Gema7.com,Jakarta__ Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ketiganya dikabarkan telah menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Penetapan tersangka tersebut menjadi perhatian publik, mengingat kasus penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan komunikasi dan perlindungan privasi.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perkara ini dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Namun, keterkaitan tersebut masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi pihak kepolisian.

Langkah Bareskrim Polri dalam menetapkan dan menahan ketiga tersangka menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal.

Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai motif, modus operandi, barang bukti, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Hingga proses hukum berjalan, ketiga tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

Pengendalian Banjir Batang Suluti Kab. Solok selatan

Gema7, Solok Selatan (Sumbar)__ Berita sebelumnnya pada Pekerjaan Pembagunan Sarana/Prasarana pengendalian banjir Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan yang dikerjakan oleh CV.Anugrah Abadi dengan nilai kontrak Rp.11,5 Milliar Diduga ada campur tangan oknum anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dan menyebabkan tidak ada tindakan dari BWS Sumatera V Padang untuk menindak lanjuti dugaan proyek asal-asalan tersebut.

Pasalnya, semenjak berita ini ditayangkan dan sudah dikonfirmasikan kepada Soni Iswanto Selaku Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJSA) BWS Sumatera V Padang sampai saat ini belum ada tindakan yang jelas.

Sebab, dari pantauan media www.gema7.com saat itu coran beton cylcop yang dikerjakan oleh CV.Anugrah Abadi diduga sangat melenceng dari aturan karena ukuran batu 15cm-25cm diabaikan dan pada coran beton cyclop banyak ditemukan kerikil dengan batuan yang cukekuo besar (dibawah 15 cm-25cm) yang mana di atur dalam coran beton cyclop.

Parahnya, untuk material yang digunakan oleh beberapa pekerjaan di Kabupaten Solok Selatan selalu menggunakan material setempat, dan saat dikonfirmasikan ke pihak BWS Sumatera V Padang memebenarkan dan diperbolehkan dengan alasan materialnya tidak di bayarkan, ini mengakibatkan kerugian pengusaha Quary yang mempunyai izin.

Selain itu, sering juga ditemukan pada beberapa proyek BWS Sumatera V Padang tidak adanya Tim Teknis dilapangan, Konsultan Pengawas , Manager HSE/QHSE, akibatnya dugaan pekerjaan asal-asalan dan para pekerja minim memakai Alat Pelindung Diri(APD).

Saat dikonfirmasikan kepada Reski Wahyudi selaku (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Selalu menjawab "Siap" saat diminta komentarnya. Namun ini hanya di anggap sebagai jawaban formalitas saja karena tidak ada tanda-tanda cross check ke lapangan.

Dan hal yang sama juga terjadi pada proyek Bencana Alam Di Kabupaten Agam, yang mana dugaan proyek yang tidak sesuai spek pada bronjong dan ukuran batu jeti juga tidak sesuai aturan juga belum ada informasi karena Reski Wahyudi  hanya memberikan klarifikasi dengan satu kalimat saja, dan diduga tanpa ada pelaksanaan.

Untuk berita selanjutnya media ini akan terus mengawal proses proyek BWS Sumatera V Padang dan akan mengkonfirmasikan kepada pemerintah pusat agar pekerjaan yang dilaksanakan BWS V tidak merugikan negara dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

#md

Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H., M.H.

GEMA7,PAINAN, PESSEL  (SUMBAR)___ Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk menindak tegas dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Nagari Limau Purut, Kecamatan Ranah Ampek Hulu (Rahul) Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Penegasan tersebut disampaikan pada Sabtu (31/10/2026), menyusul laporan masyarakat dan sorotan kalangan DPRD terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dikhawatirkan mengancam kelestarian hutan, merusak lingkungan, serta memicu bencana ekologis di wilayah Tapan dan sekitarnya.

Polisi Siapkan Peninjauan Langsung ke Lokasi

Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, Polres Pesisir Selatan berencana turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan pengecekan lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus mengidentifikasi dugaan aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan konservasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Polres Pesisir Selatan berencana melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta pihak pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Pelibatan lintas instansi tersebut dinilai penting agar penanganan dugaan PETI dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemeriksaan kondisi lokasi, pengawasan kawasan hutan, hingga penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Kapolres Tegaskan Tidak Ada Tebang Pilih

Kapolres Pesisir Selatan menegaskan, penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut akan dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif.

