Latest Post


GEMA7,BATANG KAPAS,(SUMBAR)__ Camat Batang Kapas, Hutria Keffen, S.A.P., mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan penimbunan lahan sawah pertanian untuk pembangunan rumah maupun kawasan perumahan.

Imbauan tersebut disampaikan Hutria Keffen dalam pidatonya saat kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) Wali Nagari yang berlangsung di Aula Kantor Camat Batang Kapas, Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan itu, ia meminta masyarakat yang berencana membangun rumah atau perumahan dengan memanfaatkan lahan sawah pertanian agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kecamatan.

Menurutnya, persoalan alih fungsi lahan pertanian saat ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) mendapatkan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan.

"Kalau masyarakat ingin membangun rumah atau perumahan dengan cara menimbun lahan sawah pertanian, hendaknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kecamatan. Jangan sampai pembangunan sudah berjalan dan investasi sudah dikeluarkan dalam jumlah besar, tetapi akhirnya justru berurusan dengan hukum," tegas Hutria Keffen.

Ia mengingatkan, pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang dan aturan perlindungan lahan pertanian berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pembangunan dan investasi, tetapi juga harus memperhatikan aturan yang berlaku serta keberlangsungan lahan pertanian.

Camat Batang Kapas berharap pemerintah nagari dapat berperan aktif memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar setiap rencana pembangunan di wilayah nagari tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap aturan. Lebih baik dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan," pesannya.

Imbauan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa pembangunan perumahan harus tetap memperhatikan perlindungan lahan pertanian, sehingga kepentingan pembangunan dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan.(MM)



GEMA7,PAINAN,(SUMBAR)__ Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-42 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang berlangsung pada 18–22 November 2026 di Kecamatan IV Jurai menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan keagamaan yang digelar secara bergilir di 15 kecamatan tersebut dinilai kurang bergairah akibat minimnya publikasi dan promosi kepada masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, Mario Rosy. Ia menilai, kurangnya informasi mengenai pelaksanaan MTQ menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa agenda keagamaan tingkat kabupaten tersebut sedang berlangsung di Painan.

Menurut Mario, MTQ merupakan agenda penting daerah yang tidak hanya menjadi ajang perlombaan seni baca Al-Qur'an antarkafilah, tetapi juga momentum syiar Islam yang semestinya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Namun, berdasarkan pantauannya, suasana pelaksanaan MTQ ke-42 kali ini terkesan kurang semarak. Masyarakat umum yang hadir dalam pembukaan kegiatan terlihat terbatas, sementara peserta yang mendominasi adalah pegawai pemerintah daerah, para kafilah, serta pendamping.

"Bagaimana masyarakat mau ikut menyaksikan dan meramaikan MTQ kalau informasinya saja tidak sampai kepada mereka? Ini kegiatan tingkat kabupaten, seharusnya gaungnya terasa hingga ke tengah masyarakat," sorot Mario.

Minimnya informasi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Sabri (45), salah seorang warga Salido, Kecamatan IV Jurai, mengaku tidak mengetahui bahwa pelaksanaan MTQ ke-42 sedang berlangsung di Painan.

"Saya tidak tahu kalau ada MTQ di Painan," ungkap Sabri.

Kondisi tersebut menjadi catatan tersendiri, mengingat perkembangan teknologi informasi saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform media sosial maupun media massa.

Bahkan, informasi dan promosi mengenai pelaksanaan MTQ ke-42 di media sosial juga dinilai masih kurang sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai jadwal maupun rangkaian kegiatan.

Kemenag dan Kominfo Saling Menjelaskan

Terkait persoalan tersebut, wartawan coba melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pesisir Selatan, H. Yufrizal, S.Ag., M.H., melalui sambungan WhatsApp.

Yufrizal menjelaskan bahwa Kemenag hanya bertindak sebagai pelaksana kegiatan MTQ, sedangkan urusan publikasi menjadi bagian dari pemerintah daerah.

"Kemenag hanya sebagai pelaksana. Untuk publikasi itu ada dari Pemda Pessel melalui bidang Asisten I," jelas Yufrizal.

