dilokasi tersebut. 

Ironisnya, plang Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) yang terpasang dilokasi hanyalah simbol belaka. Sebab, saat media ini kelapangan tidak satu pun para pekerja proyek menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang mana telah tercantum pada plang tersebut di Wajibkan menggunakan Helm Pelindung, Masker, Rompi dan Sepatu Safety. 

Parahnya, untuk adukan pasangan batu juga kuat dugaan tidak sesuai spesifikasi teknis karena perbandingan semen dan pasir dilakukan tanpa bak takaran karena tidak ada bak takaran dilokasi pekerjaan, ini jelas sangat mempengaruhi kekuatan pasangan batu tersebut. 

Bahkan, untuk lebar tapak pasangan Media ini juga meragukan berapa lebarnya, apakah ada koporan dalam kontrak karena dilokasi tidak menemukan direksi keet yang mana gambar kerja terpajang dilokasi atau di direksi keet. 

Saat di konfirmasikan kepada Jonadi selaku Kabid SDA PUPR Kabupaten padang Pariaman beberapa hari yang lalu melalui via WhatsAap mengatakan " Terima kasih informasinya Pak, segera kami konfirmasikan". Ucap Jonadi dengan singkat. 


#Md









 


G7, Padang Pariaman__ Terkait pembangunan Jalan DAK Penugasan (Tematik 05) Penguatan Kawasan Sentara Produksi Pangan (Pertanian, Peternakan dan Hewan) yang berlokasi di Kasang kabupaten Padang Pariaman dengan Anggaran 11 Milyar yang dikerjakan oleh PT. Aura Mandiri Sejahtera yang mana kuat dugaan tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan lemahnya pengawasan. 

Sebab, saat media ini melakukan infestigasi kelapangan tidak di temukan Tim Teknis dilapangan, Konsultan Pengawas, tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), K3.

Ironisnya, ketebalan Timbunan diragukan, Timbunan tidak ditemukan klas C hanya menggunakan Base B juga diragukan ketebalannya dan timbunan kuat dugaan metrial berlumpur dan tidak ada uji labor untuk timbunan tersebut. 

Bahkan, untuk lebar tapak pasangan draenase juga disinyalir tidak sesuai Spek dan adukan asal - asalan tidak menggunakan papan takaran. Bahkan informasi dari masyarakat setempat sudah tiga kali dibongkar karena pekerjaan diduga tidak sesuai Spesifikasi Teknis

Sementara, saat dikonfirmasikan kepada Diki selaku Kabid Bina Marga PUPR mengatakan" kalau untuk timbunan sudah sesuai spek dan telah uji labor dan kalau ada temuan media gema7.com yang diduga ketebalannya kurang akan kami perbaiki. Ucap Diki

"Kalau untuk Base, kami tidak menggunakan Base Cdan Base B karena ini jalan klas III c. Kami hanya menggunakan timbunan pilihan dan Base A baru dilakukan prngaspalan. Tambahannya

Akan tetapi, saat media ini menanyakan kepada Diki selaku Kabid BM PUPR Kabupaten Padang Pariaman dimana rekanan tersebut melakukan uji labor terlihat gugup karena tidak mengetahui dimana metrial tersebut di uji. 

Untuk berita selanjutnya, kami masih berusaha mengonfirmasikan kepada pihak pihak yang bersangkutan


#Md



 


Berikan Klarifikasi, Risky Kabid BM PUPR Kota Padang Ucapkan Terimakasih Atas Informasi yang Diberikan Media


G7, Padang---Terkait pemberitaan Pekerjaan  LONG SEGMENT JALAN UTAMA PANTAI AIR MANIS dengan Nomor Kontrak 001/Kont-PJ/DAK/DPUPR/2024 dengan Anggaran Rp. Rp. 5.485.888.732.91 yang dikerjakan oleh Nada Pratama diklarifikasi oleh Risky selaku Kabid Bina Marga Kota Padang. 

"Kita masih dalam tahap pelaksanaan, terimakasih infonya pak, Kami akan tindaklanjuti," ucap Risky selaku Kabid tersebut kepada Gema7 Saat Pertemuan. Selasa sore (30/7).

Terkait Mertial  kata Risky, Rekanan membelinya dari Quary yang mempunyai izin dan nanti bisa kita komplain kalau memang tidak sesuai.

"Metrial kita beli dari quary, kita pesan sesuai mutu yang diminta dalam spesifikasi, bisa kita komplain kalau memang tidak sesuai spek," terangnya. 

Selain itu, pelaksana proyek juga sudah perintahkan kepala Kontraktor Pelaksana agar bekerja sesuai spesifikasi teknis, begitu juga dengan atribut Alat Pelindung Diri (APD) dan K3 sudah di perintahkan selalu dipakai.