Ia memastikan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum, menurut penegasan tersebut, tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai dengan peran dan tingkat pelanggarannya.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam merespons keresahan masyarakat serta mendorong perlindungan kawasan hutan konservasi dari dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Kelestarian TNKS dan Keselamatan Masyarakat Jadi Perhatian

Dugaan aktivitas PETI di kawasan hutan konservasi menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila terbukti dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kawasan hutan yang mengalami kerusakan berisiko kehilangan fungsi ekologisnya, termasuk dalam menjaga tata air dan kestabilan tanah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana lingkungan, bergantung pada karakteristik wilayah dan tingkat kerusakan yang terjadi.

Karena itu, rencana peninjauan lapangan oleh Polres Pesisir Selatan bersama instansi terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi di lokasi serta menjadi dasar bagi langkah pengawasan dan penegakan hukum selanjutnya.

Masyarakat pun berharap komitmen penindakan tersebut tidak berhenti pada pernyataan, tetapi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan nyata, pengungkapan fakta di lapangan, dan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, rencana peninjauan lapangan tersebut masih menunggu pelaksanaan. Dugaan aktivitas PETI di kawasan TNKS Nagari Limau Purut juga perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung oleh pihak berwenang.

Catatan: Status dugaan aktivitas pertambangan ilegal dan pihak-pihak yang mungkin terlibat tetap harus diverifikasi melalui proses pemeriksaan. Dengan demikian, pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kepentingan publik terhadap perlindungan lingkungan. (MN)

Hasil pantauan media ini Proyek dengan no Kontrak HK0201-B/Bws5.10.1/2026/03 yang mana Aturan coran Beton Cyclop dengan acuan mutu rendah (K-175) dalam pelaksananya dan di tambah batu mangga yang ukuran batunya 15cm-25cm, terlihat berbeda dilapangan.

Parahnya, Pengecoran Beton Cyclop yang dikerjakan oleh CV.Anugrah Abadi terlihat batu mangga yang terpasang dalam coran tersebut lebih banyak yang kecil. Bahkan, batu kerikil juga masuk dalam coran tersebut, kuat dugaan pekerjaan ini tidak sesuai spesifikasi teknis.

Sementara, Site Manager adalah perwakilan pimpinan tertinggi atau penanggung jawab utama di area lokasi proyek yang mengawasi seluruh kegiatan operasional harian di lapangan. Jabatan ini berada di bawah atau berkoordinasi langsung dengan Project Manager (PM).Kemana?

Anehnya, Konsultan Pengawas yang Mengoordinasikan tim pengawas di lapangan dan memastikan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) diduga juga lalai melaksanakan tugasnya.

Bahkan, Di dalam proyek, posisi tertinggi yang mengelola K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) biasanya disebut Ahli K3 Konstruksi, Petugas K3, atau Manajer HSE/QHSE (Health, Safety, Environment)kemana? karena dugaan Alat Pelindung Diri (APD) minim. 

Ironisnya, Informasi yang kami dapat Material batu mangga di ambil dari lokasi pekerjaan bahkan pasir dan kerikil diduga juga di ambil dari lokasi. Dan untuk coran Beton Cyclop juga ada dugaan dilaksanakan di lokasi proyek dan tak jelas takarannya.

Saat dikonfirmasikan kepada Soni Iswanto Selaku Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJSA) BWS Sumatera V Padang mengakui Material di ambil di lokasi setempat dan tidak dibayarkan untuk pengecoran Beton Cyclop tersebut

Untuk berita selanjutnya media ini terus mengawasi pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Anugrah Abadi, dan akan mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memberikan informasi yang akurat.

#md

Proyek yang dikerjakan oleh CV.Rasty Jaya Countruksi dengan nilai Rp.373 juta dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender tersebut diduga tidak menunjukkan aktivitas pekerjaan saat ditinjau oleh awak media.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai progres pelaksanaan proyek dan apa kendala yang dihadapi kontraktor ini dan bagai mana pengawasan dari instansi terkait. Bahkan, mengenai keterbatasan modal atau pendanaan Diduga sebagai penyebab utama terhentinya pekerjaan ini.

