Gema7.com, Sumbar___ Pelaksanaan proyek tanggap darurat berupa pemasangan batu beronjong di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya, patut dipertanyakan. Sejumlah kejanggalan ditemukan di lapangan, sementara pihak terkait dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V) terkesan saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi.

Kasatker Operasional dan Pemeliharaan (OP) BWSS V, Syatriawan, saat dihubungi Gema7.com melalui pesan WhatsApp, belum memberikan penjelasan substansial terkait proyek tersebut. Ia justru mengarahkan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP 2. Bahkan, Syatriawan secara langsung mengirimkan nomor telepon PPK kepada Gema7.com untuk mempermudah komunikasi.

Namun hingga berita ini ditayangkan, PPK Op belum memberikan jawaban. Sejumlah pertanyaan konfirmasi yang dikirimkan Gema7.com terkait teknis dan administratif proyek tidak mendapat respons sama sekali. 

Dengan banyaknya bencana yang melanda Sumbar berkemungkinan PPK dalam masa perbaikan di beberap titik bencana yang melanda Sumatera Barat.

Hasil penelusuran Gema7.com di lokasi pekerjaan menemukan berbagai kejanggalan yang patut dipertanyakan kepada pemilik proyek, dalam hal ini BWSS V Padang. Di antaranya, tidak ditemukannya plang proyek di sekitar lokasi pekerjaan. Padahal, keberadaan papan informasi proyek merupakan kewajiban sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, termasuk memuat nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, serta waktu pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, metode pemasangan batu beronjong di lapangan juga menimbulkan tanda tanya. Batu beronjong terlihat disusun menggunakan alat berat secara langsung tanpa penyusunan manual oleh tenaga kerja. Praktik ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas dan kekuatan struktur beronjong, mengingat pekerjaan pasangan batu beronjong umumnya membutuhkan ketelitian dan penyusunan manual agar material tersusun rapat dan stabil.

Sumber material batu yang digunakan juga menjadi sorotan. Batu terlihat berasal dari material sekitar aliran sungai, namun tidak jelas apakah material tersebut telah melalui pengujian teknis dan mendapat persetujuan sesuai spesifikasi kontrak. 

Begitu pula dengan sumber bahan bakar minyak (BBM) solar industri yang digunakan untuk alat berat, yang hingga kini belum diketahui asal-usul dan legalitas penggunaannya.

Tak hanya itu, nilai pekerjaan serta waktu pelaksanaan proyek juga menjadi pertanyaan besar. Tanpa plang proyek yang tidak kelihatan pada lokasi pekerjaan yang sedang berjalan, sehingga publik tidak memperoleh informasi apakah pekerjaan ini benar-benar berstatus tanggap darurat, berapa besar anggaran yang digelontorkan, serta berapa lama durasi pekerjaan yang direncanakan.

Sebagai proyek yang menggunakan uang negara, seharusnya pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi publik.Dengan tidak ditemukan tim teknis dilapangan justru memunculkan kecurigaan dan membuka ruang dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Lapangan PT Nindya Karya, Deseven, dikonfirmasikan media ini dilokasi perkerjaan tersebut Rabu (11/2/2206) mengaku pekerjaan yang dilaksanakan adalah proyek tanggap darurat milik BWSS V.

“Volume batu yang akan dipasang sekitar 3.000 kubik, dan memang dalam pelaksanaan kita menggunakan material batu dilokasi pekerjaan,” ujar Deseven.

terkait BBM Solar untuk untuk operasional alat berat excavator, Deseven menjelaskan bahwa excavator menggunakan solar industri yang dikirim langsung dari Kota Padang.

“BBM Solar Industri diantar menggunakan mobil tangki dan langsung diisi penuh ke alat berat. Biasanya dua hari sekali mobil tangki datang, jadi memang tidak ada penampungan BBM di lokasi proyek,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai minimnya penggunaan APD oleh para pekerja, Deseven hanya mengangguk dan menyatakan akan segera memerintahkan pekerja untuk menggunakan perlengkapan keselamatan.