"Kita sudah perintahkan kepala Kontraktir agar bekerja sesuai spek, dan atribut APD dan K3 kita sudah lengkap, nanti kita ingatkan kembali pada pekerja agar selalu di pakai saat melaksanakan pekerjaan," pungkasnya.

Selain itu kata Risky, pekerjaan tersebut selalu dikontrol oleh konsultan pengawas dan Tim Teknis PUPR Kota Padang serta tokoh masyarakat sekitar.

"Jadi, kita tidak bisa main - main dengan proyek ini, karena pengawasan berlapis, kita berusaha sebaik mungkin bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB," pungkasnya.


#Md

 


G7, Padang(Sumbar) __ Lagi - lagi Kabid BM PUPR Kota Padang Bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasikan media, kali ini kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota dengan Nomor Kontrak 001/Kont-PJ/DAK/DPUPR/2024 pada Pekerjaan LONG SEGMENTJALAN UTAMA PANTAI AIR MANIS dengan Nilai Kontrak Rp. 5.485.888.732.91 yang berlokasi dikecamatan Padang Selatan Kota Padang disinyalir luput dari pantauan. 

Hasil pantauan media ini dilapangan, pekerjaan Mortar yang dikerjakan oleh Pt. Nada Pratama minim Alat Pelindung Diri (APD) dan K3. Selain itu, di lapangan tidak ditemukan Site Maneger dan pengawasan dari PUPR Kita Padang. 

Ironisnya, saat dikonfirmadikan mengenai dukungan quary untuk pasokan metrial batu  dilapangan "batu didatangkan dari Lubuk Alung dan di beli melalui truk dan kami tidak mempunyai Quary dan kebutuhan batu kami kurang lebih 500M3". Ungkap orang lapangan yang mengaku utusan rekanan dan didampingi oleh konsultan Pengawas

Selain itu, untuk adukan pasangan pada lokasi pekerjaan diduga juga asal - asalan. Karena, adukan semen untuk pasangan batu tidak ada takaran dan tidak ditemukan papan untuk takaran untuk perbandingannya. Pekerjaan ini disinyalir tidak sesuai dengan Metoda Pelaksanaan. 


#Md



 G7,JAKARTA - Kasus pemukulan kamerawan TV swasta nasional Bodhiya Vimala Sucitto yang sedang bertugas meliputi sidang vonis eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diselidiki Polda Metro Jaya.

"Laporan ini sedang ditangani Ditreskrimum untuk dilakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ade Ary membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut pada Kamis (11/7) tentang dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang.

"Pelapor berinisial BVC (Bodhiya Vimala Sucitto, red), terlapor dalam peristiwa ini masih dalam penyelidikan," katanya.

Bodhiya Vimala Sucitto melaporkan adanya pemukulan terhadap dirinya oleh sejumlah orang saat meliput persidangan vonis Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Polda Metro Jaya.

"Tadi ada tindakan kurang mengenakan. Kekerasan di Pengadilan Tipikor ketika meliput vonis SYL," katanya saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Kamis (11/7).

Bodhiya menjelaskan peristiwa tersebut terjadi usai sidang selesai digelar dan saat sedang menunggu SYL tiba-tiba mengalami pemukulan dari sejumlah orang.

"Saat itu kondisi ruang sidang penuh dan mereka masuk menutup pintu keluar dengan berjejer. Kita sebenarnya sudah sepakat sama ormas pengawal SYL itu, karena anak-anak TV yang lain juga minta dibukakan jalan, supaya pas SYL keluar kita sama-sama dapat gambar," katanya.

Sumber: Jpnn.com

 


G7, SEMARANG - Ismawati, seorang tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling tanah kas desa Botomulyo kabupaten Kendal meninggal dunia saat menjalani penahanan di lapas Perempuan  Senarang. 

Kristiana Hambawani selaku Kepala lapas semarang yang di kutip Jppn. Com mengatakan "sebelum meninggal dunia Ismawati selaku tahanan korupsi Kejaksaan Negeri Kendal itu memang sudah sakit dan sempat di larikan ke RS Tugurejo Semarang agar mendapatkan pertolongan. " ungkapnya

"Bahkan, Semenjak Ismawati dititipkan beliau memang dalam kondusi sakit dan diketahui oleh kejaksaan. Apalagi kejaksaan membawakan obat untuk almarhum. " tambahnya

Ismawati ditipkan semenjak tanggal 11 Bulan Juni dan pada tanggal pada tanggal 10 Juli Ismawati kindisinya menurun tahanan langsung dilarikan ke RS Tugurejo. (*) 

 


Padang,G7___ Pabrik yang berada di lokasi Jln. Tui Kuranji Belimbing kota padang dengan Merk Al Fiah yang bergerak dalam usaha makanan Kulit Lumpia, kulit Kebab dan kulit pangsit ini duduga tidak mempunyai Izin dan Limbahnya dibuang kesaluran drainase didepan pabrik tersebut. 

