Gema7,Pesisir Selatan (Sumbar)__ Proyek Preservasi Jalan Padang - Painan - Kambang yang dikerjakan Pt. Citra Muda Noer Bersaudara menggunakan dana APBN murni Rp. 47 Millyar. Pekerjaan ini kuat dugaan menggunakan Aspal dingin bahkan tidak sesuai spesivikasi teknis pada Patcing dan Overlay, sehingga terlihat bayak pori - pori pada pekerjaan itu apalagi menggunakan  Split dengan ukuran besar pada permukaan Aspal yang dipatcing, pada hal ketebalannya cuma 1 sampai 2cm pada pekerjaan di Tarusan (Pesisir Selatan) 09 April 2026.

Sementara, Untuk pengaspalan dengan ketebalan tipis, yaitu 1 sampai 2 cm, jenis material yang paling tepat digunakan adalah Aspal Pasir (Sand Sheet) atau campuran Cold Mix Asphalt (Aspal Dingin) beragregat halus. Sehingga Ketebalan 1–2 cm masuk dalam kategori ultra-thin overlay atau lapisan perata/perbaikan permukaan, sehingga membutuhkan material dengan butiran agregat kecil agar bisa padat dan rata.

Parahnya, selain minimnya rambu - rambu pada pekerjaan ini Alat Pelindung Diri (APD) yang tertera dalam kontrak kerjanya yang sudah jelas ada anggarannya juga banyak yang tidak menggunakan APD tersebut. Artinya, dugaan penyelewengan anggaran sudah terlihat dari dua item yang ada di RAB pekerjaan ini.

Ironisnya, dalam pekerjaan Preservasi Jalan Padang - Painan - Kambang ini terlihat ada tiga Konsultan pengawas yang ikut bertanggung jawab atas perkerjaan tersebut, Namun diduga tutup mata dan melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugasnya, dengan pembiaran ini, negara akan dirugikan karena sugah pasti mutu aspal tidak akan bisa seperti harapan BPJN Sumbar.

Saat dikonfirmasikan kepada Jhon selaku orang lapangan mengatakan” Klau ini posisi di titik level pak,, dg tebal berpariasi ada 1 sampai 5 cm,, ini yg bapak poto di posisi ketebalan 1sampsi 2 cm jadi material kasar nya otomatis di pres sama strika nya finisher  karena saya harus ambil kedataran aspal lama baru saya naek ke overlay... Atau lapisan berikut nya pak.” Ungkap Jhon singkat

Anehnya, informasi yang dihimpun media gema7.com dilapangan. Jhon adalah pengawas lapangan. Lalu dimana Tim Teknis yang lainnya..?

Dengan dugaan kongkalingkong pada temuan ini sudah jelas akan membuat reputasi Balai Jalan Nasional Sumbar, khusus Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat saat ini dijabat oleh Elsa Putra Friandi. 

Untuk berita selanjutnya, media ini akan terus mengonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait. agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat. 

# Med

Gema7,Padang, Sumatera Barat___ Hendri Pratama. SH, CCPS selaku Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN) Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang,Aksi tersebut dilakukan oleh puluhan anggotanya untuk menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di lingkungan instansi tersebut. Kamis 5 Maret 2026

Walau pun yang hadir KTU Vidi Bhuana Rizky Wahyudi rangkap jabatan Kasi pengawasan dan pelaksanaan Sama PLT Satker PJPA IAKR 

pada aksi tersebut Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta pihak BWS Sumatera V Padang memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik terkait berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Koordinator aksi menyampaikan bahwa BAPERMEN, Hendri pratama mengatakan, Bapermen sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara agar tidak disalahgunakan.

“BAPERMEN hadir untuk memastikan bahwa setiap anggaran negara digunakan secara transparan dan akuntabel. Jika ada dugaan pengaturan proyek, proyek fiktif, atau praktik mafia proyek, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, Dirwaster BAPERMEN Sumbar Hendri Pratama menyampaikan beberapa tuntutan penting, antara lain:

Yaitu, Meminta klarifikasi kepada pihak BWS Sumatera V Padang terkait informasi yang beredar mengenai dugaan pengaturan pemenang proyek di lingkungan instansi tersebut.

Meminta penjelasan terkait dugaan praktik pengondisian atau pengaturan pemenang tender proyek yang dinilai merusak prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. yang diduga pemenang tender orangnya tidak ada peribahan

Meminta klarifikasi terkait dugaan adanya proyek fiktif dalam pelaksanaan kegiatan OP di beberapa tahun sebelumnya tahun 2023 sampai tahun 2025 di lingkungan BWS Sumatera V Padang.

