G7,Pasaman Barat (Sumbar)__  Kali ini, Proyek Ratusan Milyar yang berada di Pasaman Barat pada Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang yang berlokasi di Air Bangis Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang di dananya SBSN Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 diduga tidak sesuai Spek

Proyek yang menelan biaya Rp. 216 Milyar lebih bernomor kontrak 1.4/PPK/SK-PJN 1-Bb.03.23.1.4/IX/2022 : 09 September 2022 dengan masa pelaksana 600 Hari Kalender yang mana penyedia jasa adalah Pt. WIKa.

Dalam Pantauan Media ini, Proyek yang dikerjakan semenjak Tahun 2022 ini diduga Luput dari Pantauan Kementrian PUPR dan Penegak Hukum, bahkan PPK PJN I Purwandi bungkam saat dikonfirmasikan media ini

Sementara, mulai dari pekerjaan minor yaitu pasangan batu dengan ukuran batunya yang sangat kecil (batu Mangga) mengakibatkan banyak yang retak - retak apalagi ketika media ini memegang adukan pasangan tersebut terlihat rapuh dan mudah hancur dengan cara digenggam sma jari tangan 

Ini ada dugaan adukan semen dan pasir untuk pasangan batu di sepanjang jalan Teluk Tapang yang di kerjakan oleh PT. Wika tidak memakai takaran dan entah berapa perbandingan adukan pasir dan semen yang di lakukan untuk pasangan batu tersebut

Parahnya, untuk Spek penggunaan agregat yang di gunakan. Untuk timbunan, saat di konfirmasi ke Purwandi Selaku PPK PJN Wilayah I Sumbar sampai berita ini tayang belum ada tanggapan. Untuk ketebalan agregat dan apa saja agregat yang digunakan media ini juga belum mendapat jawaban dari PPK ini.

Anehnya, untuk agregat klas c yang berada dilokasi terlihat ukuran batu yang begitu besar sangat banyak ditimbunkan pada agregat klas c yang mana untuk agregat klas c biasanya tidak diperbolehkan agregat dengan diameter batu besar dipakai untuk lapisan agregat klas B dan klas A.

Apalagi, Untuk pembukaan jalan, sudah pasti ada Humus yang harus di buang. Namun pada kenyataannya media ini masih menemukan ada pohon yang begitu besar tertimbun pada pengerasan jalan tersebut, ini terbukti kurangnya pengawasan khususnya Purwandi selaku PPK

Untuk tanah timbunannya, kuat dugaan memakai tanah perbukitan yang berada dilokasi pekerjaan dna tidak memiliki izin quary, sebab. Terlihat ada alat berat yang lagi mengambil tanah yang berdekatan dengan proyek itu

Untuk berita selanjutnya, media ini terus berusaha mengkonfirmasikan kepada pihak- pihak yang bersangkutan (Md)

  G7,Pariaman (Sumbar)___ Lagi - lagi Milyaran Dana yang di kelola oleh Balai Jalan Nasional Sumbar pada yang di kelola PJN Wilayah I pada Pakett Rekontruksi Jalan - Lubuk Alung - Pariaman - Padang Sawah (Ekatalog) tidak akan bertahan lama, dugaan ini di akibatkan lemahnya Pengawasan dari Ka. Balai, Satker, PPK dan Konsultan Supervisi  yang di anggarkan dananya oleh Negara yang mana Pekerjaan yang asal- asalan.

Parahnya, pada pemberitaan sebelumnya PPK yang kurang senang karena di konfirmasikan tentang dugaan mutu beton Kanstin, metrial timbunan dan kelengkapan APD juga di konfirmasikan kepada Masudi selaku Satker PJN Wilayan I. Namun, sampai berita ini di tayangkan Masudi masih belum memberikan komentar pada berita sebelumnya

Bahkan, Tabrani selaku Ka. Balai sepertinya tidak merespons dugaan persengkongkolan antara PPK dengan Rekanan yang mengerjakan pada Pakett Rekontruksi Jalan - Lubuk Alung - Pariaman - Padang Sawah (Ekatalog) tersebut

Sementara, Darwin selaku ketua LSM ACIA yang dikonfirmasikan media ini mengatakan “ Kami akan telusuri kegiatan PJN Wilayah I pada Pakett Rekontruksi Jalan - Lubuk Alung - Pariaman - Padang Sawah (Ekatalog) yang di beritakan media www.gema7.com ini”. Tuturnya

Bahkan, kami akan lakukan uji labor Kanstin yang retak - retak yang di pasang oleh PT. Citra Noer Bersaudara dan kami juga akan cek timbunan yang di gunakannya. Bahkan, kita juga akan cek ketebalan aspal pada kegiatan itu. Jika kalau ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai Spek apalagi mutu beton banyak yang Pecah, kalau ini di PHO kan kita akan laporkan kepada pihak penegak Hukum. Tambahnya

Untuk pemberitaan selanjutnya, media ini akan mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang bersangkutan (Md)

G7,Pariaman (Sumbar)__ Seperti yang kita ketahui Pers adalah sebagai sosial kontrol yang di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 yang mana segala temuan atau bahan untuk pemberitaan harus dikonfirmasikan kepada Owner untuk pemberitaan wartawan tersebut

Hal ini adalah hal yang biasa bagi seorang jurnalis untuk mengkonfirmasikan segala temuan untuk pemberitaan

Anehnya, ketika media ini menelusuri sebuah pekerjaan pada Balai Jalan Nasional yang berlokasi di Pariaman dan mengkonfirmasikan kepada Wandi selaku PPK yang bertanggung jawab pada pembangunan jalan tersebut malah kelihatan kesal dan sepertinya tidak terima tentang yang dikonfirmasikan