Pantauan media ini dilapangan, pekerja yang sedang membuat kulit lumpia disinyalir tidak sesuai SOP. Sebab, selain tidak memakai sarung tangan, tidak memakai tutup kepala saat melakukan aktifitas


Sementara, kulit lumpia tersebut dipasarkan di Kota Padang dan di konsumsi oleh masyarakat Kota Padang bahkan sampai ke Provinsi Jambi pemasarannya

Namun, dugaan tidak sesuai SOP dalam mengerjakan makanan kulit lumpia ini apakah layak dikonsumsi atau tidaknya juga diragukan. 

Saat media ini mengkonfirmasikan mengenai izin kepada Frans selaku Produksi Manager pada perusahaan tersebut mengatakan " untuk izin Kulit  Lumpia ini sedang dalam pengurusan dan kami di sini baru tiga bulan. " Tuturnya

Apalagi, "semenjak saya bekerja diperusahaan ini, managemen tidak ada,  Sistem saja tidak dipakai di perusahaan dan termasuk juga  masalah limbah, ini yang akan saya benahi karena ini makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. " tambahnya

Akan tetapi, disamping banyaknya kekurangan. Perusahaan ini mempunyai karyawan sampai 30 orang, yang artinya dapat memberi peluang kerja  untuk masyarat disini." Tambah Frans

Sementara, Syafrizal . M selaku Lurah Kuranji saat dikonfirmasikan Media ini  tanggal 11 Juli 2024 melalui telpon selulernya mengatakan " saya akan berkordinasi dengan Rt/Rw setempat  melakukan pembinaan secara persuasif dan mendata seluruh anggota yang bekerja di perusahaan itu dan menyarankan agar segera mengurus izin. " Ungkap Pak Lurah Kuranji

Namun, walaupun izinnya belum ada atau dalam masa pengurusan, Saya menyarankan kepada Frans selaku Produksi Maneger agar mematuhi aturan yang ada dan bekerja sesuai SOP yang mana memakai sarung tangan, penutup kepala dan yang lainya. Tambah Syafrizal

Akan tetapi, dalam kurun waktu sebulan perusahaan Kulit Lumpia tidak juga mengurus izin. Saya akan menyurati Kecamatan dan dinas terkait. Ucap Lurah Kuranji dengan tegas

#Md

 


G7,Jakarta__ Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik 'Gedung Bundar' tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkapkan kronologi dan keterlibatan Harvey Moeis dalam kasus Timah. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung.

"Kalau pada saat pemeriksaan dan penangkapan yang bersangkutan adalah masih kooperatif ya, tapi memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang disangkakan atau yang ditanyakan, dikonfirmasi oleh teman-teman penyidik memang belum begitu dijawab dengan gamblang," ungkapnya dalam acara CNBC Indonesia, Kamis (28/3).

Menurutnya, dalam penanganan kasus ini butuh strategi, butuh pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Terdapat 148 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejagung.

Ketut menyampaikan lebih jauh, Harvey Moeis mulai terlibat sejak tahun 2018. Ia merupakan orang yang menghubungkan antara PT. RBT dengan pihak-pihak daripada PT. Timah.

Ketut menjabarkan, bersama tersangka MRPT yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Timah pada saat itu berusaha menghubungkan penambang-penambang ilegal yang di Bangka Belitung. Kemudian membuat satu kesepakatan untuk dilakukan sewa-menyewa terhadap beberapa peralatan, dan juga menghubungkan beberapa penambang ilegal ke smelter.

"Nah dari sini mereka menghubungkan uang, ya kemudian ada uang tersebut, yang akan dilakukan ke depannya. Yang akan dilakukan ke depannya akan dilakukan untuk penyelamatan, tapi pada faktanya ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.

Dikutip dari CNBC Indonesia


Adapun penindakan dalam perkara ini adalah di tahun 2015 sampai 2022. kedua tersangka tersebut terlibat dimulai tahun 2018 sampai 2019. "Jadi hampir dua tahun mereka terlibat untuk MR ini, untuk HM ini," pungkasnya.

#dikutip dari CNBC Indonesia


 Foto: Ilustrasi Perkantoran Jakarta. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)


Jakarta,G7 - Para pelaku dunia usaha mengakui kondisi ekonomi Indonesia di awal tahun sedang tak baik-baik saja. Indikasi daya beli melemah dan beberapa persoalan diduga menjadi pemicunya, seperti data penjualan kendaraan bermotor turun parah.

Penjualan mobil di awal tahun ini jeblok. Berdasarkan data Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), data wholesales atau penjualan dari pabrik ke diler di Februari 2024 sebanyak 70.657 unit, jeblok 16.402 (18,8%) unit dibanding Februari 2023 yang menyentuh 87.059 unit.

