Pemda Pessel Diminta Turun, Lahan Pertanian Produktif Diduga Beralih Jadi Perumahan, Jangan Tutup Mata

GEMA7,BATANG KAPAS,(SUMBAR)__ Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi bangunan perumahan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pesisir Selatan. Empat unit bangunan rumah di kawasan Jalan Lintas Padang–Bengkulu, tepatnya Kampung Kalumpang, Nagari Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapas, diduga berdiri di atas lahan yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

 Keberadaan bangunan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan produktif di daerah itu. Pasalnya, lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B merupakan kawasan yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan untuk kepentingan nonpertanian. 

Berdasarkan hasil investigasi dilpangan, dan dari pekerja mengaratakan, pembangunan rumah di lokasi tersebut diduga tidak dilengkapi perizinan sebagaimana mestinya. 

 Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pemilik bangunan, Andi (53), mengakui rumah yang dibangun diperuntukkan bagi anak-anaknya dan tidak memiliki izin. 

 “Bangunan yang ada tiga rumah, untuk anak-anak saya, memang tidak ada izinnya,” ungkap Andi melalui panggilan WhatsApp.

 Pengakuan tersebut semakin memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pembangunan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta status lahan yang digunakan. 

 Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 44 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

 Alih fungsi lahan LP2B di luar ketentuan juga dapat berimplikasi pada kewajiban pemulihan kondisi lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2). 

 Bahkan, Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

 Persoalan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terutama dinas yang membidangi pertanian, tata ruang, serta perizinan bangunan, untuk segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. 

 Jika benar pembangunan tersebut berada di kawasan LP2B dan melanggar ketentuan pemanfaatan ruang maupun perizinan, pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya. 

 Pengawasan terhadap lahan pertanian produktif tidak boleh hanya sebatas dokumen perencanaan. Penegakan aturan di lapangan menjadi penting agar perlindungan lahan pangan tidak sekadar menjadi slogan, sementara alih fungsi lahan terus berlangsung. 

Masyarakat pun berharap pemerintah daerah transparan dalam menjelaskan status lahan tersebut, termasuk mengungkap apakah lokasi pembangunan masuk dalam peta LP2B, bagaimana proses perizinannya, serta langkah apa yang akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. 

 Pihak tata ruang Dinas Pekerjaan umum dan Tat Ruang akan menelusuri informasi berita ini. (MM)
Labels: ,
This is the most recent post.
Older Post

Post a Comment

[facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.