Selanjutnya, ketika dikonfirmasi mengenai tanggung jawab publikasi, Syahrial Antoni menyampaikan bahwa persoalan tersebut berada pada bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa publikasi akan dilakukan dan pihaknya akan mengoordinasikan hal tersebut.

"Ada publikasi, nanti akan kita koordinasikan," kata Wendi.

Persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan panitia penyelenggara agar pelaksanaan MTQ pada tahun-tahun mendatang tidak hanya sebatas kegiatan seremonial dan perlombaan antarkafilah.

Publikasi yang terencana, promosi yang maksimal, serta keterlibatan masyarakat perlu menjadi perhatian serius. Sebab, keberhasilan MTQ bukan hanya diukur dari terselenggaranya perlombaan, tetapi juga sejauh mana kegiatan tersebut mampu menjadi syiar Islam dan mendapatkan tempat di tengah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. (MM)

GEMA7,BATANG KAPAS,(SUMBAR)__ Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi bangunan perumahan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pesisir Selatan. Empat unit bangunan rumah di kawasan Jalan Lintas Padang–Bengkulu, tepatnya Kampung Kalumpang, Nagari Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapas, diduga berdiri di atas lahan yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

 Keberadaan bangunan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan produktif di daerah itu. Pasalnya, lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B merupakan kawasan yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan untuk kepentingan nonpertanian. 

Berdasarkan hasil investigasi dilpangan, dan dari pekerja mengaratakan, pembangunan rumah di lokasi tersebut diduga tidak dilengkapi perizinan sebagaimana mestinya. 

 Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pemilik bangunan, Andi (53), mengakui rumah yang dibangun diperuntukkan bagi anak-anaknya dan tidak memiliki izin. 

 “Bangunan yang ada tiga rumah, untuk anak-anak saya, memang tidak ada izinnya,” ungkap Andi melalui panggilan WhatsApp.

 Pengakuan tersebut semakin memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pembangunan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta status lahan yang digunakan. 

 Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 44 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

 Alih fungsi lahan LP2B di luar ketentuan juga dapat berimplikasi pada kewajiban pemulihan kondisi lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2). 

 Bahkan, Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

 Persoalan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terutama dinas yang membidangi pertanian, tata ruang, serta perizinan bangunan, untuk segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. 

 Jika benar pembangunan tersebut berada di kawasan LP2B dan melanggar ketentuan pemanfaatan ruang maupun perizinan, pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya. 

 Pengawasan terhadap lahan pertanian produktif tidak boleh hanya sebatas dokumen perencanaan. Penegakan aturan di lapangan menjadi penting agar perlindungan lahan pangan tidak sekadar menjadi slogan, sementara alih fungsi lahan terus berlangsung. 

Masyarakat pun berharap pemerintah daerah transparan dalam menjelaskan status lahan tersebut, termasuk mengungkap apakah lokasi pembangunan masuk dalam peta LP2B, bagaimana proses perizinannya, serta langkah apa yang akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. 

 Pihak tata ruang Dinas Pekerjaan umum dan Tat Ruang akan menelusuri informasi berita ini. (MM)

Gema7, PAINAN, (Sumbar)__ Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pesisir Selatan berhasil mengamankan seorang pria berinisial JA (36), warga Jalan Jenderal Sudirman, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus praktik prostitusi.

Penangkapan tersebut dilakukan di kediaman terduga pelaku pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 14.30 WIB. Pengungkapan kasus ini dipimpin jajaran Satreskrim Polres Pesisir Selatan di bawah komando Kasat Reskrim IPTU Ai Amar Faradyba, S.Tr.K.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU Ai Amar Faradyba, S.Tr.K., kepada awak media menjelaskan bahwa JA diduga menjalankan transaksi prostitusi melalui media sosial dengan tarif sebesar Rp400.000.

Dalam praktiknya, perempuan berinisial AY (27) diduga diperdagangkan kepada seorang tamu dengan kesepakatan tarif Rp. 400 ribu.  Uang pembayaran diterima terlebih dahulu oleh JA sebelum diserahkan kepada korban setelah dipotong sebagai upah jasa mucikari.