Gema7.com akan terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak BWSS V, PPK OP 2, maupun instansi terkait lainnya guna memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan dan spesifikasi.

#Md

Gema7, Padang Pariaman__ Kali ini, proyek tanggap darurat pada Pekerjaan Bencana Alam berlokasi di Pasia Laweh, Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dikerjakan oleh  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Nidya Karya (NK) diduga asal - asalan, tidak ada papan informasi yang jelas (Plang Proyek), mengunakan material setempat dan BBM untuk lima alat berat yang bekerja dilokasi tersebut juga diragukan. 

Hasil pantauan media www.gema7.com dilapangan, karena ketidak jelasan pekerjaan itu, masyarakat bertanya - tanya siapa yang berkerja di lokasi bencana tersebut.

Sementara, untuk pasangan batu pada beronjong dilokasi disinyalir asal jadi. Karena batu baronjong di isi bukan oleh tenaga manusia melainkan diisi oleh Ekskavator yang mana lebih banyak kerikil juga batuan kecil-kecil masuk kedalam kawat baronjong tersebut.

selain batuan kecil yang ada dalam kawat baronjong, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak ada satupun yang mengunakannya seperti terlihat di gambar diatas. selain itu, tidak ditemukan Konsultan Pengawas, Tim Teknis dan tenaga ahli yang di butuhkan dalam setiap pekerkaan proyek.

ini sangat disayangkan, Kontraktor sekelas PT Nidya Karya perkerjaan yang dilaksanakan terkesan asal - asalan. Saat  Pelaksana Lapangan PT Nindya Karya, Deseven, dikonfirmasikan media ini dilokasi perkerjaan tersebut Rabu (11/2/2206) mengaku pekerjaan yang dilaksanakan adalah proyek tanggap darurat milik BWSS V.

“Volume batu yang akan dipasang sekitar 3.000 kubik, dan memang dalam pelaksanaan kita menggunakan material batu dilokasi pekerjaan,” ujar Deseven.

terkait BBM Solar untuk untuk operasional alat berat excavator, Deseven menjelaskan bahwa excavator menggunakan solar industri yang dikirim langsung dari Kota Padang.

“BBM Solar Industri diantar menggunakan mobil tangki dan langsung diisi penuh ke alat berat. Biasanya dua hari sekali mobil tangki datang, jadi memang tidak ada penampungan BBM di lokasi proyek,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai minimnya penggunaan APD oleh para pekerja, Deseven hanya mengangguk dan menyatakan akan segera memerintahkan pekerja untuk menggunakan perlengkapan keselamatan.

Untuk berita selanjutnya, media ini akan mengonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait.

#Md

Dokumen gema7.com saat meninjau Jalan Bayang (Pesisir Selatan) - Alahan Panjang (Solok) Beberapa Waktu yan Lalu

G7, Sumbar__ Terkait laporan masyarakat yang didugaan Mark Up harga satuan kelas A dan kelas B jalan tembus Bayang (Pesisir Selatan) - Alahan Panjang (Kabupaten Solok), Sumatera Barat dengan jarak berkisar kurang lebih 44,9-52 km Armizoprades, ST., MT selaku Kepala Dinas BMCKTR Sumbar berjanji kepada media gema7.com akan menelusuri dan mempelajari yang dikonfirmasikan.

Dari hasil laporan masyarakat kepada gema7.com bahwa, Devisi dan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen dengan lapisan agregat Kelas A seharga Rp. 786.401,31 per m³ sebanyak 2356 m³ dan untuk agregat Kelas B seharga Rp. 769.231,34. per m³ sebanyak 3008 m³ jika dibandingkan dengan harga satuan Provinsi dan harga satuan nasional ada perbedaan yang signifikan.

Sementara, data yang dikirim oleh narasumber ke Redaksi media ini pada harga satuan Provinsi Rp. 684.399,94 per m³ untuk Kelas A jika dibandingkan dengan harga dari Dinas BMCKTR Rp. 786.402,34 jika dikalikan selisih harganya per kubikasi sebanyak 2356 m³ angkanya sangat besar. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga Nasional sebesar Rp. 469.148 jika dikurangi dengan harga yang ditetapkan Dinas BMCKTR dan dikalikan 2356 m³ perbedaan harganya sangat luar biasa.

