Diduga pekerjaan asal-asalan di depan SMP 27 Gunung Sariak Padang

 PADANG, Gema7.com___ Lagi - lagi, Kadis SDABK bungkam saat dikonfirmasi . Bahkan, diduga Rekanan menggunakan material tak berizin pada Pekerjaan pembangunan Sungai Batang Paku yang berlokasi di kawasan Gunung Sariak, (Depan SMP 27) Kota Padang, yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Kota Padang, kembali menjadi sorotan.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Inara Bakti Kencana dengan nilai kontrak sekitar Rp2 miliar tersebut diduga menggunakan material illegal yang belum jelas legalitas sumbernya.

Plang Proyek

Selain persoalan material, pelaksanaan pekerjaan di lapangan juga mendapat sorotan karena diduga tidak menggunakan bak takaran (dolak) sebagaimana yang semestinya digunakan untuk memastikan komposisi material sesuai kebutuhan pekerjaan. Lalu bagai mana mutu pekerjaan tersebut jika tidak ada Tim Teknis?

Parahnya, saat media ini dilokasi pekerjaan tidak bertemu dengan Tim Teknis karena hanya ada pelaksana proyek dan konsultan pengawas dilapangan, dan mereka tidak mengetahui dari Quary mana asal material tersebut.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, dari Gubernur atau Polda Sumbar mengingat pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah seharusnya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta standar mutu yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi sorotan. Sejumlah pekerja di lokasi proyek diduga minim menggunakan alat pelindung diri (APD). Padahal, penggunaan APD merupakan bagian penting dalam pekerjaan konstruksi guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Sorotan terhadap proyek tersebut semakin mengemuka karena masyarakat tentu berharap pekerjaan yang menggunakan anggaran miliaran rupiah dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Bungkam Saat Dikonfirmasi

Untuk memperoleh penjelasan terkait dugaan penggunaan material yang tidak jelas legalitasnya, metode pelaksanaan pekerjaan, hingga penerapan K3 di lokasi proyek, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Rifda selaku Kepala Dinas SDABK.

Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan disebut belum memberikan tanggapan atau penjelasan terkait sejumlah pertanyaan tersebut.

# Md

Gema7.com, Padang__ CV Linber yang berlokasi di jorong sungai Emas nagari Saruaso, kecamatan tanjung emas kabupaten Tanah Datar, Sumbar ini, disurati melalui nomor surat 72/UM/DPN-BAPERMEN/ VIII/2026 ke Polda Sumbar, Senin, (24/08).

Bapermen menyurati Polda Sumbar hal ini disebabkan karena diduga CV Linber melakukan aktifitas penambangan dan penjualan Sirtu ke pihak-pihak kontraktor yang membutuhkan, padahal berdasarkan izin yang dikantongi oleh CV Linber tidak bisa melakukan penjualan.

Selain itu, menurut Hendri Pratama, SH selaku dirwaster Bapermen Sumbar pihaknya menduga lokasi, luas wilayah dan masa berlaku ada perbedaan, untuk itu Bapermen meminta kepada penegak hukum agar dapat melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen yang dikantongi CV Linber.

"Kami meminta apabila terdapat kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan hasil pertambangan, ketika perizinan yang dipersyaratkan tidak lengkap, rlah berakhir dan tidak sesuai dengan lokasi, kami minta aparat penegak hukum memeriksa dari aspek administrasi, pidana, lingkungan hidup, perpajakan/ penerimaan negara dan daerah," ujar Hendri.