Pelaku otomotif menilai penurunan penjualan itu merupakan output dari berbagai indicator yang kompleks. Sayangnya, berbagai factor minus itu menjadi satu sehingga membuat penjualan mobil langsung jatuh.

"Pertumbuhan ekonomi yang melambat, kurs rupiah yang agak melemah, suku bunga yang mulai pelan-pelan naik, prosedur leasing yang agak melambat (makin ketat)," kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Jongkie D. Sugiarto dikutip Rabu (27/3/2024).

Salah satu pabrikan yakni Toyota juga ikut menaruh perhatian pada pengetatan kredit dalam proses leasing atau perusahaan pembiayaan. Hal ini menjadi tantangan khususnya dalam menghadapi pengetatan kredit dari lembaga penyaluran atau perbankan.

"Cuma yang kita concern adalah penurunan dari ekonomi, salah satunya dari kredit. Apakah terus apa tidak, nggak tau. Kredit juga sekarang lebih selektif, informasi dari teman-teman kredit, NPL ada peningkatan. Ini impact terhadap market juga," ujar Direktur Marketing Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy.

Direktur Utama dan Chief Executive Officer PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Anthoni Salim, yang juga orang terkaya kelima se-Indonesia, menyoroti perihal daya beli masyarakat Indonesia, termasuk konsumsi kelas menengah melemah.

Dia menilai tantangan ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat menjadi hal yang harus diantisipasi.

"Perusahaan juga akan terus mencermati kondisi makro ekonomi secara global agar dapat melakukan penyesuaian strategi dengan perkembangan yang terjadi," ujar Anthoni, seperti dikutip Rabu (27/3/2024).

Namun demikian, dia tetap menilai perekonomian Indonesia ke depan akan tetap tangguh dan bisa mendukung pertumbuhan bisnis serta profit perusahaan, serta mempertahankan neraca keuangan yang sehat.

Dikutip dari CNBC Indonesia 

 




G7,Sumbar__
Akibat banjir Minggu lalu, Kemenpupr lakukan pembersihan dan perbaikan konektifitas jalan raya Padang - Painan di kabupaten pesisir Selatan Sumatera Barat yang sempat lumpuh akibat banjir dan ditargetkan akan rampung dan normal kembali dalam dua Minggu.

Hal ini di sampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar saat meninjau penanganan pasca banjir di kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Senin (11/3/2024).

Dari 12 Kabupaten yang terdampak banjir, 5 Kabupaten mengalami kerusakan parah dengan kondisi terparah di kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini jalur Lintas barat Sumatera dari Bengkulu - Painan hingga Padang telah bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Namun meterial longsor dan rumah warga yang terdampak longsor masih dalam tahap pembersihan.

" Pada jalur ini utamanya ada objek vital Pertamina yang rantai distribusinya ke kabupaten/kota lain tidak boleh terputus, termasuk kepelabuhan teluk Bayur dan pengangkut CPO dari Bengkulu. Untuk itu saya minta jalan yang terdampak longsor sudah bersih semua dalam waktu seminggu. Ungkap Mentri Basuki.

Sementara untuk menangani longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan Nasional, Kementrian PUPR akan memasang dinding penahan tebing (Sheet pile). Kementerian PUPR juga akan menginfestigasi delapan jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan yang rusak akibat banjir.

"Kami akan mensurvei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau bisa diperbaiki. Sedangkan penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu hasil pendataan dari BNPB. Tambahan Mentri Basuki.

Dan untuk kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana, Kementrian PUPR segera menyiapkan sumur bor. Ujarnya


(*)

 


Gema7.com,Padang (SUMBAR) - Merujuk pada Perpol nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pihak Polresta Padang mengfasilitasi Restorative Justice terkait perkara dalam laporan polisi Nomor : LP/B/217/III/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR tanggal 22 Maret 2023, an Syafrial Kani. 

Dan hasil pertemuan perdana para pihak, Jumat (2/02/2024) yang bertempat diruang Gelar Perkara Rinaksa Sakalamandala Kantor Polresta Padang tersebut, pihak Polresta Padang sangat mengapresiasi langkah-langkah damai yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Andriasyah Putra, Jumat (2/02/2024) di ruang Gelar Perkara Rinaksa Sakalamandala Polresta Padang lantai 2 (dua), pasca pembicaraan humanis yang terajut antara kedua belah pihak yang berperkara.

"Kami dari pihak penyidik Polresta Padang sangat mengapresiasi langkah dari kedua belah pihak yang menempuh penyelesaian dengan cara kekeluargaan," ucap Kompol Dedy Andriasyah Putra.