Berdasarkan hasil investigasi media ini di lapangan karena tidak ada Aktivitas Pekerjaan di lokasi proyek pada hari Rabu, 14 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 WIB menjadi sebuah pertanyaan, karena bukan hari libur.

Temuan tersebut  disinyalir rekanan hanya menunggu uang muka proyek atau menunggu tarment yang menjadi penyebab terhentinya pekerjaan ini. Namun, penyebabnya masih memerlukan penjelasan resmi dari CV.Rasty Jaya Countruksi maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan.

Sementara, Ketentuan Pengadaan Langsung Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa perlu melihat Kemampuan Dasar (KD) rekanan agar pekerjaan tidak bermasalah karena Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan kontruksi saat ini bernilai Rp. 400 juta.

Bahkan,ada dugaan CV.Rasty Jaya Countruksi adalah orang dekat salah satu oknum pejabat Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pekerjaannya tidak diawasi oleh Dinas tersebut.

Saat di konfirmasikan kepada Jaferi, S.T., M.T. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan masih bungkam dan sampai  berita ini tayang belum ada jawaban dari Jaferi.

Untuk berita selanjutnya, media ini akan terus memantau pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Rasty Jaya Countruksi dan mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

#Md

Gema7, BATANG KAPAS (Sumbar)__ Dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk operasional alat berat dalam proyek pembangunan Jembatan Inunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menjadi sorotan. DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pesisir Selatan meminta pihak kontraktor memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut, menyusul laporan warga mengenai pengisian BBM menggunakan jeriken dari warung eceran di sekitar lokasi proyek.

Ketua DPD LSM LIRA Kabupaten Pesisir Selatan, Rega Desfinal, S.T., mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat yang menduga solar bersubsidi digunakan untuk mengoperasikan excavator dan mesin molen pada proyek pembangunan jembatan tersebut.

"Kami menerima aduan dari warga yang melihat langsung. Diduga ada penggunaan solar subsidi untuk excavator dan mesin molen proyek. Tentu ini menjadi perhatian serius kami," ujar Rega kepada media ini, Sabtu (25/10/2026).

Menurut Rega, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan jenis BBM yang digunakan serta kesesuaiannya dengan ketentuan distribusi dan peruntukan BBM bersubsidi.

Ia menegaskan, penggunaan BBM bersubsidi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, pihak terkait perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku.

"BBM bersubsidi itu hak masyarakat yang berhak menerima, termasuk kelompok tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Penggunaannya harus tepat sasaran. Jika benar terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan proyek, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, DPD LIRA Pesisir Selatan menyatakan akan melakukan penelusuran lapangan untuk mengumpulkan bukti pendukung, termasuk dokumentasi foto, video, serta keterangan saksi.

LIRA juga berencana menyampaikan surat resmi kepada sejumlah pihak terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan selaku instansi yang menangani proyek, kontraktor pelaksana, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), serta aparat penegak hukum (APH).

Langkah tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai sumber BBM yang digunakan, mekanisme pengadaan, serta pengawasan terhadap operasional alat berat selama pekerjaan berlangsung.

Rega menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum bukti yang diperlukan diperoleh dan diverifikasi.

"Kami tidak dalam rangka menuduh. Kami masih mengumpulkan bukti foto, video, dan keterangan saksi. Kami mendorong agar kontraktor memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak ada fitnah. Prinsip LIRA adalah mendengar, melihat, dan berbuat," pungkasnya.

Kontraktor Belum Berikan Keterangan

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek pembangunan Jembatan Inunang belum berhasil dikonfirmasi mengenai dugaan penggunaan solar bersubsidi tersebut.

Media ini masih berupaya menghubungi pihak kontraktor dan instansi terkait untuk memperoleh keterangan serta klarifikasi guna memastikan fakta di lapangan.