Hendri juga meminta kepada dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sumbar agar lebih aktif dan lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin. " Kalau memang menyalahi aturan dan tidak mengindahkan aturan, cabut saja izin perusahaan tersebut," tegasnya. ( ***)

Truck trado yang mengangkut alat berat jenis excavator menimpa rumah Warga

Gema7.com,Limapuluh Kota__  Sebuah mobil truck trado yang mengangkut alat berat jenis excavator dilaporkan mengalami kecelakaan dan menimpa sebuah rumah warga di Jorong Mogan, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi ketika truck trado yang membawa alat berat melintas di wilayah Jorong Mogan. Dalam kejadian tersebut, kendaraan diduga kehilangan kendali hingga alat berat yang diangkut keluar dari posisi semestinya dan menyebabkan bagian kendaraan menimpa rumah warga.

Kejadian tersebut mengakibatkan rumah warga mengalami kerusakan. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun ada atau tidaknya korban dalam peristiwa tersebut. Pihak terkait masih melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap kondisi rumah serta kendaraan yang terlibat.

Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan bahwa truck trado tersebut diduga sedang menuju lokasi pertambangan emas ilegal (PETI) di wilayah tersebut. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak berwenang.

Masyarakat berharap aparat terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap asal, tujuan, serta perizinan pengangkutan alat berat tersebut, termasuk memastikan apakah alat berat tersebut memang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan di wilayah Kapur IX.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kecelakaan dan tujuan akhir alat berat tersebut masih dalam proses penelusuran. Pihak kepolisian dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan keterangan resmi mengenai kejadian tersebut.

# Md

Diduga Mengunakan Material “illegal”

Gema7, Sijunjung (Sumbar)__ Terkait berita sebelumnya dengan judul "PT.Arpex Primadhamor diduga Bekerja Tanpa Tim Teknis dan Tanpa Konsultan Pengawas. Ada Apa Dengan Dinas BMCKTR Sumbar?", bahkan. dari informasi yang beredar, Mantan Walikota Padang disebut - sebut yang memegang kendali atas perusahaan yang bekerja pada kegiatan tersebut, saat dikonfirmasi Hendri Tim media ini, Jumat, (32/07) kepada Armizoprades, ST.MT, selaku kepada dinas Bina marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar mengatakan akan melakukan pengecekan dilapangan.

kepala dinas yang akrab dipanggil Armi ini menambahkan, Rabu kemarin dirinya sudah kelapangan guna melakukan pemeriksaan, dirinya menemukan tim teknis dan pengawas lengkap berada dilapangan. "Saat saya kelapangan, tim teknis dan konsultan ada dilapangan," ujarnya.

Armi juga menambahkan, saat ini dirinya sedang berada di Agam, meninjau proyek yang ada di Agam, namun dia menyarankan untuk bahan material sebaiknya dikonfirmasi kan ke Pejabat pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut. 

 "Untuk dari mana asal meterialnya, Langsung tanyakan ke PPK, karena saat ini saya di Agam," ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler.

Diduga, dengan adanya pemberitaan dari wartawan beberapa hari yang lalu, tim teknis dan konsultan pengawas baru hadir di lapangan untuk mengawasi kegiatan tersebut, hal ini mengindikasikan proyek tersebut baru diawasai setelah viral dari pemberitaan wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lagi-lagi, paket yang dikelola oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang BMCKTR Sumbar pada paket Rehabilitasi jalan ruas Tanjung Ampalu-Sijunjung (P.008) yang dikerjakan oleh PT.Arpex Primadhamor dengan anggaran Rp.1,2milliar dengan waktu 90 hari kalender yang diduga asal-asalan dan tanpa pengawasan..

Sementara, berdasarkan informasi dari salah seorang pegawai yang bertugas di dinas BMKCTR yang tidak mau disebutkan namanya, kegiatan tersebut dikelola oleh mantan walikota Padang. 

Dengan pemberitaan media ini beberapa waktu yang lalu, yang diduga terkesan asal-asalan, jika mantan walikota Padang yang bertanggung jawab untuk Pt Arpex Primadhamor ini jelas sangat disayangkan. Karena diduga merugikan negara kalau Proyek ini tidak sesuai spek dan dugaan menggunakan material Illegal.