Mendesak aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyelewengan anggaran, praktik mafia proyek, serta dugaan peredaran BBM ilegal yang disebut-sebut terjadi di lingkungan BWS Sumatera V Padang.

Meminta aparat penegak hukum memeriksa oknum-oknum yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek yang terindikasi adanya praktik korupsi.

Meminta penjelasan dan klarifikasi terkait proses pekerjaan proyek **SABODAM** yang berada di Kabupaten Tanah Datar dengan pagu anggaran mencapai **Rp285 miliar**, yang dinilai perlu diaudit secara transparan.

Hendri Pratama juga menyoroti adanya dugaan bahwa beberapa paket proyek di lingkungan BWS Sumatera V Padang dimenangkan oleh pihak yang sama secara berulang, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya praktik pengaturan dalam proses tender.

Secara hukum, BAPERMEN menegaskan bahwa dugaan praktik pengaturan tender maupun penyalahgunaan anggaran negara dapat melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan, di antaranya:

***Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor**, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

* **Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi.

* **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** beserta perubahannya, yang menegaskan bahwa proses pengadaan harus dilaksanakan secara **transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel**.

Selain itu, BAPERMEN juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dilindungi oleh **Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**.

Dirwaster BAPERMEN Sumbar menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

“Kami tidak ingin ada uang negara yang disalahgunakan. Jika memang tidak ada pelanggaran, maka pihak BWS Sumatera V harus berani membuka data dan menjelaskan semuanya kepada publik,” tegas koordinator aksi.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan berjalan dalam kondisi tertib. BAPERMEN juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan membawa temuan tersebut ke ranah hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. 

# Md

Kendaraan roda empat tidak bisa dilewati ketika ada mobil di depan.

Gema7, Padang__  Terkait pemberitaan media gema7.com pada pembangunan Urban Flood Control System Improvement In Selected Cities Phase II - Padang Sub Project (MYC) kota Padang, yang di kerjakan oleh Pt. Arafah Alam Sejahtera. Dan menelan dana kurang lebih Rp. 100 Millyar yang terkotrak tertanggal 12 Desermber tahun 2023 yang lalu. Dengan judul berita sebelumnya “Tak Hanya Ka. Balai, Vega Selaku Satker PJSA BWSS V Padang juga Bungkam dikonfirmasi Wartawan”, baru ditanggapi Vega selaku Satker PJSA setelah beritanya viral.

Kemarin 27 Februari 2026 Vega selaku Satker PJSA Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V) berikan jawaban melalui pesan singkat WhastAap dari beberapa pertanyaan yang dikonfirmasikan media gema7.com.

“ Pada prinsipnya kami berusaha pelaksanaan pekerjaan tersebut berjalan sesuai prosedur dan telah melalui berbagai pengawasan Pak”. kata Vega singkat.

Sementara, terlihat bahwa. pasangan batu Grib yang dikerjakan oleh Pt. Arafah Alam Sejahtera diduga tidak sesuai Spesifikasi Teknis karena ukuran batu kecil - kecil dan coran Rabat Beton tanpa timbunan yang membuat mengendara roda empat tidak bisa berpapasan. karena lebarnya terlalu kecil. 

Lalu, siapa saja Tim Ahli ataupun dari dinas yang memeriksa pekerjaan yang disebutkan Vega selaku Satker BWSS V kepada gema7.com. Bagai mana asal - usul quary untuk material yang didatangkan ke proyek tersebut dan dari mana BBMnya dipasok ?

Sementara, waktu pelaksanaan pekerjaan 630 hari kalender yang diperkirakan selesai Oktober tahun 2025. Kok masih belum PHO juga. Ada apa?

Anehnya, beberapa pertanyaan media gema7.com belum ada jawaban dari Vega selaku Satker di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V). Seperti :

Untuk pasangan batu jeti yg dikerjakan Pt. Arafah Alam Sejahtera ini berapa ukuran batunya bagian bawah, tengah dan bagian atas pak?

Untuk coran readimix disepanjang aliran sungai yang dipasang batu jeti yang dikerjakan Pt. Arafah berapa ketebalan corannya pak? sebab menurut pantauan kami diduga sangat mempersempit jalan karena tidak bisa jalurnya dilewati mobil berpapasan. (harus mundur panjang dulu) 

Untuk coran readimix ini apakah di RAB tidak ada timbunannya pak? sebab coran sangat tinggi.(tidak bisa lewat kalau mobil berpapasan)

Untuk berita selanjutnya media ini akan terus mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak terkait. Dan mengenai jawaban Vega selaku Satker BWSS V Padang. Bagai mana tanggapan Naryo Widodo selaku Kepala Balai..?