Untuk Maretial lapisan agregat Kelas B, Dinas BMCKTR menetapkan harga sebesar Rp. 769.231,34 per m³ sementara harga satuan Provinsi Rp. 655.230,48 per m³ dan harga Nasional Rp. 439.246,34 per m³. jika dikurangi dengan harga satuan Provinsi dan harga satuan agregat Nasional ini disinyalir kelebihan harganya sangat fantastis.

Parahnya, Adratus selaku Kabid BMCKTR saat di hubungi untuk mengkonfirmasikan informasi yang masuk ke Redaksi gema7.com dengan nomor Whaatsap 081363444xxx tidak tersambung. kuat dugaan dengan informasi ini Adratus selaku Kabid BMCKTR Blokir nomor wartawan. pada hal, sebelumnya nomor Whatsaap diatas adalah tempat biasanya media ini berkomunikasi.

Untuk berita selanjutnya media ini terus berusaha mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait, agar dapat memberikan perimbangan pada berita kami,

#Md

Proyek Bencana Banjir di Jalur Padang - Bukittinggi yang Diduga Menggunakan Material ilegal

G7, Sumbar__ Aneh bin ajaib. Dugaan penggunaan material ilegal dalam proyek penanganan pascabencana di ruas jalan nasional Padang–Bukittinggi kian melebar. Material tersebut disebut dipasok oleh PT Anugerah Tigo Sapilin selaku supplier pada proyek yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat. Polemik ini makin panas setelah muncul klarifikasi langsung dari Wakil Menteri PUPR di media.

Sebelumnya, media ini telah memberitakan dugaan bahwa material yang digunakan berasal dari sumber tambang yang belum mengantongi kelengkapan dokumen teknis dan lingkungan, sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan.

Saat dikonfirmasi, Edral, Kepala Bidang Pertambangan ESDM Sumbar, Senin (26/1/2026), menegaskan bahwa hingga saat ini PT Anugerah Tigo Sapilin belum melengkapi dokumen teknis, baik Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) maupun Persetujuan Rencana Teknis Penambangan.

“Secara aturan, perusahaan tersebut belum bisa melakukan aktivitas penambangan,” tegas Edral.

Tak hanya itu, Edral juga menjelaskan terkait PT Zulia Mentawai Rik, salah satu perusahaan yang disebut-sebut izinnya digunakan dalam suplai material.

“Izin IUP PT Zulia Mentawai Rik telah habis masa berlakunya, sementara izin SIPB masih dalam proses perpanjangan,” ujarnya.

Berdasarkan data ESDM Sumbar, IUP PT Zulia Mentawai Rik berlaku 14 Oktober 2020 – 14 Oktober 2025 dan SIPB PT Zulia Mentawai Rik berlaku 13 Januari 2023 – 13 Januari 2026. Artinya, status perizinan perusahaan tersebut tidak sepenuhnya aktif secara bersamaan.

*Material Diduga Juga Berasal dari Kandang Ampek Kayu Tanam*

Tak berhenti di situ. Data yang dihimpun Gema7.com menyebutkan bahwa suplai material sirtu juga diduga berasal dari wilayah Kandang Ampek, Kayu Tanam, yang lokasi tambangnya diduga dikelola oleh PT Kapalo Hilalang Mining. Namun ironisnya, perusahaan tersebut juga diduga belum melengkapi dokumen teknis, baik UKL-UPL maupun Persetujuan Rencana Teknis Penambangan.

*Wamen PU Turun Tangan, Klarifikasi atau Pembelaan?*

Situasi semakin memantik polemik setelah Diana Kusumastuti, Wakil Menteri PUPR, memberikan klarifikasi langsung di salah satu media daring pada Kamis (Januari 2026). Langkah ini memunculkan dua dugaan: Ketidaktahuan Wamen PU terhadap kondisi riil perizinan di lapangan, atau

Upaya pembelaan terhadap pelaksanaan proyek yang diduga tidak sesuai aturan, khususnya oleh BPJN Sumbar.