Lebih lanjut Dedy Andriasyah Putra menambahkan, "dengan langkah yang ditempuh ini.., keadaan akan berubah seperti semula kala, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada yang kalah dan menang, tetapi semua menjadi pemenang dalam pekara ini," tambahnya.

"Dan kita bersyukur.., upaya hukum sebagai langkah terakhir penyelesaian tidak jadi kita ambil," sebut Dedy.

Dalam prosesi perdana mediasi tersebut, pihak pelapor Syafrial Kani diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Anda Simon dan Mutia dewita. Sementara dari pihak media yang hadir juga turut didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Ismail Novendra.

Pada kesempatan prosesi perdana mediasi tersebut, Anda Simon yang didampingi oleh Mutia dewita selaku Kuasa Hukumnya Syafrial Kani menyampaikan klarifikasi, yakni : "Bahwa beliau (Syafrial Kani) tidak ada hubungan dengan Vika atau perbuatan asusila dengan saudara Vika, sehingga saudara Vika melahirkan anak diluar perkawinan, dan tidak ada sangkut paut dengan beliau. Sesuai dengan berita, kejadian itu bukan 2021. Dan saudara Vika sudah keluar dan tidak ada kontak dengan saudara Syafrial Kani sejak tahun 2019".

"Kemudian terhadap saudara Mulyadi, beliau bukanlah paman dekat dari saudara Vika. Mulyadi memang mamak, tapi mamak jauh, bukanlah saudara yang mengetahui persoalan yang terjadi pada diri Vika sendiri", terang Anda Simon.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari pihak media, Ismail Novendra memaparkan, "para awak media telah mencoba melakukan upaya - upaya tugas kejurlalistikannya (konfirmasi) sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, dan juga berpedoman pada ketentuan Media Siber, agar karya jurnalistik yang lahir tidak haram, dan tetap berimbang.

Dan atas pemberitaan yang lahir tersebut, itu murni dari seseorang profesional yang sedang melaksanakan profesinya secara profesional, artinya.., tidak ada ada dorongan dari pihak lain", tegas Ismail.

Diakhir pertemuan, Anda Simon mengucapkan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini.

"Benang merah telah dapat ditarik dari pertemuan ini, dan selanjutnya akan disampaikan kepada klien kami (Syafrial Kani), untuk langkah selanjutnya akan kami kabari dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kami sangat mengapresiasi pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini," ucap Anda Simon.

Dan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini juga terucap dari mulut Ismail Novendra, selaku Kuasa Hukum dari pihak media. (Rel)



Gema7.com__ Beberapa saat lagi Pemilu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024, kita berharap berjalan secara jurdil, Silakan pilih mana yang terbaik , ini pilihan rakyat sesuai dengan haK nuraninya silakan rakyat yang memilih sesuai dengan kehendak haK Nurani sendiri. 

Dalam pertemuan dengan Dr. H.YUSPAR, SH.M.HUM, Calon DPR RI dari PPP dengan Nomor urut 5, mengatakan. jangan rakyat dibodoh-bodohi dan ditekan berdasarakan adanya aplop uang, sembako, dan serangan fajar sehingga rakyat memilih berdasarkan tekanan bukan lagi hak nuraninya. Saat pertemuan dengan beberapa Media di Teratai GOR Agus Salim Padang, Jumat (2/2/2024).

Dr. YUSPAR mengatakan, “saya tidak meminta harus memilih saya kata Calek Yuspar, yang penting memilih ikhlas jangan memilih karena duit , sembako amplop , tekanan oleh pihak-pihak tertentu. Pilihlah yang baik supaya negara kita baik ke depannya”. Ungkapnya

“Pilihlah pempimpin dan anggota legislative anggota DPR RI yang layak dan bagus untuk dapat memperjuangan rakyat sumbar. Perhatikan rekam jejak masing-masing calon yang bisa membawa aspirasi masyarakat sumbar kedepan yang lebih baik, saya tidak mengatakan saya yang bagus karena sudah mengambdi sebagai aparat penegak hukum lebih kurang 40 tahun di Institusi Kejaksaan dan sebagai purna bakti dengan bintang 3 dan tidak ada cacatnya sampai berakhir tugas saya kalua dihitung-hitung sudah banyak menagani kasus - kasus korupsi besar termasuk waktu berdinas di Sumatera Barat sampai meninggalkan kota padang sejak tahun 2004”. Tambah Dosen Pasca Sarjana Universitas Ekasakti itu.