Untuk berita selanjutnya, media ini akan mengkonfirmasikan kepada pihak pihak yang terkait. 

#Md

Gema7,Sijunjung (Sumbar)____ Lagi-lagi, paket yang dikelola oleh Dinas BMCKTR Sumbar pada paket Rehabilitasi jalan ruas Tanjung Ampalu-Sijunjung (P.008) yang dikerjakan oleh PT.Arpex Primadhamor dengan anggaran Rp.1,2milliar dengan waktu 90 hari kalender yang diduga asal-asalan dan tanpa pengawasan.

Hasil investigasi media ini dilapangan tidak satupun tim teknis dan konsultan pengawas berada di lapangan. Parahnya,pekerjaan dengan no Kontrak 620/21.1/KTR-P.008/BM/IV/2026 Untuk timbunan bahu jalan tidak memakai baby roller, tanpa baby roller akan mengakibatkan kepadatan timbunan tidak stabil. 

Sementara, dilapangan media ini hanya bertemu dengan pelakasana. Dan ketika dikonfirmasikan dari mana asal material batu untuk pasangan batu bronjong tidak mengetahui darimana asal quarynya termasuk timbunan base untuk bahu jalan juga tidak diketahui darimana asalnya.

Parahnya, dalam pantauan media ini dilapangan. material batu untuk pasangan batu baronjong diduga asal - asalan karena terlihat batu yang terisi kedalam baronjong banyak yang kecil - kecil disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis.

Dengan kejadian ini, CV, RF Consultant selaku Konsultan Pengawas diduga hanya makan gaji buta karena tidak berada dilapangan. Akibatnya PT.Arpex Primadhamor selaku kontraktor pelaksana diduga bekerja asal-asalan karena tidak diawasi oleh konsultan pengawas.

Saat di konfirmasikan kepada Elfiandi Ibrahim selaku Kabid BMCKTR Sumbar,mengatakan "Sudah saya sapaikan ke PPKnya pak untuk ditinjau". Ungkap Elfiandi dengan singkat.

Untuk berita selanjutnya media ini akan mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat luas.

#md

Terlihat Pasangan Mortar yang dikerjakan oleh PT. Anathama Kontruksi Utama

Gema7, Sijunjung (Sumbar)__ Pekerjaan konstruksi pada penanganan jembatan Pile slab ruas 6012-muara kalaban-tanah Badantuang SDA 22900 (km 105150) yang berlokasi di kabupaten Sijunjung, PT. Anathama Kontruksi Utama selaku Kontraktor pelaksana diduga minim bobotnya, hal ini semenjak terkontrak pada tanggal 11 Maret 2026, belum ada tanda tanda pemasangan tiang pancang. 

Saat media ini kelapangan dilokasi, tidak tidak ditemukan tim teknis dan pengawasan dari Balai Pelaksanaan Jalan (BPJN) Sumbar. Media ini hanya bertemu dengan salah seorang inspektur bernama ihsan yang hanya baru bekerja 2 hari. Apalagi material untuk pasangan mortar disisi jembatan disinyilir juga menggunakan material Illegal. Tanggal (23/72026)

Parahnya, saat dikonfirmasi kepada ihsan mengenai progres pekerjaan yang dikerjakan PT. Anathama Kontruksi Utama, Ihsan tidak mengetahui berapa bobot pekerjaan tersebut dan tidak mengetahui asal batu untuk pasangan mortar pada pekerjaan itu. 

Proyek yang menghabiskan anggaran Rp. 11 milyar lebih dengan nomor kontrak EP-01KGY2PX80FP8F3JWNHHHJ77XQ bersumber dari dana APBN ini di duga asal - asalan juga lemah pengawasan Baik dari PPK maupun konsultan.

Selain itu, adukan untuk pasangan Mortar diduga asal asalan. Bahkan, minim rambu rambu dan Alat Pelindung Diri (APD). Sementara Anggaran untuk menyediakan APD agar para pekerja terlidungi dari kecelakaan kerja dan anggaran untuk menyediakan rambu - rambu ada di kontrak kerjanya.