Harusnya, apa yang dikonfirmasikan oleh media yang ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi Teknis harusnya mengkroscek kelapangan atau menindak lanjutnya

Akan tetapi, Wandi selaku PPK malah menuding media ini tidak benar infonya, pada hal. Saat media ini dilapangan pada tanggal 30 Agustus 2023 tidak menemukan Site Maneger selaku tim teknis dan konsultan Supervisi dilapangan

Dengan pembelaan yang begitu besar kepada  PT. Citra Muda Noer Bersaudara diduga ada semacam persengkongkolan untuk merugikan Negara pada Paket Rekontruksi Jalan - Lubuk Alung - Pariaman - Padang Sawah (Ekatalog) dengan Nomorkontrak 17/PKK/SK-PJN 1-BB.03.23.15/II/…., (Robek) anggaran Rp. 17.550.830.000,00 sementara tertera pada plang proyek angka nol juga kurang

Parahnya lagi, Kanstin  dengan mutu K300 info dari Pelaksana dilapangan banyak yang pecah -pecah ini kuat dugaan mutunya tidak sesuai Spek dan bukan kanstin Pabrikasi alias cetakan sendiri. Kalau ini bukan Pabrikasi disinyalir memang ada persengkongkolan antara PPK dengan kontraktor pelaksana 

Selain di Konfirmasikan Tim Teknis dan Supervisi media ini juga mempertanyakan tentang Timbunan yang digunakan beserta asal quarynya ini juga menambah kurang bersahabat atas jawaban yang diberikan Wandi selaku PPK Balai Jalan Nasional Sumbar Wilayang I tersebut

Untuk pengembangan berita selanjutnya,  media ini akan menelusuri kepada pihak yang bersangkutan lainya (Md)

G7,Padang__ kegiatan jalan lingkung yang berlokasi di Ilkota Padang selain untuk memberikan fasilitas buat masyarakat kini malah berujung kerugian yang dikarenakan dugaan tidak profesionalnya rekan dan kurang pengawasan

Sebab, untuk pengaspalan yang dikerjakan oleh rekanan yang berlokasi di Kecamatan Lubuk kilangan tersebut telah menghancurkan saluran yang sudah ada

Selain itu, rekanan tidak ada memasang Plang proyek yang mana kegiatan supaya jelas berapa dananya, Perusahaan yang mengerjakan, konsultan dan hal - hal yang berhubungan dengan kegiatan

Parahnya, pekerjaan tersebut minim dari pengawasan baik dari konsultan maupun dari dinas, di duga ketebalan Aspal tidak sesuai Spesifikasi teknis dan tidak di awasi dengan ketat

Anehnya, saat di konfirmasikan kepada Yola selaku Kabid pada dinas DPRKPP bungkam seribu bahasa, padahal orang yang bertanggung jawab pada pengaspalan dan runtuhnya saluran adalah tanggung jawabnya

Untuk pemberitaan lanjutan, media ini akan terus berusaha konfirmasi kepada pihak yang terkait (Md)

G7, Sumbar__  Demi kekuatan dan ketahanan Jalan Nasional, Andi Rusli selaku Satker PJN II Sumatera Barat siap membongkar Pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi Teknis. Saat di Konfirmasi oleh www.gema7.com via whasApp Senen 28 Agustus 2023

Informasi yang diberikan media ini pada Pekerjaan ruas jalan Padang sampai muaro Kalaban yang dikerjakan oleh Pt. Alco disinyalir berani melakukan pengaspalan pada saat hujan turun. Membuat Satker PJN Wilayah II ini Geram

Hebatnya, walau keadaan hujan yang begitu deras, Perusahaan ini berani melakukan pengaspalan untuk Patcing pada ruas Padang - Muaro Kalaban tersebut. Yang diduga tanpa ada orang teknis dan konsultan, bahkan tidak menggunakan Baby roller.

Mengetahui hal ini, Andi Rusli selaku Satker PJN Wilayah II berserta Nafdi setelah mendapatkan info dari media Gema7.com beliau berjanji akan meninjau lokasi yang mana perusahaan tersebut melakukan pengaspalan pada saat hujan turun dan berjanji akan membongkar Aspal itu

Dugaan sementara, PT. Alco memberanikan diri untuk pengaspalan karena takut Aspalnya dingin dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Untuk pemberitaan selanjutnya, media ini terus akan mininjau dan mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait . (Md)

G7,Padang__ Dengan beroperasinya tambang milik CV.Mitra Idola yang bekerja sama dengan PT.Jaya Beton diduga,labrak aturan mentri ESDM nomor 70 tahun 2020 pasal 66(i) tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada perusahaan tambang tersebut.

Dengan adanya surat pemberentian dari dinas ESDM Sumbar pada tanggal 13 juli 2023 dengan nomor 540/900/BP/DESM-2023 agar memberhentikan sementara kegiatan tambang yang dikelola CV.Putra Idola

Meski surat pemberhentian sementara dari dinas ESDM Sumbar sudah keluar, kuat dugaan CV.Putra Idola tidak menghiraukannya. Walau perusahaan tersebut belum melengkapi syarat-syaratnya seperti, Rancangan Kerja Anggaran Biaya(RKAB) dan nama Kepala Teknik Tambang(KTT) kepada Dinas ESDM karena mereka masih melakukan kegiatan memproduksi batu split di lokasi. 