Pemberitaan ini merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat dan pernyataan LIRA Pesisir Selatan. Dugaan penggunaan BBM bersubsidi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, semua pihak yang disebutkan tetap memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan berlangsung secara berimbang dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. (MM)

Gema7, SIJUNJUNG (Sumbar)__  Malam di kawasan perkebunan sawit Jorong Simpang Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, mendadak menjadi lokasi pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika. Pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, personel gabungan Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek Kamang Baru mengamankan seorang pria berinisial RM (41) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima polisi sekitar pukul 18.00 WIB. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dipimpin Kapolsek Kamang Baru, IPTU Muhammad Fariz, S.Tr.K., M.H.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas bergerak menuju sebuah pondok di kawasan kebun sawit yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan aktivitas peredaran narkotika tersebut

Di lokasi, petugas mengamankan RM, warga Jorong Simpang Kamang, Nagari Kamang. Penggeledahan kemudian dilakukan dengan disaksikan perangkat nagari dan saksi yang disebutkan dalam laporan kepolisian.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

*Puluhan Klip Diduga Sabu Ditemukan*

Barang bukti yang diamankan antara lain satu kotak hitam merek BRT berisi empat plastik klip berukuran menengah. Di dalamnya terdapat masing-masing sembilan, lima, sebelas, dan tujuh plastik klip kecil yang diduga berisi sabu.

Dengan demikian, terdapat 32 plastik klip kecil di dalam empat kemasan tersebut. Selain itu, petugas menemukan satu plastik klip kecil lainnya yang diduga berisi sabu di dalam kotak rokok merek Hasta.

Secara keseluruhan, terdapat 33 plastik klip kecil yang dilaporkan diduga berisi narkotika jenis sabu. Namun, berat total barang bukti belum dicantumkan dalam laporan awal sehingga jumlah berat dan hasil pemeriksaan laboratorium masih perlu dipastikan.

Selain barang yang diduga narkotika, polisi juga menyita satu alat isap atau bong yang telah dirakit, dua korek api gas, serta satu unit telepon genggam merek Realme berwarna hitam.

Temuan tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang akan diperiksa lebih lanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana dan kemungkinan keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika lainnya.

*Kapolsek Pimpin Langsung Penindakan*

Langkah cepat aparat setelah menerima laporan masyarakat menjadi awal pengungkapan perkara ini. Kapolsek Kamang Baru IPTU Muhammad Fariz memimpin langsung kegiatan bersama personel gabungan dari Unit Reskrim dan Unit Intelkam.

Keterlibatan perangkat nagari dan saksi dalam proses penggeledahan juga disebutkan dalam laporan kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan tindakan di lapangan.

Usai penangkapan dan penyitaan barang bukti, RM dibawa ke Polsek Kamang Baru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga berencana melakukan pengembangan guna mendalami perkara tersebut.

Meski sejumlah barang bukti telah diamankan, dugaan keterlibatan RM dalam peredaran narkotika tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme hukum yang berlaku.

*Penyidikan Berlanjut, Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Dikedepankan*

Dalam laporan awal, perkara tersebut disangkakan menggunakan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan pasal dan unsur tindak pidananya perlu dipastikan berdasarkan hasil penyidikan serta ketentuan hukum yang berlaku. Status hukum terduga pelaku juga harus mengikuti proses yang sah.

Pengungkapan ini kembali menempatkan informasi masyarakat sebagai salah satu sumber penting bagi aparat dalam menindaklanjuti dugaan peredaran narkotika. Meski demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penangkapan, tetapi juga dari ketelitian pembuktian, profesionalitas penyidikan, dan kepastian hukum.

Hingga laporan awal disampaikan, situasi di wilayah hukum Polsek Kamang Baru dilaporkan aman dan terkendali. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku serta pendalaman terhadap barang bukti yang telah diamankan.(Tim)

Hal ini disampaikan Hendrajoni saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau dan Sekretaris DPRD Pesisir Selatan, yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan, Rabu (21/10/2026).

Perhatian Bupati terhadap proyek tersebut mencuat setelah beredarnya pemberitaan mengenai pelaksanaan pembangunan Jembatan Gantung Inunang yang sempat terhenti sementara akibat kekurangan material konstruksi di lokasi pekerjaan.