*Sanksi Hukum Tambang Tanpa Izin*

Perlu ditegaskan, aktivitas penambangan tanpa izin lingkungan dan dokumen teknis adalah tindakan ilegal. Beberapa aturan yang mengikat adalah UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba), Penambangan tanpa izin dapat dipidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

PP No. 22 Tahun 2021,"Setiap usaha pertambangan wajib memiliki persetujuan lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL).

Sanksi Administratif". Salahsatu sanksi adalah Teguran tertulis, penghentian kegiatan, penutupan tambang, hingga pencabutan izin. Selain itu, aparat juga bisa melakukan Penyitaan alat berat, penghentian operasional, hingga proses pidana.

Dengan landasan aturan yang jelas, media ini akan terus melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, objektif, dan berpihak pada kebenaran.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat (BPJN Sumbar), Elsa Putra Friandi terkesan enggan merespon media ini. Bahkan berulang kali diminta waktunya untuk bertemu dan memberikan klarifikasi terkait temuan dilapangan dirinya masih tidak merespon.

Kemudian, Kepala Satker PJN I Sumbar, Andi Mulya Rusli juga terkesan enggan menemui media ini. Kendati, Gema7.com telah berusaha meminta waktunya untuk bertemu dan bisa mengklarifikasi langsung temuan lapangan dari Gema7.com. 

Hingga berita ini tayang, belum ada klarifikasi dari pihak BPJN Sumbar, baik Kabalai maupun Kasatker dan PPK.

#Md

Diduga asal Material yang di pergunakan PPK 1.1

G7,Sumbar__  Dibalik gencar - gencarnya pemberantasan tambang illegal yang dilakukan oleh Adre Rosiade yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar namun, BPJN Sumbar diduga masih menggunakan material illegal.

Dalam  pantauan media gema7.com dilapangan, penanganan banjir yang berlokasi di jalur nasional Padang-Bukittinggi yang di kerjakan oleh Pt. HKI kuat dugaan menggunakan material illegal yang tidak berapa jauh dari lokasi bencana dan BBM bersubsidi.

Sementara, video dugaan menggunakan material juga viral dimedia sosial Tik Tok yang ditayangkan oleh LMRRI KOMWIL SUMBAR beberapa waktu yang lalu. Namun saat di konfirmasikan Noor Arias Syamsu selaku PPK 1.1 tak merespon media ini.

Anehnya,  beberapa waktu yang lalu saat media ini juga memberitakan dugaan Material ilegal dilokasi jalan Nasional Padang - solok Selatan, Namun Ray Fraja Novandro selaku PPK 2.5 PJN Wilayah II tidak pernah merespon  konfirmasi media ini. 

Yang Lebih Parah, Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng selaku Kepala Balai Jalan Nasional Sumbar saat di konfirmasikan mengenai dana yang dikelola dari hasil rental Jembatan Bailey beberapa waktu yang lalu oleh tim kami juga bungkam, kuat dugaan hasil sewa Jembatan Bailey tidak jelas kemana masuknya. Bahkan dengan pemberitaan sebelumnya Kepala Balai ini terlihat tenang - tenang saja walau pun Andre Rosiade dari DPR-RI memberantas tambang illegal khususnya di Sumbar.

Untuk berita selanjutnya media ini mencoba menelusuri dan mengkonfirmasikan kepada pihak- pihak yang terkait.

#Md

G7,Sijunjung (Sumbar)__ Di karenakan terlalu banyak paket yang di kelola oleh perusahaan ini sehingga personil yang terkontrak dan alat dukungan diduga tidak dapat bekerja dengan profesional, kali ini Pekerjaan Preservasi Jalan Muaro Kalaban - Kiliran Jao (2) yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung dengan nomor kontrak KU.02.10/KTR.04.PPK-2.2-PJN.II/VII/2025 yang terkontrak pada tanggal 11Juli 2025 dengan anggaran Rp. 10 Millyar yang di kerjakan oleh Pt. Sadewa Karya Tama bersumber dari  dana APBN. Proyek ini diragukan kehadiran personil di setiap lokasi dan asal sumber materialnya.