Dengan beroperasinya tambang tersebut sudah jelas CV.Putra Idola tidak memiliki Kepala Teknik Tambang(KTT) artinya seluruh kegiatan yang dikelola saat ini CV,Putra Idola tidak memiliki orang yang bertangung jawab atas semua yang berlangsung dilokasi tambang.

Sebab, Kepala Teknik Tambang(KTT) adalah orang yang bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan yang sesuai dengan kaidah teknik pertambangan pada pasal 1 ayat 8 peraturan mentri ESDM nomor 26 tahun 2018 

Buktinya, penelusuran media bersama tim pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 dilokasi penambangan CV.Putra Idola yang bekerja sama dengan PT.Mitra Jaya Beton terbukti sudah banyak memproduksi batu split dengan bermacam ukuran dengan menggunakan alat berat boldoser 

dilokasi tambang, media ini mengkonfirmasikan kepada Eri, pada saat itu Eri mengatakan bahwa kegiatan penambang yang dilakukan oleh CV.Putra Idola bukanlah illegal. Ungkapnya

Awalnya Eri mengaku sebagai mitra kerja pada perusahaan tersebut, dan saya hanya pemasuk BBM. Tambahnya 

Kemudian dia mengaku merupakan anggota pekerja tambang tersebut dan semua izin CV.Putra Idola Eri mengaku sudah lengkap “kalau tidak lengkap tidak mungkin H.Ardinal selaku owner PT.Mitra Jaya Beton berani melakukan penambangan dan memproduksi batu split”. Tegasnya 

Bahkan Eri juga mengaku kalau dilokasi penambangan dan produksi batu split ini sudah pernah didatangi pihak penegak hukum bidang krimsus. Dan oknum tersebut katanya, tidak ada melakukan penindakan lantaran sudah mengetahui kalau tambang ini memang sudah memiliki izin lengkap. Tambahnya lagi

Kemudian lanjut Eri, untuk mengurus perizinan ini saja kekementrian, PT.Mitra Jaya Beton sudah menghabiskan biaya kurang lebih Rp.500jt . tambahnya 

Terkait keberadaan KTT dan RKAB, Eri mengakui untuk personil KTT saat ini masih dalam proses pengajuan ke Dinas ESDM begitu juga RKAB masih dalam proses

Dilain pihak, Yasirna Devi selaku pemilik perusahaan CV.Putra Idola saat dikonfirmasikan mengakui produksi batu split yang dilakukan oleh PT.Mitra Jaya Beton yang terlihat dilokasi itu hanya percobaan saja

Batu split yang diproduksi dilokasi tersebut, belum ada dijual belikan karena izinnya masih dalam proses pengurusan. Ungkap Devi saat pertemuan disalah satu cafe dikota padang. Begitu juga dengan KTT dan RKAB devi juga mengakui masih tahap proses pengajuan

Bahkan diluar koridor konfirmasi, Devi mengaku berprofesi sebagai wartawan di Sumatra Barat. Devi juga menceritakan kedekatannya dengan beberapa media nasional dan tokoh pers di sumbar

Yasirna Devi yang merupakan ketua P3I sumbar ini sempat membuktikan dan menghubungi salah seorang ketua dari organisasi pers sumbar.

Untuk tayangan selanjutnya, media ini masih berupaya konfirmasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. (tim)

G7,Padang__ Maraknya Pekerjaan tanpa Palang Proyek yang di kelola PUPR Kota Padang seakan - akan luput dari pantauan Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas PUPR 

Hasil temuan media ini, hampir separuh jalan ditutupi bekas galian dan material yang di tumpuk sehingga pada jam sibuk terjadi kemacetan, ini disebabkan oleh pekerjaan Draenase yang berlokasi di sepanjang jalan  Kurau siteba.

Parahnya, selain tumpukan material. Pekerjaan ini tidak jelas siapa kontraktor Pelaksana, konsultan, berapa anggarannya, bahkan rambu - rambu beserta alat Pelindung Diri juga minim dan untuk pasangan batu diduga tidak ada koporan. lagian, lebar tapak pasangan juga hampir sama besar tapak pasangan dan bagian atasnya. Bahkan, pasangan batu tersebut digenangi air sampai saat ini

Hal yang sama juga terjadi pada pekerjaan Draenase yang berlokasi di Air Tawar, selain tidak adanya rambu - rambu APD juga sangat minim

Saat di konfirmasi kepada Niko Lesmana selaku Kabid PUPR Kota Padang Niko mengatakan “ Memang masih tergenang karena belum di konekan dg saluran lama. Sengaja biar gampang di pompa nantinya” ungkapnya

Sementara, media ini mengkonfirmasikan bukan hanya masalah air yang menggenangi pekerjaan tersebut. Selain K3,APD, tumpukan material yang mengganggu pengguna jalan, juga mengenai Spek pasangan batu juga kami konfirmasikan

Anehnya, semenjak di informasikan kepada Niko selaku Kabid PUPR Kota Padang, sampai saat berita ini ditayangkan tumpukan material masih belum dibuang, air masih tergenang sehingga pasangan hampir hilang ditutupi air.

Bahkan Plang Proyek juga tidak pernah ada dilokasi pekerjaan tersebut.

#Md

Consultan, PPTK dan Tokoh Masyarakat yang ikut mengawasi walau di luar jam dinas

G7,Pariaman ---Terkait pemberitaan Pekerjaan Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (DAK) Simpang Jembatan Sunur - Simpang Kampung Keling Kota Pariaman dengan Nomor Kontrak 02/SPP/DPUPRP.PRM/2023 dengan Anggaran Rp. 7.291.382.628,00 yang dikerjakan oleh CV.Salon diklarifikasi oleh pelaksana Amzah. 

