G7,Dharmasraya (Sumbar)__ Relawan Prabowo (Repro) Sumatera Barat mendesak Menteri Pekerjaan Umum untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Batanghari, Tosweri, yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V). Desakan ini muncul akibat lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek di bawah kewenangannya.
Repro menilai terdapat sejumlah indikasi pelanggaran di lapangan, mulai dari plang proyek yang tidak terpasang hingga dugaan pembiaran penggunaan material ilegal oleh kontraktor pelaksana.
“Kami melihat pengawasan yang dilakukan sangat lemah. Padahal, plang proyek adalah kewajiban yang harus ada untuk transparansi publik. Lebih parah lagi, dugaan penggunaan material ilegal dibiarkan begitu saja tanpa tindakan tegas,” ujar Roni Ketua Repro Sumbar.
Menurut dia, sikap pasif tersebut mencoreng integritas program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM) yang selama ini digembar-gemborkan di lingkungan BWSS V.
“WBM dan WBK itu hanya jadi slogan jika di lapangan tidak ada penerapan nyata,” tegasnya.
Ketika sejumlah wartawan mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Kasatker PJPA Batanghari, Tosweri, terkait dugaan-dugaan tersebut, yang bersangkutan memilih bungkam dan enggan memberikan komentar.
Repro Sumbar menilai, sikap tertutup ini justru menambah kecurigaan publik. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan, jika perlu, melaporkannya ke aparat penegak hukum.
“Kami minta Menteri PUPR segera mengambil langkah tegas. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum,” pungkasnya.
#Md
Post a Comment