Sebab, dari pantauan media ini di lapangan bahwa selain longsoran pada ruas Lubuk Selasih - Surian ada beberapa paket lain yang mana nominalnya cukup besar yang di kelola/kerjakan perusahaan ini. 

Untuk pekerjaan jalan Muaro Kalaban - Kiliranjao, entah dari mana sumber material pekerjaan tersebut, tidak di ketahui dari mana quarynya. Apa lagi, minimnya Alat Pelindung Diri (APD) dan juga minim rambu - rambu akan berdampak terjadinya kecelakaan. Kuat dugaan ada pembiaran baik dari konsultan pengawas maupun Dhani Asri selaku PPK 2.2 PJN Wilayah II Sumbar.

BACA JUGA : https://www.gema7.com/2025/12/pt-sadewa-karya-tama-di-duga.html

Ironisnya, dalam pemberitaan sebelumnya penanganan Longsoran Lubuk - Salasih - Surian PPKnya juga bungkam. Apalagi untuk paket pengawasan terpantau ada yang sama konsultan pengawasannya pada penggantian jembatan Pisau Hilang dan Longsoran Lubuk Salasih -Surian yaitu PT. EXXO GAMINDO PERKASA KSO PT ARCI PRATAMA KONSULTAN. Ini juga diduga ada kongkalingkong dalam thender pengawasan dan pantas diragukan personil yang melakukan pengawasan dilapangan kurang teliti.

Parahnya, saat di konfirmasikan kepada Dhani Asri selaku PPK 2.2 PJN Wilayah II Sumbar juga bungkam seribu bahasa. 

Untuk berita selanjutnya, media ini akan terus berusaha mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait. Sebab, tambang ilegal akan dapat menghancurkan Sumatera Barat, apa lagi Sumbar dalam keadaan berduka karena bencana alam dan di sinyalir juga karena maraknya tambang ilegal.

# Md

Terlihat timbunan berbeda

G7,Solok Selatan (Sumbar)__ Demi meraup keuntungan Pt. Sadewa Karya Tama di duga menggunakan material illegal pada pekerjaan longsoran ruas 6053 - Lubuk Selasih dengan anggaran Rp. 17.146.590.000,- yang menggunakan dana APBN dengan nomor kontrak HK.02.01/ KTR.05.PPK-2.5- PJN.II/IV/2025 yang mana pelaksanaannya 202 hari kalender.

Sementara, material untuk timbunan longsoran jenisnya berbeda. Bahkan, batuan dengan ukuran ratusan kg juga masuk kedalam timbunan itu, dengan temuan media ini apakah kekerasan abrasi timbunan itu telah sesuai spek..?

Minim rambu - rambu

Apa lagi untuk pasangan batu dilokasi proyek, dugaan perbandingan adukan untuk pasangan batu penahan dinding bukit dan lebar tapak pasangan di duga luput dari pantauan konsultan pengawas dan Ray Fraja Novandro selaku PPK 2.5 dan di sinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis.

Parahnya tumpukan material menghalangi jalan, ini mengakibatkan tehalangnya jalur perlintasan Padang - Solok Selatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Apalagi, sepangang pekerjaan longsoran yang di kerjakan oleh Pt. Sadewa Karya Tama minim rambu - rambu seperti terlihat pada gambar.

Anehnya, saat media ini mencoba konfirmasi ke BPJN Sumbar khususnya Ray Fraja Novandro selaku PPK 2.5 PJN Wilayah II tidak pernah merespon konfirmasi yang di pertanyakan media www.gema7.com 

Apalagi hasil dari pantauan media ini, sepanjang pekerjaan longsoran yang dikerjakan oleh Pt.Sadewa Karya Tama Quary yang mempunyai izin lengkap hanya beberapa titik dan KBLI timbunan dan batuan yang dibutuhkan perusahaan ini apakah masuk KBLInya..?