Selain persoalan material, informasi yang dihimpun dari lapangan juga mengungkap adanya dugaan sejumlah kewajiban pelaksana proyek yang belum diselesaikan, mulai dari pembayaran upah pekerja bangunan hingga ganti rugi lahan maupun tanaman milik masyarakat yang terdampak pembangunan.

Persoalan tersebut menambah perhatian terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh CV Taman Karya Manggala, terlebih pembangunan jembatan itu diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat setempat.

Menanggapi kondisi tersebut, Hendrajoni secara tegas meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan ketat sekaligus mengevaluasi kembali seluruh proses pembangunan Jembatan Gantung Inunang.

“Jika ada kesalahan ataupun hal lainnya yang tidak sesuai dalam pembangunan jembatan gantung itu, silakan bertanggung jawab,” tegas Hendrajoni di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pesisir Selatan, termasuk Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Menurutnya, setiap pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada progres fisik, tetapi juga terhadap kepatuhan pelaksana dalam memenuhi kewajibannya.

Tidak hanya menyoroti pembangunan Jembatan Gantung Inunang, Hendrajoni turut mengingatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar lebih selektif dalam melaksanakan proses tender proyek pemerintah.

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan perusahaan, kemampuan permodalan, pengalaman kerja, serta kapasitas penyedia jasa sebelum ditetapkan sebagai pemenang tender.

“Lihat persyaratan perusahaan, modal, dan pengalaman kerjanya. Jangan sampai perusahaan yang digunakan untuk bekerja ternyata milik orang lain, bukan milik sendiri,” ungkap Hendrajoni.

Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa agar senantiasa menjaga integritas serta bekerja sesuai aturan. “Bekerjalah secara profesional. Karena sekarang banyak operasi tangkap tangan, jadi hati-hati,” pesannya.

Sementara itu, pembangunan Jembatan Gantung Inunang yang dikerjakan CV Taman Karya Manggala memiliki nilai kontrak sekitar Rp3,5 miliar. Pekerjaan dimulai pada 14 Agustus 2026 dengan batas akhir kontrak 31 Desember 2026. Berbagai persoalan yang mencuat di lapangan kini menjadi perhatian, terutama menyangkut kelanjutan pekerjaan, penyelesaian kewajiban terhadap pekerja dan masyarakat, serta kepastian proyek dapat diselesaikan sesuai kontrak. (MON)

Gema7,BATANG KAPAS (SUMBAR)__ Pembangunan Jembatan Gantung Inunang di Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menjadi sorotan. Proyek bernilai kontrak Rp3,55 miliar tersebut dilaporkan terhenti sekitar satu pekan, sementara sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja, tunggakan material, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga ganti rugi tanaman kelapa sawit milik warga yang disebut belum dibayarkan.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi proyek, Jumat (16/10/2026), tidak terlihat aktivitas pengerjaan. Pengawas maupun pelaksana lapangan juga tidak ditemukan di lokasi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur yang sangat dinantikan masyarakat. Terlebih, jembatan tersebut merupakan akses penting untuk menunjang aktivitas ekonomi, mobilitas sehari-hari, dan pendidikan warga setempat.

Proyek yang dikerjakan CV Taman Karya Manggala itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.555.695.874. Pekerjaan dimulai pada 14 Agustus 2026 dan dijadwalkan selesai pada 31 Desember 2026.

Dengan sisa waktu kontrak sekitar 76 hari kalender sejak pemantauan dilakukan, penyedia jasa dituntut memastikan pekerjaan kembali berjalan dan dapat diselesaikan sesuai jadwal, tanpa mengabaikan kualitas konstruksi serta ketentuan teknis yang berlaku.

Pekerjaan Terhenti, Dugaan Persoalan Upah Mencuat

Informasi yang dihimpun dari warga setempat, Pan (50), menyebutkan bahwa terhentinya pekerjaan diduga berkaitan dengan sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya menyangkut pembayaran upah pekerja yang disebut belum diselesaikan.