"Kita masih dalam tahap pelaksanaan, terimakasih infonya pak, Kami akan tindaklanjuti," ucap Amzah pelaksana proyek tersebut kepada Gema7 via telpon, Selasa siang (5/7).

Terkait Kanstin kata Amzah, pihaknya membelinya dari pabrik dan nanti bisa kita komplain kalau memang tidak sesuai.

"Kanstin kita beli dari pabrik, bukan kita yang buat, kita pesan sesuai mutu yang diminta dalam spesifikasi, bisa kita komplain kalau memang tidak sesuai spek," terangnya. 

Selain itu, pelaksana proyek juga sudah perintahkan kepala tukang agar bekerja sesuai spesifikasi teknis, begitu juga dengan atribut K3 sudah di perintahkan selalu dipakai.

"Kita sudah perintahkan kepala tukang agar bekerja sesuai spek, dan atribut K3 kita sudah lengkap, nanti kita ingatkan kembali pekerja agar selalu di pakai saat melaksanakan pekerjaan," pungkasnya.

Selain itu kata Amzah, pekerjaan tersebut selalu dikontrol oleh konsultan pengawas dan PPK serta tokoh masyarakat sekitar.

"Jadi, kita tidak bisa main - main dengan proyek ini, karena pengawasan berlapis, kita berusaha sebaik mungkin bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB," pungkasnya.

#MD

G7, Pesisir Selatan (Sumbar)__  Herman Tanjung selaku Ketua LSM Baladhika Adyaksa Nusantara Provinsi Sumatera Barat laporkan dugaan tidak sesuai Spek dalam pembangunan Jembatan gantung yang dikerjakan oleh CV Pilar Agung Sejahtera yang berlokasi di Lunang Kabupaten Pesisir selatan ke Kejaksaan Negeri Setempat pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023

Laporan dengan nomor. 036/BAN/V-2023 , Herman Tanjung meminta kepada Kajari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan agar mengusut tuntas dugaan yang tidak sesuai Spesifikasi Teknis dalam pengerjaan jembatan gantung itu dan dugaan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas yang merestui atau tutup mata dalam pengawasan yang dikerjakan oleh CV Pilar Agung Sejahtera sebagai kontraktor pelaksana

Menurut Herman Tanjung, “dengan rubuhnya jembatan tersebut ada dugaan yang tidak sesuai spek yang dikerjakan oleh CV Pilar Agung Sejahtera selaku kontraktor pelaksana sehingga kekuatan jembatan tersebut dengan mudah dibawa arus sungai”.

Padahal, untuk perencanaan sebuah bangunan apalagi jembatan, konsultan perencana sudah pasti dalam pembuatan jembatan harus dirancang dengan kriteria tertentu agar keamanan dan kenyamanannya terjamin. Adapun kriteria perencanaan jembatan tersebut meliputi kekuatan dan kekakuan struktur, stabilitas struktur, kelayakan struktur, keawetan, kemudahan pembuatan, ekonomis. Ujarnya

Bahkan, debit air dan ketinggian air juga ada kajiannya yang dilakukan oleh perencana pada sebuah pembangunan jembatan. Tambahnya

Sementara, dalam pemberitaan sebelumnya. Kepala Dinas PUPR Pesisir Selatan beserta PPKnya bungkam saat dikonfirmasikan 

Dan sampai saat ini media online www.gema7.com masih menunggu tanggapan dari PUPR yang masih bungkam tentang rubuhnya jembatan yang baru saja di PHO karena informasinya dari Mawardi Roska selaku Sekda Kabupaten Pesisir Selatan rubuhnya jembatan tersebut hanya dikarenakan banjir. Bagai mana dengan Speknya, apa sudah sesuai Spesifikasi Teknia.?

#MD

G7, Pesisir Selatan__ Dugaan mengeruk keuntungan yang lebih besar pembangunan Jembatan gantung yang dikelola dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi lunang medan-Lunang Utara, Kecamatan Lunang dari satuan kerja  Dinas PUPR Pessel yang di kerjakan CV Pilar Agung Sejahtera  hanyut di bawa air

Indikasinya, pekerjaan pada Abudment pada rangka jembatan disinyalir asal jadi. Sebab. Karena terlihat pada puing - puing jembatan pembesiannya terlihat kecil, jarak begol terlalu jauh jaraknya bahkan kedalaman Abudment juga diragukan. Dengan pekerjaan yang seperti ini akan mengakibatkan struktur pada jembatan akan labil

Bahkan, dugaan coran Abudment Jembatan tidak memakai Readimix melainkan dilaksanakan dengan manual. Ini juga akan menjadi faktor tidak sesuai nya mutu beton pada coran tersebut

Parahnya, saat media ini mengkonfirmasikan kepada Devitra selaku Kepala Dinas PUPR dan Heri Susilo selaku PPK beberapa waktu yang lalu belum ada jawaban

Ketika media ini mencoba menghubungi Mawardi Roska selaku Sekda Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan “setahu saya dari laporan yang saya terima bahwa tapak/tungku jembatan gantung tersebut roboh akibat banjir yang meruntuhkan tebing sungai kiri dan kanan”. Tuturnya

Sementara, dengan kejadian tersebut Herman Tanjung selaku ketua LSM Baladhika Adyaksa Nusantara saat dihubungi media ini mengatakan “ kita akan mencoba menyurati Kejaksaan Tinggi ( Kajati) karena robohnya jembatan gantung yang berlokasi di Lunang tersebut  kuat dugaan pekerjaannya tidak sesuai Spek, karena dalam perencanaannya sudah pasti memikirkan berapa debat air ketika hujan turun”. Ungkapnya

Seharusnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan merespons ketika para awak media mengkonfirmasikan semua kegiatan yang dikelolanya”. Tambah Herman Tanjung selaku Ketua LSM Baladhika Adyaksa Nusantara 

Sampai berita ini ditayangkan jajaran PUPR Kabupaten Pesisir selatan masih Bungkam

#MD

Suryadi Halim tersangkut kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 yang dilaksanakan secara multi years yang merugikan negara Rp. 41,6 miliar.

Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur saat konferensi pers, Rabu (10/05/2023) didampingi Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Komisaris PT. Rimbo Peraduan berkeinginan untuk dapat memenangkan dan mengerjakan proyek tersebut. Sebelum proses lelang dimulai tersangka SH menemui HS yang saat itu menjabat bupati Bengkalis agar dapat mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan perusahaan milik tersangka SH. Menindaklanjuti permintaan tersangka SH, bupati Bengkalis HS memerintahkan MN selaku Kepala Dinas PU yang merangkap PPK dan SYF selaku ketua pokja agar memenangkan perusahaan milik tersangka SH.

“Dalam rangkaian kegiatannya, ada pemberian uang senilai Rp. 175 juta dari tersangka SH untuk MN dan SYF agar turut memperlancar pengkondisian lelang tersebut. Setelah perusahaan tersangka SH dimenangkan, diduga saat proses evaluasi terkait realisasi proggres pekerjaan maupun volume item pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan isi kontrak,” ujarnya.

Dikatakan, tersangka SH diduga memiliki peran dalam menyetujui pengeluaran sejumlah uang untuk diberikan ke beberapa pihak diantaranya pada PPTK dan staf bagian keuangan Dinas PU, staf Bagian Keuangan Setda Pemkab Bengkalis agar pengurusan termin pembayaran dapat dibayarkan tepat waktu padahal progres pekerjaan tidak terpenuhi.

Atas tindakan tersebut SH disangkakan melanggar ketentuan diantaranya Pasal 118 ayat (1), 118 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

“Akibat perbuatan Tersangka SH, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp41,6 miliar dari nilai proyek sebesar Rp203,9 miliar,” kata Asep.

Menurutnya, Tim penyidik akan terus melakukan pendalaman lanjutan mengenai aliran sejumlah dana ke berbagai pihak. Atas perbuatan tersangka, Suryadi Halim disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Menjadi kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan tersangka SH untuk 20 hari pertama mulai 10 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2023 di Rutan KPK pada gedung ACLC,” jelas Asep. (***)

G7,Pariaman__ Pekerjaan Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (DAK) Simp.Jebatan Sunur-Simp.KP.Keling Kota Pariaman dengan Nomor Kontrak 02/SPP/DPUPRP.PRM/2023 dengan Anggaran Rp. 7.291.382.628,00 yang dikerjakan oleh CV.Salon di sinyalir kuat dugaan tidak sesuai

Pekerjaan yang dimulai pada tanggal 22 Mei 2023 dengan waktu pelaksanaan seratur delapan puluh hari kelender diduga tidak tepat sasaran. Seperti, BOW PLANK hanya terpasang 2 buah plank saja, untuk tapak pasangan batu tapak dan kepalanya hampir sama lebarnya,perbandingan adukan pasir dan semen juga diduga tidak sesuai spesifikasi,untuk keselamtan kerja(K3) dan garis policeline sangat minim, kanstin pun juga kuat dugan tidak sesuai spek, karena kanstinnya banyak yang pecah.

Parahnya lagi,untuk pekerjaan jalan yang di patching juga asal-asalan. Di sinyalir,untuk galian kedalaman aspal juga diduga tidak sesuai spek, sebab temuan media ini dilapangan untuk galian patching berkisar dibawah 3cm, apakah dalam RAB kedalaman patching tersebut kurang dari 3cm.

Ironisnya,saat dikonfirmasikan kepada Nopriadi Sukri yang akrap dengan pangilan nono,selaku PLT Kadis PUPR Kota Pariaman hanya bungkam. Dengan kebungkaman PLT Kadis ini menjadi sebuah pertanyaan karena seorang pejabat public yang mengelola anggaran yang cukup besar, saat dikonfirmasi media malah bungkam,ada apa..?

Sampai berita ini ditayangkan,Tim Redaksi masih mengupayakan untuk konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.(MD)

G7,Sumbar__ Ratusan Milyar dana yang di kelola BPJN Sumbar sepertinya kurang bermanfaat. Ini disebabkan kurangnya pengawasan mulai dari Tabrani selaku  Ka. Balai BPJN Sumbar yang baru saja menjabat serta Satker dan PPKnya oleh karena itu coran bahu jalan sampai Rigit Beton seminggu setelah dikerjakan sudah retak - retak

Faktanya, hampir semua kegiatan yang di kelola oleh PJN wilayah 1 yang di pimpin oleh Masudi selaku Ka. Satker di publikasikan oleh sebahagian media terbitan Sumbar. Sepertinya,Ka. Balai sampai ke PPK tenang - tenang saja dan  tidak ada merasa takut. 

Bahkan, pada pemberitaan sebelumnya. Ka. Balai dan PPK akan menghentikan pekerjaan coran bahu jalan dan akan membokarnya kalau ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai Spek belum juga terlaksana. 