Untuk perimbangan berita media ini terus mencoba mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak terkait agar informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat, kementrian PU dan Aparat Penegak Hukum ( APH ) agar bisa di telusuri.

#Md

Dokumen yang di peroleh media ini

Gema7.com, (Sumbar)__ Dana sebesar Rp916.222.500 yang dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun anggaran 2025 untuk pengadaan Solar Non Subsidi (Solar Industri) tampaknya menyimpan teka-teki yang perlu dibuka lembar per lembar. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PUPR 2025, tercatat volume Solar Nom Subsidi mencapai 42.615 liter dengan satuan harga Rp21.500 per liter.

Pertanyaan pun mengemuka, ke mana sebenarnya Solar Non Subsidi ini dipesan? Kepada Pertamina langsung sebagai pemasok resmi, atau melalui pihak transportir yang menjadi perantara?

Berdasarkan informasi yang dihimpun Gema7.com dari berbagai sumber, sepanjang tahun 2025 ini, Dinas PUPR Padang Pariaman diduga melakukan pemesanan Solar Non Subsidi melalui PT Andalas Karunia Sedjahtera. Bahkan perusahaan tersebut diduga telah beberapa kali mengirim BBM ke UPT Alat dan Perbengkelan (Alkal) Dinas PUPR Padang Pariaman.

Salah satu dokumen penyerahan BBM bertanggal 9 Oktober 2025 menjadi sorotan. Pada hari itu, sebuah mobil tangki berwarna biru kapasitas 5000 liter dengan nomor polisi BA 8196 QBU yang dikemudikan Nofiyatrison mengirimkan BBM Solar ke UPT tersebut. Dokumen pengantarannya diduga disertai tiga berkas utama yakni Surat Jalan dari Transportir kepada pengemudi, Berita acara serah terima BBM antara transportir dan Dinas PUPR Padang Pariaman, dan Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Patra Niaga.

Namun, Dalam Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Patra Niaga itu tercantum identitas pembeli dan tujuan pengiriman yang justru mengandung kejanggalan administratif.

Tertulis:

Pembeli: PT Andalas Karunia Sedjahtera

Tujuan Penyerahan: Dinas PUPR Kabupaten Siak, Lokasi Padang Pariaman

Sedangkan dalam dokumen serah terima di lapangan yang dikeluarkan transportir, tujuannya adalah Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.

Pertanyaan pun mencuat bak api menyulut jerami, 

Apakah perusahan pelat merah sebesar Pertamina bisa melakukan kesalahan dalam penerbitan surat resmi? Atau ada indikasi permainan dokumen untuk menutupi sumber BBM yang disebut Solar Non Subsidi tersebut?

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, kejelasan asal-usul distribusi bahan bakar bukan hanya persoalan birokrasi, tetapi juga terkait kepatuhan terhadap regulasi dan potensi kerugian negara bila terjadi penyimpangan.

Meski begitu, sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, setiap informasi harus diuji dan keberimbangan wajib dijaga. Untuk itu, Gema7.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait agar publik mendapatkan gambaran utuh berdasarkan prinsip cover both sides.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Hendra Abdilah, Kepala UPT Alat dan Perlengkapan (Alkal) Dinas PUPR Padang Pariaman, saat di konfirmasikan media www.gema7.com belum memberikan keterangan terkait dugaan kejanggalan tersebut atas sejumlah pertanyaan yang diajukan kerena ada urusan luar.

Diketahui, BBM Solar Non Subsidi yang diadakan Dinas PUPR Padang Pariaman diperuntukkan menunjang operasional alat berat milik pemerintah daerah yang digunakan dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur. Bagaimana tanggapan pihak Pertamina Patra Niaga Padang? Tunggu berita selanjutnya!

Untuk memberikan pemberitaan tranparan dan akurat, media ini akan terus melakukan konfirmasi kepada pihak - pihak yang bersangkutan.

#Md