# Md

Terlihat ukuran pasangan batu Jetty diduga tidak sama

Gema7, Padang__  Dugaan permainan kotor Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) semangkin kentara, selain Kepala Balai, Vega selaku Satker saat di konfirmasi media gema7.com terkait pembangunan Urban Flood Control System Improvement In Selected Cities Phase II - Padang Sub Project (MYC) yang berlokasi di kota Padang pada tanggal 24/2/2026. juga bungkam

Proyek yang dikerjakan oleh Pt. Arafah Alam Sejahtera dengan nomor kontrak HK.02.03/BWS-SV-PJSA.IAKR/SP.1/03/2023 tertanggal SPMK 12 Desember 2023 yang menelan anggaran kurang lebih Rp. 100 Millyar (Seratus Millyar) dengan waktu pelaksanaan 630 hari kalender diduga asal - asalan dan tidak sesuai Spesifikasi Teknis.

Hasil pantauan media ini dilapangan baru - baru ini, terlihat pada pasangan batu jetty tidak sama, karena ukuran batu Jetty yang terpasang lebih kecil dari ukuran yang lain. ini kuat dugaan lemahnya pengawasan dari Konsultan Pengawas dan BWS Sumatera V Padang dalam melaksanakan pengawasan dalam sebuah kegiatan.

Sementara informasi yang di himpun media ini,  untuk pasangan batu Jetty di berbagai kegiatan. Biasanya untuk pasangan batu Jetty paling bawah ukurannya 250 kg, bagian tengah 500kg dan ukuran bagian atas 800 kilogram atau lebih, mirisnya. ukuran batu yang terpasang pada kegiatan ini disinyalir tidak mencapai ukuran berat 500 kg. 

Dengan temuan ini, patut di curigai ada dugaan permainan kotor antara pihak Kontraktor pelaksana dengan pihak BWS Sumatera V Padang. Apa lagi, ribuan kubik batu Jetty yang di datangkan oleh rekanan juga di curiga asal - usul quarynya.

Sementara, saat media ini mengkonfirmasikan kepada Vega selaku Satker BWSS V Padang sampai berita ini ditayangkan belum ada jawaban.

Dan saat di konfirmasikan kepada Mengker selaku orang dilapangan mengatakan “ Pekerjaan ini belum di PHO dan Masa pelaksanaan belum habis, pekerjaan sudah masuk tahap finishing” tutur Mengker

untuk berita selanjutnya, media ini masih mencoba mengonfirmasikan kepada pihak - pihak yang tetkait. agar bisa menggali informasi yang lebih lengkap dan akurat.

# Md

Dokumen gema7.com saat meninjau Jalan Bayang (Pesisir Selatan) - Alahan Panjang (Solok) Beberapa Waktu yan Lalu

G7, Sumbar__ Terkait laporan masyarakat yang didugaan Mark Up harga satuan kelas A dan kelas B jalan tembus Bayang (Pesisir Selatan) - Alahan Panjang (Kabupaten Solok), Sumatera Barat dengan jarak berkisar kurang lebih 44,9-52 km Armizoprades, ST., MT selaku Kepala Dinas BMCKTR Sumbar berjanji kepada media gema7.com akan menelusuri dan mempelajari yang dikonfirmasikan.

Dari hasil laporan masyarakat kepada gema7.com bahwa, Devisi dan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen dengan lapisan agregat Kelas A seharga Rp. 786.401,31 per m³ sebanyak 2356 m³ dan untuk agregat Kelas B seharga Rp. 769.231,34. per m³ sebanyak 3008 m³ jika dibandingkan dengan harga satuan Provinsi dan harga satuan nasional ada perbedaan yang signifikan.

Sementara, data yang dikirim oleh narasumber ke Redaksi media ini pada harga satuan Provinsi Rp. 684.399,94 per m³ untuk Kelas A jika dibandingkan dengan harga dari Dinas BMCKTR Rp. 786.402,34 jika dikalikan selisih harganya per kubikasi sebanyak 2356 m³ angkanya sangat besar. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga Nasional sebesar Rp. 469.148 jika dikurangi dengan harga yang ditetapkan Dinas BMCKTR dan dikalikan 2356 m³ perbedaan harganya sangat luar biasa.

Untuk Maretial lapisan agregat Kelas B, Dinas BMCKTR menetapkan harga sebesar Rp. 769.231,34 per m³ sementara harga satuan Provinsi Rp. 655.230,48 per m³ dan harga Nasional Rp. 439.246,34 per m³. jika dikurangi dengan harga satuan Provinsi dan harga satuan agregat Nasional ini disinyalir kelebihan harganya sangat fantastis.