Pelaksana lapangan bernama Teguh juga dikabarkan tidak lagi bekerja karena persoalan tersebut. Namun, informasi mengenai penyebab dan status pekerjaannya masih memerlukan konfirmasi langsung dari yang bersangkutan maupun pihak perusahaan.

“Informasinya pengawas sudah tidak bekerja lagi karena tidak tahan terus ditagih gaji oleh pekerja kasar, dan juga bermasalah dengan pemuda,” ungkap Pan.

Keterangan tersebut merupakan informasi dari warga dan belum dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, konfirmasi dari para pekerja, pengawas, pelaksana lapangan, serta manajemen CV Taman Karya Manggala diperlukan untuk memastikan penyebab sebenarnya terhentinya pekerjaan.

Apabila persoalan pembayaran upah memang terjadi, penyelesaiannya perlu segera dilakukan agar tidak semakin menghambat pelaksanaan proyek maupun merugikan para pekerja.

Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi Perlu Diperiksa

Selain persoalan upah, muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah material yang telah terpasang dalam pembangunan jembatan tersebut.

Dugaan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan fisik di lapangan, pencocokan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis, serta evaluasi oleh instansi teknis atau pihak berwenang.

Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan seluruh material dan pekerjaan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh hasil pemeriksaan teknis yang dapat memastikan ada atau tidaknya ketidaksesuaian tersebut. Oleh sebab itu, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran spesifikasi.

Pemilik Tanaman Sawit Mengaku Belum Menerima Ganti Rugi

Persoalan lain yang turut mencuat adalah keluhan Syafrizal, pemilik lahan yang mengaku belum menerima ganti rugi atas tanaman kelapa sawit miliknya yang terdampak pembangunan jembatan.

Menurut Syafrizal, lokasi proyek sebelumnya sempat dipagar sebagai bentuk keberatan karena persoalan ganti rugi tanaman belum diselesaikan. Pagar tersebut kemudian dibuka setelah adanya janji bahwa pembayaran akan segera dilakukan.

Namun, ia mengaku hingga Jumat (16/10/2026), pembayaran yang dijanjikan belum juga diterima.

“Sebelumnya lokasi proyek ini sudah saya pagar karena persoalan ganti rugi tanaman sawit saya belum diselesaikan. Kemudian pagar itu saya buka karena ada janji akan segera dibayar. Tapi sampai sekarang belum juga ada pembayaran,” ujar Syafrizal.

Ia menegaskan tidak berniat menghambat pembangunan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Meski demikian, ia berharap haknya sebagai pemilik tanaman yang terdampak proyek dapat diselesaikan sesuai kesepakatan.

“Saya sudah memberikan kesempatan agar pembangunan jembatan ini tetap berjalan karena masyarakat sangat membutuhkan akses tersebut. Tetapi hak saya juga harus diperhatikan. Kalau sampai Senin (19/10/2026) belum juga dibayarkan, lokasi itu akan saya pagar kembali,” tegasnya.

Keluhan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui komunikasi antara pemilik tanaman, pelaksana proyek, dan pihak terkait. Kejelasan mengenai kesepakatan, nilai ganti rugi, serta jadwal pembayaran diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi hambatan baru bagi pembangunan.

Dugaan Tunggakan Material Ikut Mencuat

Di tengah terhentinya pekerjaan, informasi mengenai dugaan tunggakan pembayaran material kepada sejumlah toko bangunan juga mencuat.

Saat sejumlah awak media berada di lokasi proyek, seorang pemilik toko material menanyakan keberadaan seseorang berinisial GVN. Pemasok tersebut disebut mengalami kesulitan menghubungi yang bersangkutan, yang dikaitkan dengan pelaksanaan proyek.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan terverifikasi mengenai nilai tagihan, identitas pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran, maupun hubungan hukum antara pemasok dan pelaksana proyek.

Awak media sebelumnya berupaya menghubungi GVN melalui panggilan WhatsApp pada Jumat (16/10/2026), tetapi tidak mendapat jawaban.

Konfirmasi kemudian dilanjutkan melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai kondisi pekerjaan yang dilaporkan terhenti sekitar satu pekan.