Dalam kesempatan pertemuan dengan para wartawan oline dan cetak yang ada di kota Padang Dr. Yuspar telah menyampaikan Visi dan Misinya serta program kerja yang akan diperjuangan sekiranya beliau duduk nanCnya menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 1 seperti : 

1. Menjaga dan memperjuangankan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat sumatera barat tanpa terkecuali, untuk memenuhi hak-hak rakyat mencapai kemakmuran dan keadilan;

2. Melakukan perubahan serta pembahruan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sumatera barat ke depan, lebih maju dan mengetahui hak dan kewajiban, khususnya menyelesaiakan masalah-masalah ditengah masyarakay sumatera barat;

3. Memperhatikan aspirasi rakyat untuk diperjuangkan dan dibicarakan melalui Lembaga DPR RI dalam hal mengawasi penggunakan anggaran APBN dan APBD dalam pembagunan di sumatera barat sehingga tercapai tata pemerintahan yang baik, demokratis,bersih dan bebas dari korupsi

4. Memperjuangkan kehidupan masyarakat / rakyat sumatera barat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, khususnya perhatikan lapagan pekerjaaan, pengelolaan sumber kekayaan alam yang ada pada kab/kota unggulan untuk meningkatkan anggaran penapatan daerah masing2.

Berdasarkan program-program yang disampaikan DR, YUSPAR telah terjadi dialog tanya jawab para wartawan, dan seluruh wartawan bangga dan senang sekali dengan program-program yang telah disampaikan Dr. Yuspar, para wartawan mendoakan dan mengharapkan DR. Yuspar duduk terpilih menjadi anggota DPR RI utusan Sumatera Barat tahun 2024 ini. 


#Med



G7,Jakarta__I Nengah Duija belum lama memimpin Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu). Sekira satu tahun lalu, pada 16 September 2022 dirinya dilantik Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Men).

Mengemban tugas baru, Duija yang sebelumnya menjabat sebagai Guru Besar Mata Kuliah Antropologi Budaya pada Kelompok Jabatan Fungsional Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, harus bisa mengimplementasikan program-program prioritas yang telah dicanangkan Kementerian Agama (Kemenag).

Gus Men juga menetapkan legacy pada fungsi Ditjen Bimas Hindu berupa optimalisasi pemanfaatan Candi Prambanan sebagai pusat destinasi wisata dan pusat ibadah Umat Hindu Dunia, Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH), serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, ragam program dan gebrakan pun dibuat Ditjen Bimas Hindu untuk mencapai itu.

Ditjen Bimas Hindu pun memprioritaskan terkait digitalisasi, Candi Prambanan, dan Pendidikan. “Ketiga program ini sudah on progress semua,” kata Duija ketika ditemui di Jakarta, Rabu 29 November 2023.

Untuk digitalisasi, sebelumnya Ditjen Bimas Hindu memiliki beberapa aplikasi yaitu e-Pasraman, Sindu (Sistem Informasi Hindu), Wedangga (Weda dalam Genggaman Anda), dan Digital Arsip. Berdasarkan arahan Gus Men, masing-masing aplikasi itu digabung menjadi satu yakni Pusaka Super Apps. “Jadi tinggal klik di aplikasi Pusaka, nanti kelihatan masing-masing direktorat ada di sana,” ucap Duija.

Namun, Duija mengaku masih belum puas dengan data dari aplikasi tersebut, terutama dari direktoratnya. Pasalnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah membuat input data terkait tempat ibadah belum akurat.

Menurutnya terdapat sekitar 29 ribu lebih tempat ibadah umat Hindu, namun baru sekitar 10 ribu yang terdeteksi dan terdaftar. “Kita masih punya pekerjaan rumah yang berat, karena dari jumlah 29 ribu lebih, baru 30 persen yang terdata.”

Ditjen Bimas Hindu juga sudah melaksanakan transformasi digital dibidang pelayanan. Di antaranya digitalisasi layanan pengajuan Tirta Yatra di Candi Prambanan, digitalisasi kitab suci Sarascamuscaya di Wedangga, digitalisasi seluruh layanan pengajuan tanda daftar dan perizinan, serta digitalisasi layanan pengajuan bantuan.

“Mudah-mudahan di tahun 2024, kami sudah punya studio di kantor. Nanti, setiap ada moment- moment tertentu kita bisa mengundang para tokoh untuk podcast di sana,” tambah lelaki kelahiran Bangli, tahun 1967 ini.

Sementara itu, terkait Candi Prambanan, pihaknya sempat mendapat kendala. Meskipun  Memorandum of Understanding (MOU) Pemanfaatan Candi Prambanan dan Candi Borobudur untuk Kepentingan Agama Umat Hindu dan Buddha Indonesia dan Dunia sudah berlangsung pada Februari 2022, namun Umat Hindu belum bisa langsung menggunakan hingga mendapatkan panduan atau standard operational procedure (SOP) pemanfaatan Candi Prambanan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Setelah saya dilantik September tahun 2022, Saya langsung berkomunikasi menemui Dirjen Kebudayaan, di bulan Oktober SOP-nya pun sudah berjalan.”