Parahnya, Adratus selaku Kabid BMCKTR saat di hubungi untuk mengkonfirmasikan informasi yang masuk ke Redaksi gema7.com dengan nomor Whaatsap 081363444xxx tidak tersambung. kuat dugaan dengan informasi ini Adratus selaku Kabid BMCKTR Blokir nomor wartawan. pada hal, sebelumnya nomor Whatsaap diatas adalah tempat biasanya media ini berkomunikasi.

Untuk berita selanjutnya media ini terus berusaha mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait, agar dapat memberikan perimbangan pada berita kami,

#Md

G7,Sijunjung (Sumbar)__ Di karenakan terlalu banyak paket yang di kelola oleh perusahaan ini sehingga personil yang terkontrak dan alat dukungan diduga tidak dapat bekerja dengan profesional, kali ini Pekerjaan Preservasi Jalan Muaro Kalaban - Kiliran Jao (2) yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung dengan nomor kontrak KU.02.10/KTR.04.PPK-2.2-PJN.II/VII/2025 yang terkontrak pada tanggal 11Juli 2025 dengan anggaran Rp. 10 Millyar yang di kerjakan oleh Pt. Sadewa Karya Tama bersumber dari  dana APBN. Proyek ini diragukan kehadiran personil di setiap lokasi dan asal sumber materialnya.

Sebab, dari pantauan media ini di lapangan bahwa selain longsoran pada ruas Lubuk Selasih - Surian ada beberapa paket lain yang mana nominalnya cukup besar yang di kelola/kerjakan perusahaan ini. 

Untuk pekerjaan jalan Muaro Kalaban - Kiliranjao, entah dari mana sumber material pekerjaan tersebut, tidak di ketahui dari mana quarynya. Apa lagi, minimnya Alat Pelindung Diri (APD) dan juga minim rambu - rambu akan berdampak terjadinya kecelakaan. Kuat dugaan ada pembiaran baik dari konsultan pengawas maupun Dhani Asri selaku PPK 2.2 PJN Wilayah II Sumbar.

BACA JUGA : https://www.gema7.com/2025/12/pt-sadewa-karya-tama-di-duga.html

Ironisnya, dalam pemberitaan sebelumnya penanganan Longsoran Lubuk - Salasih - Surian PPKnya juga bungkam. Apalagi untuk paket pengawasan terpantau ada yang sama konsultan pengawasannya pada penggantian jembatan Pisau Hilang dan Longsoran Lubuk Salasih -Surian yaitu PT. EXXO GAMINDO PERKASA KSO PT ARCI PRATAMA KONSULTAN. Ini juga diduga ada kongkalingkong dalam thender pengawasan dan pantas diragukan personil yang melakukan pengawasan dilapangan kurang teliti.

Parahnya, saat di konfirmasikan kepada Dhani Asri selaku PPK 2.2 PJN Wilayah II Sumbar juga bungkam seribu bahasa. 

Untuk berita selanjutnya, media ini akan terus berusaha mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait. Sebab, tambang ilegal akan dapat menghancurkan Sumatera Barat, apa lagi Sumbar dalam keadaan berduka karena bencana alam dan di sinyalir juga karena maraknya tambang ilegal.

# Md

Terlihat timbunan berbeda

G7,Solok Selatan (Sumbar)__ Demi meraup keuntungan Pt. Sadewa Karya Tama di duga menggunakan material illegal pada pekerjaan longsoran ruas 6053 - Lubuk Selasih dengan anggaran Rp. 17.146.590.000,- yang menggunakan dana APBN dengan nomor kontrak HK.02.01/ KTR.05.PPK-2.5- PJN.II/IV/2025 yang mana pelaksanaannya 202 hari kalender.

Sementara, material untuk timbunan longsoran jenisnya berbeda. Bahkan, batuan dengan ukuran ratusan kg juga masuk kedalam timbunan itu, dengan temuan media ini apakah kekerasan abrasi timbunan itu telah sesuai spek..?

Minim rambu - rambu

Apa lagi untuk pasangan batu dilokasi proyek, dugaan perbandingan adukan untuk pasangan batu penahan dinding bukit dan lebar tapak pasangan di duga luput dari pantauan konsultan pengawas dan Ray Fraja Novandro selaku PPK 2.5 dan di sinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis.

Parahnya tumpukan material menghalangi jalan, ini mengakibatkan tehalangnya jalur perlintasan Padang - Solok Selatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Apalagi, sepangang pekerjaan longsoran yang di kerjakan oleh Pt. Sadewa Karya Tama minim rambu - rambu seperti terlihat pada gambar.