"Pengungkapan kasus ini berawal dari metode penyamaran melalui transaksi terselubung yang dilakukan petugas di lapangan. Dari upaya tersebut, petugas berhasil memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk mengungkap dugaan tindak pidana ini," jelas IPTU Ai Amar Faradyba.

Dalam penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai sebesar Rp390.000 serta dua unit telepon genggam masing-masing merek iPhone 7 Plus dan Vivo.

Setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti di lokasi kejadian, JA bersama sejumlah saksi langsung dibawa ke Mapolres Pesisir Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Saat ini, terduga pelaku telah diserahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pesisir Selatan guna menjalani pemeriksaan intensif serta proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak kepolisian masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik perdagangan orang yang dilakukan melalui transaksi prostitusi tersebut. (MoN)



Gema7.com,Jakarta__ Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ketiganya dikabarkan telah menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Penetapan tersangka tersebut menjadi perhatian publik, mengingat kasus penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan komunikasi dan perlindungan privasi.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perkara ini dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Namun, keterkaitan tersebut masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi pihak kepolisian.

Langkah Bareskrim Polri dalam menetapkan dan menahan ketiga tersangka menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal.

Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai motif, modus operandi, barang bukti, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Hingga proses hukum berjalan, ketiga tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H., M.H.


GEMA7,PAINAN, PESSEL  (SUMBAR)___ Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk menindak tegas dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Nagari Limau Purut, Kecamatan Ranah Ampek Hulu (Rahul) Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Penegasan tersebut disampaikan pada Sabtu (31/10/2026), menyusul laporan masyarakat dan sorotan kalangan DPRD terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dikhawatirkan mengancam kelestarian hutan, merusak lingkungan, serta memicu bencana ekologis di wilayah Tapan dan sekitarnya.

Polisi Siapkan Peninjauan Langsung ke Lokasi


Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, Polres Pesisir Selatan berencana turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan pengecekan lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus mengidentifikasi dugaan aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan konservasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Polres Pesisir Selatan berencana melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta pihak pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Pelibatan lintas instansi tersebut dinilai penting agar penanganan dugaan PETI dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemeriksaan kondisi lokasi, pengawasan kawasan hutan, hingga penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.


Kapolres Tegaskan Tidak Ada Tebang Pilih

Kapolres Pesisir Selatan menegaskan, penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut akan dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif.

Ia memastikan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum, menurut penegasan tersebut, tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai dengan peran dan tingkat pelanggarannya.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam merespons keresahan masyarakat serta mendorong perlindungan kawasan hutan konservasi dari dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.


Kelestarian TNKS dan Keselamatan Masyarakat Jadi Perhatian

Dugaan aktivitas PETI di kawasan hutan konservasi menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila terbukti dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kawasan hutan yang mengalami kerusakan berisiko kehilangan fungsi ekologisnya, termasuk dalam menjaga tata air dan kestabilan tanah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana lingkungan, bergantung pada karakteristik wilayah dan tingkat kerusakan yang terjadi.

Karena itu, rencana peninjauan lapangan oleh Polres Pesisir Selatan bersama instansi terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi di lokasi serta menjadi dasar bagi langkah pengawasan dan penegakan hukum selanjutnya.

Masyarakat pun berharap komitmen penindakan tersebut tidak berhenti pada pernyataan, tetapi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan nyata, pengungkapan fakta di lapangan, dan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, rencana peninjauan lapangan tersebut masih menunggu pelaksanaan. Dugaan aktivitas PETI di kawasan TNKS Nagari Limau Purut juga perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung oleh pihak berwenang.

Catatan: Status dugaan aktivitas pertambangan ilegal dan pihak-pihak yang mungkin terlibat tetap harus diverifikasi melalui proses pemeriksaan. Dengan demikian, pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kepentingan publik terhadap perlindungan lingkungan. (MN)

 


GEMA7.COM, PESISIR SELATAN (SUMBAR)__ Pekerjaan rekonstruksi bangunan perkuatan tebing Sungai Batang Surantih di kawasan Masjid Nurul Ullum, Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menjadi perhatian. 