Pemanfaatan Candi Prambanan untuk ritual keagamaan pun kini kerap digelar. Seperti peringatan hari raya Siwa Ratri, Ritual Upacara Gema Santi Puja 1008 Genta dan Tumpeng, dan masih banyak lagi. “Data terkini yang disampaikan teman-teman dari Dinas Hindu Jogjakarta sudah ada 22.700 kunjungan untuk ibadah Umat Hindu di Candi Prambanan.”

Gus Men menetapkan legacy kepada fungsi Ditjen Bimas Hindu berupa optimalisasi Pemanfaatan Candi Prambanan sebagai Pusat Destinasi Wisata dan Pusat Ibadah Umat Hindu Dunia. “Itu adalah legacy yang luar biasa bagi umat Hindu karena sekian lama Candi Prambanan berdiri, selama ini belum bisa digunakan untuk kegiatan peribadatan Umat Hindu.” Dia pun menambahkan, “Candi Prambanan, kebermanfaataannya untuk masyarakat Hindu dan Jawa itu sangat luar biasa.”

Dirjen Bimbingan Masyrakat Hindu Kementrian Agama RI, I Nengah Duija. 

Di sektor Pendidikan, Dirjen Duija pun merasa bersyukur. Banyak pencapaian yang diraih dan diimpelementasikan di saat dirinya memimpin. Untuk Pendidikan tinggi capaian utama terkait SDM. Di tahun 2023 ini sebanyak 16 Guru Besar berhasil dikukuhkan.

“Dari sisi SDM, kami di Hindu cukup bagus. Dalam setahun terakhir ini, karena progressnya Kemenag memberikan ruang lebih luas untuk teman-teman di Hindu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Makanya banyak usulan ke lektor kepala dan guru besar,” kata Duija.

Selain itu, kesempatan beasiswa bagi umat Hindu juga baru diperoleh di saat Duija memimpin Bimas Hindu. “Kami baru saja diberikan kesempatan untuk memberikan beasiswa LPDP kerjasama dengan pengelola LPDP di Kementerian Keuangan. Ada dalam satu wadah yang disebut Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB).”

Terdapat enam dosen beragama Hindu yang berhasil meraih beasiswa ini. Empat orang mendapatkan beasiswa di luar negeri, dan dua orang di dalam negeri. “Jadi selama ini belum pernah ada. Artinya negara sudah hadir memberikan solusi kepada teman-teman yang dalam tanda kutip ingin melanjutkan tetapi keterbatasan dalam pembiayaan. Syukur kita sudah bisa masuk di sana.”

Duija juga menuturkan terdapat juga pembiayaan LPDP untuk Pendidikan profesi guru sejak 2022 hingga saat ini. “Kemarin kita dapat 87 orang dibiayai negara, tahun ini dapat 40 orang untuk guru yang sedang melakukan profesi guru.”

Untuk Pendidikan tinggi, lanjut Duija, proses penegerian Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten Jawa Tengah tinggal menunggu rekomendasi yang diminta oleh Ditjen Anggaran. “Mudah-mudahan tahun ini selesai sehingga adaperguruan tinggi Hindu di Jawa.”

Sementara Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja sedang menunggu peningkatan status menjadi Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja. Sedangkan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya sedang diproses menjadi Universitas Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

“Kalau ini sudah selesai inilah legacy moment yang diberikan Presiden Joko Widodo melalui Menag Gus Men bahwa Hindu memiliki perguruan tinggi yang sejajar dengan universitas, itu tentu adalah harapan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Umat Hindu di Indonesia,” kata Duija.

Bimas Hindu juga sedang menyiapkan Generasi Emas melalui penyelenggaraan Pendidikan (pasraman) sekolah formal yang disebut Widyalaya dari mulai TK, SD, SMP, SMA/SMK. “Seperti madrasah,” ucapnya.

Menurutnya, poin-poin tersebut menjadi sangat mendesak, bahkan urgent, karena begitu lama Umat Hindu menanti lembaga pendidikan yang sebenernya merupakan program prioritas Kemenag. Perluasan, kemerataan akses Pendidikan, dan kualitas, kata Duija, harus ditangkap untuk diimplementasikan.

“Karena itu gagasan-gagasan cerdas seorang Gus Men itu kami coba implementasikan dan Beliau sangat respon sekali. Umat Hindu menyampaikan terimakasih kepada Gus Men karena memberikan tuntunan, semangat, dan peluang untuk bisa ikut bersama berkontribusi membangun bangsa ini.”

Hadapi Sejumlah Tantangan 

Direktur Jenderal Bimas Hindu I Nengah Duija menyadari terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapinya dalam menjalankan program pemerintah. “Program ini akan berjalan jika dikerjakan oleh orang yang punya kemampuan dan kemauan kerja. Karena orang yang mampu belum tentu mau kerja dan orang yang mau kerja belum tentu mampu.”