Ironisnya, semenjak media ini melakukan investigasi kelapangan sampai ditayangkan sudah mencoba untuk berkoordinasi sama Pmerintah Pusat seperti, Hedi Rahadian selaku Dirjen bina Marga, Gianto selaku Ajudan Mentri PUPR, Rildo Ananda selaku Staf Khusus Mentri PUPR sampai ke Beberapa anggota DPR- RI. Namun sejauh ini belum ada respon dari Kementrian PUPR

Sementara, saat dikonfirmasikan kepada Masudi selaku Satker PJN Wilayah 1 mengatakan” terkait Kerusakan berupa retak pada beton bahu jalan yg terjadi segera dilakukan perbaikan namun saat ini kita mendahulukan pekerjaan persiapan jalur mudik hari raya idul fitri, di schedullekan perbaikan dilaksanakan setelah hari raya idul fitri”. Sebutnya

Dengan komentar Ka Satker tersebut, temuan media ini mulai dari dugaan kurang ketebalan coran bahu jalan, tidak ada pengawas dan penyimpangan lainnya seperti tidak memakai Curing dan mobilisasi yang minim, ini tidak ada di respon oleh Masudi selaku  Ka. Satker PJN Wilayah 1

Untuk melengkapi data dalam pemberitaan selajutnya, media ini akan terus berkoordinasi dengan pihak yang terkait dan beberapa LSM agar dapat mengawasi oknum rekanan nakal.

#MD

G7,Padang,–Kondisi semen pabrik tertua di Indonesia bagaikan hidup segan mati tak mau itulah kondisi PT .Semen Padang sekarang.

Betapa tidak, semua kebijakan diatur oleh holding. Mulai dari produksi hingga ke pemasaran.

Verry Mulyadi salah satu tokoh masyarakat Lubuk Kilangan yang aktif di berbagai organisasi, kepada media menyampaikan, saat ini Semen Padang memaksakan memproduksi klinker yang hanya menghidupkan satu Pabrik yakni Indarung V.

Ada ratusan ribu ton per bulan eksport klinker yang dilakukan.

Menurut Verry mengirim klinker ke Perusahan Holding sangat tidak menguntungkan bagi Masyarakat karena tertutupnya kesempatan lapangan pekerjaan. Selain itu juga membuat menurun pendapatan bagi karyawan. Tentunya hal itu sangat berdampak terhadap perekonomian di Kota Padang bahkan Sumatera Barat.

“Saya tidak habis fikir apakah pemerintah kota dan provinsi tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Perekonomian sangat tidak karuan saat ini, terutama di sekitaran kawasan Indarung. Lihat warung-warung makan banyak yang tutup, pasar-pasar sepi pembeli. Cobalah turun kebawah para pejabat -pejabat itu, kasihan mereka sepi jual beli, pasar hingga jam 10 pagi tidak rame lagi,” ujarnya.

Menurutnya, jika ini dibiarkan ini akan menjadi bola api bagi Perusahan Semen Indonesia. Karena sebagai Holding hanya mengeruk keuntungan dibawa ke Pusat tidak memperhatikan segala aspek akibat dari kebijakan sepihak dari mereka.

Katanya, sebanyak 30.000 ton/hari batu kapur dikeruk dari Bukit Karang Putih. Dulunya masyarakat menyerahkan tanah kaumnya untuk keberlangsungan PT Semen Padang. Imbasnya agar masyarakat bisa menikmati lapangangan pekerjaan. Namun kini kondisi yang terjadi, malah pengangguran yang  bertambah di Lubuk Kilangan, Kota Padang bahkan Sumatera Barat.

“Jika sudah berurusan soal perut nanti masyarakat akan gerah dengan sendirinya. Saya berharap kepada pemerintah kota dan provinsi segera mengambil sikap untuk bisa menyelesaikan masalah ini jangan nanti masyarakat mengambil sikap sendiri,” tutur Verry Mulyadi.

Masyarakat sangat berharap Semen Padang kembali memproduksi Semen, menghidupkan kembali pabrik-pabrik sehinga bisa menyerap tenaga kerja lagi dan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat.

“Ingat perjajian penyerahan tanah 412 hektar dulunya. Salah satua pointnya PT Semen Padang tidak boleh menyerahkan atau mengalihkan kepada pihak kedua, artinya jangan bangunkan Masyarakat Lubuk Kilangan dengan poin-poin perjanjian lainnya, jangan sakiti kami,” ujar Verry Mulyadi Tokoh Masyarakat yang Juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Barat ini (*)

Issue ini diungkapkan oleh salah seorang kerabat "selingkuhan" dari mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang ini, pada Senin (20/3/2023) di Padang.

Untuk penyeimbangan berita, rekan - rekan media Sumbar berusaha untuk menghubungi oknum pejabat  DPRD tersebut. Namun, Sampai berita ini ditayangkan “SK” selaku pejabat DPRD Kota Padang ini belum menjawab konfirmasi yang ditujukan melalui aplikasi WAnya 0812-6722-4xxx dihari yang sama.

Sementara itu dikonfirmasi sehubungan issu ini Verry Mulyadi SH, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Padang terkesan melindungi kadernya.

Verry Mulyadi terkesan "enggan" menanggapi konfirmasi yang ditujukan terkait dugaan perselingkuhan

Berdasarkan pantauan di googledan media masa, kasus asusila sering kali menerpa kader Partai Gerindra Kota Padang. Sebut saja E salah satu mantan Legeslatif DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra juga pernah terkait dengan isu perselingkuhan.

Inisial “E” yang  kini telah bergabung ke Partai Demokrat, di saat menjabat di DPRD Kota Padang inisial “E” mendapat jabatan yang cukup tinggi pada saat itu dan disebut-sebut menjalin hubungan khusus dengan YH.