Proyek yang dikerjakan oleh CV.Rasty Jaya Countruksi dengan nilai Rp.373 juta dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender tersebut diduga tidak menunjukkan aktivitas pekerjaan saat ditinjau oleh awak media.


Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai progres pelaksanaan proyek dan apa kendala yang dihadapi kontraktor ini dan bagai mana pengawasan dari instansi terkait. Bahkan, mengenai keterbatasan modal atau pendanaan Diduga sebagai penyebab utama terhentinya pekerjaan ini.


Berdasarkan hasil investigasi media ini di lapangan karena tidak ada Aktivitas Pekerjaan di lokasi proyek pada hari Rabu, 14 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 WIB menjadi sebuah pertanyaan, karena bukan hari libur.


Temuan tersebut  disinyalir rekanan hanya menunggu uang muka proyek atau menunggu tarment yang menjadi penyebab terhentinya pekerjaan ini. Namun, penyebabnya masih memerlukan penjelasan resmi dari CV.Rasty Jaya Countruksi maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan.


Sementara, Ketentuan Pengadaan Langsung Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa perlu melihat Kemampuan Dasar (KD) rekanan agar pekerjaan tidak bermasalah karena Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan kontruksi saat ini bernilai Rp. 400 juta.


Bahkan,ada dugaan CV.Rasty Jaya Countruksi adalah orang dekat salah satu oknum pejabat Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pekerjaannya tidak diawasi oleh Dinas tersebut.


Saat di konfirmasikan kepada Jaferi, S.T., M.T. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan masih bungkam dan sampai  berita ini tayang belum ada jawaban dari Jaferi.


Untuk berita selanjutnya, media ini akan terus memantau pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Rasty Jaya Countruksi dan mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.


#Md

 


Gema7, BATANG KAPAS (Sumbar)__ Dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk operasional alat berat dalam proyek pembangunan Jembatan Inunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menjadi sorotan. DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pesisir Selatan meminta pihak kontraktor memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut, menyusul laporan warga mengenai pengisian BBM menggunakan jeriken dari warung eceran di sekitar lokasi proyek.

Ketua DPD LSM LIRA Kabupaten Pesisir Selatan, Rega Desfinal, S.T., mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat yang menduga solar bersubsidi digunakan untuk mengoperasikan excavator dan mesin molen pada proyek pembangunan jembatan tersebut.

"Kami menerima aduan dari warga yang melihat langsung. Diduga ada penggunaan solar subsidi untuk excavator dan mesin molen proyek. Tentu ini menjadi perhatian serius kami," ujar Rega kepada media ini, Sabtu (25/10/2026).

Menurut Rega, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan jenis BBM yang digunakan serta kesesuaiannya dengan ketentuan distribusi dan peruntukan BBM bersubsidi.

Ia menegaskan, penggunaan BBM bersubsidi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, pihak terkait perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku.

"BBM bersubsidi itu hak masyarakat yang berhak menerima, termasuk kelompok tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Penggunaannya harus tepat sasaran. Jika benar terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan proyek, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, DPD LIRA Pesisir Selatan menyatakan akan melakukan penelusuran lapangan untuk mengumpulkan bukti pendukung, termasuk dokumentasi foto, video, serta keterangan saksi.

LIRA juga berencana menyampaikan surat resmi kepada sejumlah pihak terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan selaku instansi yang menangani proyek, kontraktor pelaksana, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), serta aparat penegak hukum (APH).

Langkah tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai sumber BBM yang digunakan, mekanisme pengadaan, serta pengawasan terhadap operasional alat berat selama pekerjaan berlangsung.

Rega menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum bukti yang diperlukan diperoleh dan diverifikasi.

"Kami tidak dalam rangka menuduh. Kami masih mengumpulkan bukti foto, video, dan keterangan saksi. Kami mendorong agar kontraktor memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak ada fitnah. Prinsip LIRA adalah mendengar, melihat, dan berbuat," pungkasnya.


Kontraktor Belum Berikan Keterangan

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek pembangunan Jembatan Inunang belum berhasil dikonfirmasi mengenai dugaan penggunaan solar bersubsidi tersebut.