Sudah setahun memimpin Ditjen Bimas Hindu, harapan Duija masih belum sesuai ekspektasi. Menurutnya, begitu banyak gagasan-gagasan dari Gus Men, yang belum bisa ditangkap dan diterjemahkan oleh bawahannya. “Ini artinya ada kesulitan dalam konsep mentransformasi apa yang diinginkan pimpinan hingga matching dengan program kementerian.”

Tak jarang, Duija harus turun hingga level pelaksana. “Sehingga apa yang dikerjakan, saya yakin sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Menurut Duija terdapat sejumlah tantangan dalam menjalankan program. Tak jarang sebuah program ditunda, direvisi, atau bahkan dihentikan. “Seolah apa yang saya lakukan menjadi ambisi pribadi padahal itu jelas sekali program dari Gus Men yang harus dihadapi dengan cepat, responsif, inovatif, kreatif, profesional, dan berkualitas.” Dia pun menyampaikan pesan dari Gus Men untuk tidak berhenti berinovasi dan melakukan terobosan sepanjang terobosan itu berdampak untuk kemashlatan umat.

Tantangan lainnya, kata Duija, terkait postur anggaran yang dibuat di kepemimpinan sebelumnya, sehingga gagasan atau ide baru menjadi sulit diimplementasikan karena di luar dari anggaran yang sudah direncanakan. “Karena saya dilantik pada September 2022, itu posisi sudah di penghujung tahun. Tahun 2024, baru mulai implementasi dari gagsan kita bersama teman-teman.”

Dan kendala utama yaitu mengubah budaya kerja di direktorat tidak mudah. Karena bertahun-tahun kebiasaanya sudah terbentuk dan sekarang dengan adanya terobosan, banyak juga tantangan-tantangan di internal. Semua tantangan itu pun disambutnya dengan positif. “Saya yakin dengan semangat dan pengabdian, semua bisa dilakukan,” kata dia


Sumber: Tempo.co



 G7,Jakatra__Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud Md menyatakan 84 persen pejabat lulusan perguruan tinggi di Indonesia berperilaku korup. Presentase itu jika dihitung dengan angka menunjukkan 950 dari 1.250 pejabat menjadi terpidana korupsi di Indonesia.

"Para pejabat negara  yang terbukti korupsi dan ditangkap  lembaga penegak hukum   delapan puluh empat persen di antaranya  lulusan perguruan tinggi," kata Mahfud dalam Seminar Kebangsaan yang digelar Universitas Buddhi Dharma Karawaci Kota Tangerang Rabu, 29 November 2023.


Oleh karenanya Mahfud Md yang hadir di acara itu selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI menekankan pentingnya menjaga integritas dalam tindakan profesional. Dengan demikian menjaga integritas merupakan bentuk  keberanian melakukan pekerjaan yang benar-benar bersih.

Sebaliknya, Mahfud mengatakan orang-orang yang tidak bersih dalam menjalankan tugas dan jabatan kariernya nantinya akan tersandera dengan keputusan-keputusan di kemudian hari.

Mahfud kemudian memberi contoh seorang hakim ingin bertaubat dari perbuatan masa lalunya dengan berbuat baik. "Misalnya dengan menolak pihak yang ingin menang tapi hakim itu akan dikenal karena pernah menerima suap dari orang yang sama," kata dia.

Oleh sebab itu Mahfud mengingatkan agar pejabat itu harus hati-hati. Sejak awal harus bersih agar tidak tersandera. "Arti merah putih (- bendera negara Indonesia). Merah itu berani. Tapi berani saja kalau tidak bersih, itu membahayakan orang banyak," ujarnya.

Maka itulah menurut  Mahfud pendidikan  digunakan  untuk menanamkan  wawasan-wawasan budi pekerti bukan sekadar membuat otak cerdas.  "Disitulah ada unsur-unsur intelektual  dan moralitas," katanya disambut tepuk tangan ratusan mahasiswa yang hadir di Auditorium Vippasi Akademik Universitas Buddhi Dharma. 

Merujuk angka presentase 84 persen lulusan  Perguruan Tinggi  korup saat menjadi pejabat negara kata Mahfud, sepertinya terlihat besar jika dilihat dari angka koruptor. Tapi kalau dilihat dari jumlah seluruh lulusan Perguruan Tinggi, 84 persen itu kecil.

"Perguruan Tinggi terus saja bekerja, kalau ada yang nakal sebagian kecil yang kebetulan menempati posisi-posisi penting di negeri ini maka itu sesuatu yang sulit dihindari, tapi arus besar pendidikan itu harus yang baik," kata Mahfud yang hadir di Seminar Kebangsaan Universitas Buddhi Dharma  didampingi  Anggota DPR RI Faksi PDI Perjuangan, Rano Karno.

Sumber: Tempo.co

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.