Kasus E - YH sempat viral dan memiliki rekam jejak di jejaring sosial. Dikhawatirkan, persoalan gairah birahi liar yang pernah dialami beberapa anggota dewan tersebut dapat menggangu pesta demokrasi.

Agar mendapatkan informasi yang lebih akurat tim media ini masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(tim/**)

Ini disebabkan karena volume material yang digunakan sangatlah banyak dan metrial timbunan yang panjang antara lain galian dan timbunan tanah, galian batu, agregat pada Item pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan mayor sehingga metode pelaksanaan harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pelaksanaan yang mengakibatkan kerugian Negara

Sebab, material timbunan yang  digunakan disinyalir tidak sesuai Spesifikasi teknis jelas terlihat pada pengerasan jalan tersebut karena bahan yang digunakan batu yang berukuran besar dan diduga tidak masuk tes labor dan quary yang berizin

Disinilah kepiawaian dari PT. Wika dalam memenej persoalan. Agar tidak terjadi kerugian, namun malah meraup untung besar, pekerjaan tersebut di sub kontrakan lagi pihak lain, dengan akad, berapa banyak volume pekerjaan yang mereka kerjakan, maka akan dibayarkan sesuai hasil yang didapatkan. 

Tentunya, harga volume pekerjaan yang ditetapkan oleh PT. Wika, sudah jauh di bawah harga standar berdasarkam RAB. Karena PT.Wika KSO PEP sendiri juga harus mengambil untung.

Sebaliknya, para Subkon, juga tentu tidak ingin rugi. Kuat dugaan modus operandi mereka, dengan memanfaatkan material hasil galian untuk dipergunakan pada saluran, pemadatan dan peningkatan elevasi jalan, sehingga biaya pembelian material tidak ada lagi.

Hal ini disampaikan Ketua LSM Aliansi Wartawan Herman Tanjung di ruang kerjanya.

Menurutnya, selain matetial, juga ada penggunaan BBM yang diduga ilegal, dipergunakan untuk operasional alat berat dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan ini merupakan modus-modus pengerogotan uang negara yang terpola dengan baik. 

Untuk itu, Ia meminta kepada pihak Kejaksaan, BPK/ BPKP dan aparat hukum untuk melakukan audit terhadap  pekerjaan tersebut, ucapnya.

Kepala PJN I Masudi saat dikomfirmasi terkait adanya dugaan pemakaian material yang tidak sesuai dalam perencanaan membantah, bahwa hal tersebut tidak benar.

Sebab, material yang betaburan tersebut bukan material setempat. Itu adalah material yang didatangkan kontraktor. 

"Bisa dilihat dari jenis materialnya batu kali/sungai bentuknya bulat bulat sedangkan dilokasi proyek tidak ada quarry ataupun sungai mengandung batu.

Terkait aturan, pekerjaan galian dan timbunan itu bisa di subkon kan, dimana material tersebut digunakan sebagai bahan timbunan biasa untuk meninggikan elevasi jalan. Dengan catatan tanah bekas galian setelah lolos uji labor, jelasnya.

Saat dikonfirmasikan kepada Purwandi selaku PPK via whatsAap baru - baru ini tidak merespons media ini, hal ini akan jadi pertimbangan bagi Thabrani selaku Ka. Balai Jalan Nasional Sumbar

# Md/NL

 Dugaan bahwa PT Rafa Karya Indonesia disebut - sebut rekanan Petinggi Pejabat BPPW Sumbar semangkin terkuak,  dugaan itu sangat kentara karena hasil Konfirmasi kepada Kusworo selaku Kepala BPPW Sumbar yang dikutip dari media Online www.mitrarakyat.com mengatakan bahwa “ semua sedah sesuai Spek”. Menjadi pertanyaan besar. 

Gema7.com, Padang__  Maraknya pemberitaan tentang proyek Pembangunan Pipa yang berlokasi di kota Padang disinyalir jajaran BPPW Sumbar tutup mata dan restui kinerja PT Rafa Karya Indonesia selaku Kontraktor Pelaksana, Sebab. Hasil temuan media ini dilapangan dugaan tidak sesuai Spesifikasi Teknis sangat kentara, akan Tetapi jajaran BPPW merestui pekerjaan Tersebut.

Aneh, dugaan memakai besi banci, jarak kolom pada rangkaian pembesian Abautment dengan jarak 30 cm, jarak sambungan dengan pembesian berkisar 25cm pada besi Ulir 16mm dan tidak memakai Hak pada ujung pembesian dan sambungan jelas - jelas bertentangan pada Aturan Pembesian Indonesia malah direstui.

Hebatnya, Proyek Pembangunan Jaringan Perpipaan Spam Paraku Kota Padang (NUWSP) tanggal Kontrak 21 Juli 2022 dengan 240 hari kerja dan nomor kontrak HK.01.02/04PPK.AMPPP-SB/2022 dengan dana Rp. 5 Milyar tahun anggaran APBN 2022 - 2023. untuk timbunan pada galian pipanya terlihat bongkaran yang lama juga dipakai sebagai timbunan pipa tersebut. Bahkan, batu yg berukuran besar juga masuk, apakah ini memang tertera didalam kontraknya..?

Sementara, Direksikeet dan Plang Proyek yang tidak dipasang saat media ini kembali kelapangan Direksikeet dan Palng Proyek sudah dibangun oleh rekanan ini. 