Media ini masih berupaya menghubungi pihak kontraktor dan instansi terkait untuk memperoleh keterangan serta klarifikasi guna memastikan fakta di lapangan.

Pemberitaan ini merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat dan pernyataan LIRA Pesisir Selatan. Dugaan penggunaan BBM bersubsidi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, semua pihak yang disebutkan tetap memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan berlangsung secara berimbang dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. (MM)

 


Gema7, SIJUNJUNG (Sumbar)__  Malam di kawasan perkebunan sawit Jorong Simpang Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, mendadak menjadi lokasi pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika. Pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, personel gabungan Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek Kamang Baru mengamankan seorang pria berinisial RM (41) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima polisi sekitar pukul 18.00 WIB. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dipimpin Kapolsek Kamang Baru, IPTU Muhammad Fariz, S.Tr.K., M.H.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas bergerak menuju sebuah pondok di kawasan kebun sawit yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan aktivitas peredaran narkotika tersebut

Di lokasi, petugas mengamankan RM, warga Jorong Simpang Kamang, Nagari Kamang. Penggeledahan kemudian dilakukan dengan disaksikan perangkat nagari dan saksi yang disebutkan dalam laporan kepolisian.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.


*Puluhan Klip Diduga Sabu Ditemukan*

Barang bukti yang diamankan antara lain satu kotak hitam merek BRT berisi empat plastik klip berukuran menengah. Di dalamnya terdapat masing-masing sembilan, lima, sebelas, dan tujuh plastik klip kecil yang diduga berisi sabu.

Dengan demikian, terdapat 32 plastik klip kecil di dalam empat kemasan tersebut. Selain itu, petugas menemukan satu plastik klip kecil lainnya yang diduga berisi sabu di dalam kotak rokok merek Hasta.

Secara keseluruhan, terdapat 33 plastik klip kecil yang dilaporkan diduga berisi narkotika jenis sabu. Namun, berat total barang bukti belum dicantumkan dalam laporan awal sehingga jumlah berat dan hasil pemeriksaan laboratorium masih perlu dipastikan.

Selain barang yang diduga narkotika, polisi juga menyita satu alat isap atau bong yang telah dirakit, dua korek api gas, serta satu unit telepon genggam merek Realme berwarna hitam.

Temuan tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang akan diperiksa lebih lanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana dan kemungkinan keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika lainnya.


*Kapolsek Pimpin Langsung Penindakan*

Langkah cepat aparat setelah menerima laporan masyarakat menjadi awal pengungkapan perkara ini. Kapolsek Kamang Baru IPTU Muhammad Fariz memimpin langsung kegiatan bersama personel gabungan dari Unit Reskrim dan Unit Intelkam.

Keterlibatan perangkat nagari dan saksi dalam proses penggeledahan juga disebutkan dalam laporan kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan tindakan di lapangan.

Usai penangkapan dan penyitaan barang bukti, RM dibawa ke Polsek Kamang Baru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga berencana melakukan pengembangan guna mendalami perkara tersebut.

Meski sejumlah barang bukti telah diamankan, dugaan keterlibatan RM dalam peredaran narkotika tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme hukum yang berlaku.


*Penyidikan Berlanjut, Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Dikedepankan*

Dalam laporan awal, perkara tersebut disangkakan menggunakan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan pasal dan unsur tindak pidananya perlu dipastikan berdasarkan hasil penyidikan serta ketentuan hukum yang berlaku. Status hukum terduga pelaku juga harus mengikuti proses yang sah.

Pengungkapan ini kembali menempatkan informasi masyarakat sebagai salah satu sumber penting bagi aparat dalam menindaklanjuti dugaan peredaran narkotika. Meski demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penangkapan, tetapi juga dari ketelitian pembuktian, profesionalitas penyidikan, dan kepastian hukum.

Hingga laporan awal disampaikan, situasi di wilayah hukum Polsek Kamang Baru dilaporkan aman dan terkendali. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku serta pendalaman terhadap barang bukti yang telah diamankan.(Tim)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.