“(Pekerja) sedang istirahat Jumatan,” jawab GVN melalui pesan WhatsApp.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai dugaan persoalan pembayaran upah, tagihan material, dan kondisi pekerjaan di lapangan, hingga berita ini disusun belum diperoleh tanggapan tambahan.

Informasi mengenai dugaan tunggakan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pemasok dan perusahaan pelaksana agar duduk persoalannya dapat diketahui secara utuh.

Dinas PUPR Sebut Proyek Menunggu Material

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, menyampaikan bahwa pekerjaan terhenti karena masih menunggu kedatangan material yang seharusnya sudah tiba di lokasi proyek.

Ia juga menyebut progres fisik pembangunan telah mencapai 35 persen, sedangkan pencairan anggaran tercatat sebesar 30 persen.

Keterangan tersebut memberikan gambaran berbeda mengenai penyebab terhentinya pekerjaan. Karena itu, penjelasan lebih lanjut dari kontraktor dan instansi teknis diperlukan untuk memastikan apakah penghentian aktivitas semata-mata disebabkan keterlambatan material atau terdapat kendala lain yang turut memengaruhi pelaksanaan proyek.

Rincian mengenai jenis material yang belum tiba, penyebab keterlambatan pengiriman, jadwal kedatangan, serta langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan juga perlu diperjelas.

Jika progres fisik benar telah mencapai 35 persen, masih terdapat sekitar 65 persen pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sisa waktu kontrak. Kondisi ini menuntut perencanaan percepatan yang terukur, disertai pengawasan ketat agar target penyelesaian tidak mengorbankan mutu konstruksi.

Jembatan Vital yang Dinantikan Masyarakat

Pembangunan Jembatan Gantung Inunang bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Nagari IV Koto Hilir.

Jembatan tersebut diharapkan memulihkan akses warga setelah jembatan sebelumnya rusak akibat bencana pada Maret 2024.

Keberadaannya sangat penting untuk menunjang aktivitas perekonomian, mobilitas sehari-hari, serta akses pendidikan bagi para pelajar. Karena itu, terhentinya pekerjaan berpotensi menambah panjang penantian masyarakat untuk kembali menikmati akses yang memadai.

Sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, saat peletakan batu pertama pembangunan telah mengingatkan pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor, dan konsultan pengawas agar bekerja secara profesional, menjaga kualitas konstruksi, serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp3,55 miliar dan fungsi jembatan yang sangat vital, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek perlu dilakukan secara serius. Pengawasan tersebut mencakup kesesuaian material, kualitas konstruksi, perkembangan fisik pekerjaan, pelaksanaan kewajiban kontraktual, serta penyelesaian hak masyarakat yang terdampak. 

Menunggu Klarifikasi dan Kepastian Penyelesaian

Hingga berita ini disusun, klarifikasi lengkap dari manajemen CV Taman Karya Manggala belum diperoleh terkait dugaan persoalan pembayaran upah pekerja, tunggakan material, dan ganti rugi tanaman kelapa sawit. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis juga masih memerlukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penyebab terhentinya pekerjaan, kondisi keuangan dan pengadaan material yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, serta langkah konkret untuk memastikan pembangunan selesai sesuai jadwal.

Instansi teknis juga perlu memastikan perkembangan pekerjaan sesuai dengan laporan progres, sekaligus menjelaskan mekanisme pengawasan dan tindakan yang akan ditempuh apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan kontrak.

Di sisi lain, pihak kontraktor perlu memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi serta kepastian penyelesaian kewajibannya kepada pekerja, pemasok, dan pihak yang terdampak sesuai hubungan hukum maupun kesepakatan yang berlaku.

Pembangunan Jembatan Gantung Inunang tidak semata-mata menyangkut penyelesaian proyek bernilai miliaran rupiah. Lebih dari itu, proyek ini menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran, kualitas infrastruktur, perlindungan hak masyarakat, dan kepastian pulihnya akses vital yang telah lama dinantikan warga.

Masyarakat kini menunggu bukan hanya janji penyelesaian, melainkan juga kejelasan persoalan, transparansi pelaksanaan, dan bukti nyata bahwa pembangunan kembali berjalan sesuai ketentuan. (MN)