Saat dikonfirmasi tim media ini kepada Dhani Asri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) balai pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar melalui pesan singkat WhatsApp dengan nomor 085257754xxx masih bungkam seperti biasanya tidak membalas konfirmasi media ini. 

Untuk berita selanjutnya kami akan mengkonfirmasikan  kepada pihak pihak terkait agar bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas. 

# Md

Rekonstruksi/Peningkatan Jaan Pasir Jambak

Gema7,Kota Padang__ Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR mendukung Proyek Rekonstruksi dan Peningkatan Jalan Raya Pasir Jambak yang merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Padang yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur Jalan. Karena Infrastruktur ini mengintegrasikan fungsi mitigasi bencana (jalur evakuasi tsunami) sekaligus akselerator pariwisata bahari dalam koridor Program Padang Rancak.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Ikhsanul Rizky, S.T mengatakan, Pekerjaan ini dikerjakan oleh PT. SARANA MITRA SAUDARA dengan nilai kontrak Rp. 8.592.946.844.00 Millyar dengan waktu pelaksanaan 120 (SERATU DUA PULUH HARI KALENDER, Selasa (7/7/2026).

“Dukungan Pemerintah Kota Padang melalui PUPR Kota Padang ini menuju Program Padang Rancak berfokus pada penataan kota secara menyeluruh, pengelolaan mobilitas yang inklusif, serta peningkatan sarana prasarana yang layak bagi masyarakat, karena Pemanfaatan APBN melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi solusi akselerasi pembangunan daerah tanpa membebani APBD secara berlebih,” Ungkap Rizky

Selain itu, Penguatan Jalur Evakuasi dan Mitigasi Bencana Berada langsung di zona merah pesisir pantai, wilayah Pasie Nan Tigo memerlukan infrastruktur jalan darurat yang andal dan Aksesibilitas dan Kebangkitan Objek Wisata Pantai Pasir Jambak terkenal dengan keindahan pasir putihnya yang luas, rimbunnya pohon pinus, serta konservasi penyu. Tambahnya

Sementara, Darmawel selaku pihak PT. SARANA MITRA SAUDARA sangat Optimis pekerjaan ini akan selesai pada waktu yang ditetapkan Dinas PUPR Kota Padang. Dan harapannya agar Proyek Rekonstruksi dan Peningkatan Jalan Raya Pasir Jambak ini tidak ada hambatan. Tuturnya

#Md

Gema7, PAINAN , PESSEL, SUMBAR – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional resmi melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kejaksaan Negeri Painan.

Laporan tersebut disampaikan setelah muncul dugaan adanya pemotongan dana bantuan OPLAH sebesar 15 persen yang diterima oleh kelompok tani penerima manfaat program yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Ketua LSM Garuda Nasional, Rahatsyah, meminta Kejaksaan Negeri Painan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi kelompok tani seharusnya diterima secara utuh guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

"Dana bantuan pemerintah diperuntukkan bagi kelompok tani. Jika benar terjadi pemotongan hingga 15 persen, maka hal itu harus diusut secara transparan karena berpotensi merugikan petani dan negara," kata Rahatsyah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 memperoleh bantuan Program OPLAH sebanyak 440 titik kegiatan yang tersebar di berbagai kecamatan.

Namun, dalam pelaksanaannya muncul dugaan pemotongan dana sebesar 15 persen dari nilai bantuan yang diterima kelompok tani. Sejumlah ketua kelompok tani mengaku adanya pemotongan tersebut dengan alasan untuk biaya administrasi pembuatan laporan dan pengawasan kegiatan.

Dari keterangan yang diperoleh, mekanisme pencairan bantuan dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar 50 persen. Dana bantuan ditransfer langsung ke rekening kelompok tani, kemudian sebagian dana disebut diserahkan kepada pihak tertentu sesuai arahan yang diberikan.