Anehnya, saat media ini mencoba konfirmasi ke BPJN Sumbar khususnya Ray Fraja Novandro selaku PPK 2.5 PJN Wilayah II tidak pernah merespon konfirmasi yang di pertanyakan media www.gema7.com 

Apalagi hasil dari pantauan media ini, sepanjang pekerjaan longsoran yang dikerjakan oleh Pt.Sadewa Karya Tama Quary yang mempunyai izin lengkap hanya beberapa titik dan KBLI timbunan dan batuan yang dibutuhkan perusahaan ini apakah masuk KBLInya..?

Untuk perimbangan berita media ini terus mencoba mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak terkait agar informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat, kementrian PU dan Aparat Penegak Hukum ( APH ) agar bisa di telusuri.

#Md

Dokumen yang di peroleh media ini

Gema7.com, (Sumbar)__ Dana sebesar Rp916.222.500 yang dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun anggaran 2025 untuk pengadaan Solar Non Subsidi (Solar Industri) tampaknya menyimpan teka-teki yang perlu dibuka lembar per lembar. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PUPR 2025, tercatat volume Solar Nom Subsidi mencapai 42.615 liter dengan satuan harga Rp21.500 per liter.

Pertanyaan pun mengemuka, ke mana sebenarnya Solar Non Subsidi ini dipesan? Kepada Pertamina langsung sebagai pemasok resmi, atau melalui pihak transportir yang menjadi perantara?

Berdasarkan informasi yang dihimpun Gema7.com dari berbagai sumber, sepanjang tahun 2025 ini, Dinas PUPR Padang Pariaman diduga melakukan pemesanan Solar Non Subsidi melalui PT Andalas Karunia Sedjahtera. Bahkan perusahaan tersebut diduga telah beberapa kali mengirim BBM ke UPT Alat dan Perbengkelan (Alkal) Dinas PUPR Padang Pariaman.

Salah satu dokumen penyerahan BBM bertanggal 9 Oktober 2025 menjadi sorotan. Pada hari itu, sebuah mobil tangki berwarna biru kapasitas 5000 liter dengan nomor polisi BA 8196 QBU yang dikemudikan Nofiyatrison mengirimkan BBM Solar ke UPT tersebut. Dokumen pengantarannya diduga disertai tiga berkas utama yakni Surat Jalan dari Transportir kepada pengemudi, Berita acara serah terima BBM antara transportir dan Dinas PUPR Padang Pariaman, dan Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Patra Niaga.

Namun, Dalam Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Patra Niaga itu tercantum identitas pembeli dan tujuan pengiriman yang justru mengandung kejanggalan administratif.

Tertulis:

Pembeli: PT Andalas Karunia Sedjahtera

Tujuan Penyerahan: Dinas PUPR Kabupaten Siak, Lokasi Padang Pariaman

Sedangkan dalam dokumen serah terima di lapangan yang dikeluarkan transportir, tujuannya adalah Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.

Pertanyaan pun mencuat bak api menyulut jerami, 

Apakah perusahan pelat merah sebesar Pertamina bisa melakukan kesalahan dalam penerbitan surat resmi? Atau ada indikasi permainan dokumen untuk menutupi sumber BBM yang disebut Solar Non Subsidi tersebut?

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, kejelasan asal-usul distribusi bahan bakar bukan hanya persoalan birokrasi, tetapi juga terkait kepatuhan terhadap regulasi dan potensi kerugian negara bila terjadi penyimpangan.

Meski begitu, sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, setiap informasi harus diuji dan keberimbangan wajib dijaga. Untuk itu, Gema7.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait agar publik mendapatkan gambaran utuh berdasarkan prinsip cover both sides.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Hendra Abdilah, Kepala UPT Alat dan Perlengkapan (Alkal) Dinas PUPR Padang Pariaman, saat di konfirmasikan media www.gema7.com belum memberikan keterangan terkait dugaan kejanggalan tersebut atas sejumlah pertanyaan yang diajukan kerena ada urusan luar.

Diketahui, BBM Solar Non Subsidi yang diadakan Dinas PUPR Padang Pariaman diperuntukkan menunjang operasional alat berat milik pemerintah daerah yang digunakan dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur. Bagaimana tanggapan pihak Pertamina Patra Niaga Padang? Tunggu berita selanjutnya!

Untuk memberikan pemberitaan tranparan dan akurat, media ini akan terus melakukan konfirmasi kepada pihak - pihak yang bersangkutan.

#Md