Anehnya, Direksikeet dengan lebar ukuran 2.5 meter dan panjang 3.5 meter diduga tidak layak disebut Direksikeet karena tidak memiliki bangku, meja dan tidak dipajang gambar yang mana sebagai acuan pekerjaan dan tempat membuat laporan harian, laporan bulanan, dengan kondisi yang memprihatinkan itu bangunan yang disebut Direksikeet itu hanya layak digunakan sebagai gudang atau untuk ternak kambing saja

Sementara, Darwin selaku Ketua LSM ACIA mengatakan” dengan adanya temuan teman - teman media Sumbar ini jika benar adanya, kami akan laporkan semua jajaran BPPW Sumbar ke jalur Hukum kalau tidak digubris Ka. Balai, Satker dan PPK kalau di PHOkan”. Ungkapnya singkat

#Md

 G7,Padang__ Dugaan di Back Up Petinggi BPPW pada Proyek Pembangunan Pipa yang di kelola oleh Balai Pelaksanaan Pemukiman {BPPW}Sumbar telah banyak menuai kritikan dari masyarakat, baik kritikan dari pengamat dan dari LSM membuat PPK air minum Prasetyo Budi Luhur yang akrab dengan panggilan Lulu kebakaran Jenggot.

Gempar, isu bahwa perusahaan yang mengerjakan pembangunan Pipa di Kota Padang ini adalah perusahaan teman atau kerabat petinngi di BPPW bikin panik Lulu selaku PPK, sehingga, salah satu media online terbitan Sumbar diminta untuk menghapus beritanya

Aneh, entah apa yang ada dalam pikiran PPK tersebut karena meminta media tersebut buat menghapus berita yang telah tayang. Dengan kejadian iti, kami merasa dugaan persengkongkolan antara rekanan semangkin kuat

Ironisnya, kalau informasi yang kami terima dari narasumber yang dikonfirmasikan tidak benar kenapa Lulu selaku PPK BPPW Sumbar begitu takut dan meminta untuk menghapus berita media tersebut

Padahal, saat media ini mengkonfirmasikan kepada Kosworo selaku Kepala Balai BPPW dan Roki selaku Satker mengkomentari dengan santai dan tanpa ada kejadian apa-apa. Dengan ketakutan yang begitu besar, media ini sangat yakin bahwa dugaan yang disebut narasumber itu disinyalir benar adanya

#Med

Milyaran dana yang dikelola Kusworo Darpito selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar disinyalir asal - asalan dan tidak sesuai Spek

Gema7,Sumbar___Kali ini, pekerjaan pemasangan pipa yang berlokasi di kampung Jua kota Padang tidak transparan karena tidak adanya Plang Proyek dilokasi sehingga tidak diketahui berapa dana dan perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Bahkan merusak jalan Beton yang sudah ada. Akibat pekerjaan ini jalan alternatif kampung Jua menuju Lubuk Kilangan terganggu

Diduga, kedalaman pipa dan timbunan yang di gunakan tidak sesuai Spek. Karena rekanan ini menggunakan bekas galian beton yang di bongkar sebelumnya untuk menimbun Pipa

Parahnya, saat media ini dilokasi. Kami tidak menemukan Direksikeet, Site Maneger (tim teknis) dan konsultan Pengawas agar bisa mengorek informasi tentang pekerjaan BPPW tersebut.

Ternyata, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar tidak terbuka dan diduga sengaja menyembunyikan identitas perusahaan agar bobroknya tidak terbongkar dan takut diketahui media masa.

Walaupun sering dilakukan, akhirnya baru - baru ini media Sumbar dapat mengungkap beberapa kegiatan BPPW Sumbar yang tidak memiliki Plang proyek. Yang berlokasi di kawasan taman kota Cindua Mato di Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan TPA Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan, dan pekerjaan IKK berlokasi di Barung - Barung Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan.

Akibat dugaan Persengkongkolan antara BPPW Sumbar dengan rekanan ini dengan sengaja menyembunyikan Indentitas Perusahaan,terbukti labrak Undang-undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Sementara, untuk rangkaian pembesian Abutmen yang berada di ujung jembatan untuk menopang Pipa juga dirangkai asal-asalan seperti lebar kolom berkisar lebih dari 20cm,jarak sambungan  yang berkisar 15cm pada besi ulir 16 mm. Ini kuat dugaan tidak sesuai Spek dan jelas - jelas tidak mengacu kepada aturan 40D yang mana jarak sambungan pembesiannya bahkan harus menggunakan Hak yang ter tuang dalam Aturan PBI tahun 1971

Saat www.gema7.com mengkonfirmasikan kepada Kusworo Darpito selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar melalui WhatsAap Kembali Bungkam. Sementara Roki Selaku Satker mengatakan sedang tidak berada di kantor karena ada urusan di Kementrian PUPR.

#Med

Hebat!! Walau sempat membalas chat via WasthAap, dua jempol sangat pantas diacungkan untuk Ir. Diana Kusumastuti, M.T.  Selaku Dirjen Cipta Karya.Sebab, laporan www,gema7.com direspon Ka. Balai Sumbar

Gema7.com,Sumbar__ Demi menimalisir kerugian Negara, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. Selaku Dirjen Cipta Karya sayngat serius merespons apapun laporan teman - teman media termasuk Provinsi Sumatera Barat

Dengan kinerja yang begitu cepat tangap, dan selalu respon, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. Sangat layak di acungkan Jempol. Karena kinerja beliau sama persisi dengan Prof. Anita selaku Sekjen dimasa lalu, yang mana semua laporan dari kami selalu di responnya

Dengan kinerja seperti itu, Kusworo selaku Ka. Balai Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat cepat respon dengan pemberitaan yang tayang beberapa jam yang lalu

Dan untuk menimalisir kerugian negara, Kusworo akan Menyampaikan ke BKAD yang bersangkutan, karena BKAD yang melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tersebut. Ungkap Kusworo

#Md