LSM Garuda Nasional menilai dugaan pemotongan dana bantuan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pasalnya, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hendro Kurniawan, sebelumnya membenarkan adanya pemotongan dana sebesar 15 persen.

Menurut Hendro, dana tersebut digunakan sebagai dana pengamanan kegiatan dan biaya administrasi pembuatan laporan. Ia juga menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan apabila saat proses Provisional Hand Over (PHO) ditemukan kekurangan volume pekerjaan. Apabila terdapat sisa dana setelah kegiatan selesai, dana tersebut akan dikembalikan kepada kelompok tani.

Meski demikian, saat ditanya mengenai dasar hukum atau regulasi yang memperbolehkan pemotongan tersebut, Hendro mengakui tidak terdapat aturan khusus yang mengatur mekanisme tersebut.

Atas dasar itu, LSM Garuda Nasional meminta Kejaksaan Negeri Painan untuk menelusuri dugaan pemotongan dana bantuan OPLAH, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

LSM Garuda Nasional juga menilai dugaan pemotongan dana bantuan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan bantuan pemerintah serta pemberantasan tindak pidana korupsi apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Mohd Radyan, SH, MH melalui Kasi Intel Dede Mauladi, SH mengatakan saat ini pihak Kajari sudah menerima laporan dari LSM Garuda Nasional terkait Oplah di Dinas Pertanian dan Perkebunan Pesisir Selatan, dan akan kami lakukan proses sesuai SOP, katanya

# Mn

Gema7,Sumbar__ Proyek yang dikelola oleh Dhani Asri, ST sebagai PPK 2.2 di Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sumatra Barat, yang dikerjakan oleh PT.Paesa Pasindo Enginneering dengan anggaran Rp.168 Milyar, diduga menggunakan material ilegal dan proyek siluman yang berlokasi di ruas jalan Kabupaten Sijunjung juga disinyalir asal - asalan dan menggunakan material illegal. Namun Dhani tidak bisa dikonfirmasi media ini karena diblokir.

Ironisnya, Dhani Asri, ST Selaku PPK 2.2 diduga merestui material ilegal yang dipasok ke stone crusher PT.Paesa Pasindo Enginneering ini dan proyek yang berlokasi di ruas Jalan Sijunjung juga kuat menggunakan material tak berizin.

Parahnya, proyek yang dikerjakan rekanan yang berlokasi di Sijunjung selain dugaan menggunakan material ilegal pasangan batu mortar pekerjaan tersebut diduga asal-asalan karena tapak pasanganya hanya 20cm dan minim rambu-rambu dan alat pelindung diri (APD).

Sementara, PT.Paesa Pasindo Enginneering material nya dipasok dari CV.Mutiara Chaniago yang izinnya sudah mati semenjak Tanggal 10/04/2026 yang berlokasi di Jorong Sitiung Agung Dhamasraya.

Saat dikonfirmasikan kepada Edral di Dinas ESDM Sumbar mengatakan, "CV.Mutiara Chaniago tidak boleh menjual material dari quarynya karena izinnya sudah mati, kalau CV.Muatia Chaniago masih menjual material itu artinya Ilegal". Ungkapnya

Saat dihubungi media ini, Dhani Selaku PPK 2.2 PJN Wilayah II tidak bisa dihubungi. Dhani diduga Blokir Whatsapp Wartawan Media ini, kuat dugaan Dhani merasa takut saat dikonfirmasikan karena merestui  material illegal pada beberapa paket yang dikelolanya.

Sementara, saat media ini mengkonfirmasikan kepada Masudi Selaku Satket PJN Wilayah II Padang perihal Dahni Selaku PPKnya tidak bisa dikonfirmasikan karena blokir whatsaap wartawan, tidak ada tanggapan sedikitpun dari Satker ini. Ada apa dengan Masudi..?

# Md